Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENERAPAN MEDIA GAMBAR DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE THE POWER OF TWO UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA PEMBELAJARAN TEMATIK DI KELAS IV UPT. SD NEGERI 05 BATU TABA Syafrida Syafrida
Ensiklopedia Education Review Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No.1 April 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v3i1.708

Abstract

Rendahnya hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pemanfaatan media dan model pembelajaran yang kurang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi pasif. Hal ini ternyata membuat siswa menjadi bosan dan kurang dapat menyerap materi yang diajarkan, sehingga hasil belajar menjadi rendah. Salah satu alternatif media dan model pembelajan yang dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas guru serta siswa adalah dengan pemanfaatan media gambar dengan model pembelajaran the power of two. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV UPT. SD Negeri 05 Batu Taba yang berjumlah 20 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui lembar observasi untuk siswa, serta Post test (tes akhir). Teknik analisis data dilakukan dengan dengan skor presentase. Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh presentase 74 (Baik), pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 93,75 ( Baik sekali). Sedangkan aktivitas siswa pada siklus I memperoleh presentase 67,05 (Baik), pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 86,90 (Baik sekali). Sedangkan hasil belajar yang diperoleh siswa pada siklus I hanya 14 siswa yang tuntas dengan persentase 70% dan tidak tuntas 6 siswa dengan persentase 30%, sedangkan pada siklus II. Mengalami peningkatan yaitu 18 siswa mencapai ketuntaasan dengan presentase 90% dan 2 siswa tidak tuntas dengan presentase 10%. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media gambar dengan model the power of two dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V UPT. SD Negeri 05 Batu Taba.
Kontribusi Kewibawaan Dosen dan Penegakan Kode Etik terhadap Disiplin Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Syafrida Syafrida
Instructional Development Journal Vol 4, No 3 (2021): IDJ
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/idj.v4i3.16129

Abstract

Mahasiswa sebagai input dan output pendidikan dalam kegiatan perkuliahan pada setiap perguruan tinggi sering memperlihatkan pola tingkah laku yang beragam. Hal ini merupakan fenomena yang umum, namun sering kali pola tingkah laku mahasiswa menjadi tidak terarah dan berdampak negatif. Oleh sebab itu dosen sebagai tenaga pengajar harus memiliki sikap dan kewibawaan untuk dapat mengatur dan mendisiplinkan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kewibawaan dosen, penegakan kode etik serta keduanya secara bersama-sama terhadap disiplin mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan korelasional. Sampel penelitian sebanyak 150 orang yang ditentukan secara acak dari total populasi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA Riau yang berjumlah 4.842 orang. Alat pengumpulan data untuk ketiga variable angket model skala Likers dan data diolah menggunakan teknik korelasi dan regresi sederhana maupun ganda. Diperoleh hasil bahwa kewibawaan dosen dan penegakan kode etik secara bersama-sama memiliki kontribusi paling besar terhadap disiplin mahasiswa yaitu sebanyak 28% jika dibandingkan dengan pengaruh kewibawaan dosen sebesar 23% dan penegakan kode etik sebesar 14%.
CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN Syafrida Syafrida; M. Makhfudz
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.939 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.667

Abstract

Kondisi Negeri kini sedang alami krisis kepemimpinan nasional yang melandapenyelenggara negara, organisasi kepemerintahan yang terus memperihatinkan.Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era ordelama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yangmiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnyanegara untuk maju saingi negara bangsa yang lainya.Sehingga terus di sibukanoleh kegiatan pembenahan dan atur strategi penyelenggaraan negara agar bersihdari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi,kemudian segera sigapitindakan tegas segera tetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentangPembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.
HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA Ralang Hartati; Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i1.1919

Abstract

Eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  Hakim  dalam  perkara  perdata  dilakukan terhadap  putusan  Hakim  berkekuatan  hukum  tetap  (  inkracht  van  gewisde). Eksekusi  dapat  dilakukan  secara  sukarela  atau  secara  paksa.  Pelaksanaan  putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah tanpa campur tangan  pengadilan.  Dalam  praktek  pihak  yang  kalah  tidak  bersedia  melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka dilaksanak secara paksa melalui Pengadilan Negeri  yang memutus perkara. Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya  sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya  upaya  hukum  peninjauan  kembalii  yang  dilakukan  ileh  pihak  yang  kalah. Pihak ketiga mengajukan perlawanan ( derden verzet) karena ada hak pihak ketiga yang  terambil,  putusan  hakim  tidak  bersifat  penghukuman  (comdemnatoir)  tapi bersifat  decratoir  dan  konstitutief.  Untuk  mencegah  hambatan  dalam  pelaksanaan eksekusi dan menang hampa hanya menang diatas kertas, maka pihak kalah harus beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, panitera atau jurusita pengadilan harus cermat dan teliti dalam penyitaan, pihak kalah tidak mengalihkan objek  sengketa  kepada  pihak  lain.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  eksekusi pengadilan  dapat  minta  bantuan  aparat  keAmanan  (  Polisi  dan  TNI  )  untuk melakukan  pengamanan  selama  pelaksanaan  eksekusi.  Pihak  yang  menghambat, mengancam  petugas  pelaksana  eksekusi  selama  pelaksanaan  eksekusi  dapat dikenai sanksi pidana.
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PATEN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA GUNA MENINGKATKAN INVESTASI ASING Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.871 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v10i1.1067

Abstract

Hak paten merupakan salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Hak paten diberikan kepada seseorang atau sekumpulan orang penemuannya di bidang tekonologi  yang mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis untuk mendukung. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi dan orang yang mendapat hak darinya. Paten sangat dibutuhkan untuk menunjang berbagai  kehidupan dalam masyarakat. Undang-undang Hak Paten Nomor 13 tahun 2016 tidak hanya memberikan perlindungan terhadap paten warganegara Indonesia tapi juga memberikan perlindungan hokum terhadap paten warga negara asing di Indonesia. Perlindungan hokum itu diberikan guna meningkatkan investasi di Indonesia dan menigkatkan kreatifitas inventor atas invensi berguna bagi perkembangan dalam masyarakat. Untuk memberi rasa aman, nyaman kepada Inventor asing maka negara memberikan perlindungan hukum invensi paten warga negara asing yang dilaksanakan di Indonesia. Paten yang dilindungi adalah paten telah didaftar yang penemuan di bidang teknologi merupakan posisi penting untuk  mendukung pembangunan ekonomi masyarakat guna memajukan bangsa dan negara.
Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019) Syafrida Syafrida; Ralang Hartati
Jurnal ADIL Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i1.1447

Abstract

Fidusia hak kebendaan bersifat memberikan jamina. Objek jaminannya  benda bergerak berwujud, tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh perusasaan pembiayaan. Debitur wanprestasi, pihak leasing mengeksekusi objek fidusia secara sepihak, hal ini dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materil. Rumusan masalah, bagaimana eksekusi jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian, mengunakan penelitian kepustakaan berupa data sekunder. Penelitian bersifat Yuridis Normatif dan jenis penelitian kualitatif. Pembahasan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD tahun 1945. Kesimpulan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan  eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Saran, Otoritas Jasa Keuagan (OJK) memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan yang melakukan eksekusi sepihak objek jaminan
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH Syafrida Syafrida
Manajer Pendididikan Vol 9, No 5 (2015)
Publisher : UNIVERSITAS BENGKULU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.992 KB) | DOI: 10.33369/mapen.v9i5.1173

Abstract

The purpose of this study is to describe a public elementary school leadership 06 Sindang Kelingi Rejang Lebong district. The method used qualitative descriptive study. Subjects were 06 public elementary school principal sindang Kelingi Rejang Lebong district. Data collection techniques in use is the interview, observation and documentation. The results show that the Elementary School Principal Leadership Negari 06 Sindang Kelingi Rejang Lebong using vision, style, approach, skills, and the role of school leadership.Keywords: principal, leadership
Culture Shock Dalam Interaksi Komunikasi Antarbudaya Suku Jawa dan Suku Batak di Kota Medan Syafrida Syafrida; Anang Anas Azhar
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3870

Abstract

The research written is a research that raises the title of intercultural communication interaction between Javanese and Batak tribes in Medan City. This study has the aim of knowing the communication that exists between the Javanese and the Batak tribes in the city of Medan. The stages of intercultural communication, which will occur to the Javanese in the city of Medan and contain efforts to overcome the culture shock that will occur. The method that will be used in writing this research is qualitative by reading the literature on previous research that discusses culture shock. The results of this study will show that the Javanese will experience a moderate culture shock and have no significant effect on intercultural communication. This is because the Javanese quickly adapt and adjust to the interaction patterns that exist in the city of Medan. Based on previous research literature, he claimed to feel comfortable and safe living in the city of Medan compared to his own hometown, which made communication between one tribe and another run well and did not cause misunderstandings and harm others. Especially in this study, namely the Javanese tribe in the city of Medan. The influence of self-motivation and encouragement of interaction also affects the communication process that exists between the Javanese and the Batak tribes in the city of Medan. Friendships that exist in the campus environment, but not all Javanese want to make friends and interact with everyone, but Javanese people interact with all ethnic groups on campus, especially in the city of Medan. Keywords: Culture shock, Interaction, Javanese,
HUBUNGAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN DENGAN PENERAPAN PATIENT SAFETY PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH DIRUANG RAWAT INAP RSI SITI RAHMAH PADANG Rikayoni Rikayoni; Rizanda Machmud; Syafrida Syafrida
Jurnal Kesehatan Medika Saintika Vol 14, No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Stikes Syedza Saintika Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30633/jkms.v14i1.2123

Abstract

Patient safety yaitu pasien bebas dari cedera yang seharusnya tidak terjadi atau bebas dari cedera yang potensial terjadi akibat pelayanan kesehatan.Risiko jatuh adalah suatu risiko untuk terjadinya suatu peristiwa di mana seorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tak disengaja/tak direncanakan, dengan arah jatuh ke lantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Lebih dari 500.000 kejadian pasien jatuh di seluruh rumah sakit dan Kongres XII PERSI (2012) melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh tercatat sebesar 14% di Indonesia.Hasil survey yang dilakukan masih ditemukan perawat pelaksana yang belum menerapkan patient safety.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan supervisi kepala ruangan dengan penerapan patient safety pengurangan risiko pasien jatuh di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang.Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel berjumlah 55 perawat diruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang, diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dan lembar observasi dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah lebih dari separuh penerapan patient safety pengurangan risiko pasien jatuh di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang pada kategori kurang baik (58%) dan lebih dari separuh supervisi kepala ruangan di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang pada kategori kurang baik (64%) dan ada hubungan supervisi kepala ruangan dengan penerapan patient safety pengurangan risiko pasien jatuh di ruang rawat inap RSI Siti Rahmah Padang dengan nilai p=0,004. Diharapkan pihak manajerial rumah sakit dapat meningkatkan peran supervisi kepala ruangannya dengan mengikutsertakan kepala ruangan pada pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan kepala ruangan dalam melakukan supervisi kepada perawat pelaksana.Kata Kunci   :Kepala ruangan, supervisi, penerapan patient safety, resiko jatuh
Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia Okky Irawan; Saverius Nahat; Tetty Nababan; Syafrida Syafrida; Sufiarina Sufiarina
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v2i1.479

Abstract

Law enforcement serves as a fundamental mechanism for establishing order, security, and peace within society. It encompasses efforts to prevent or eliminate violations of the law, addressing issues both preventively and repressively. However, challenges arise when actions taken do not align with established procedures. The appropriate course of action within a legal framework is essential, and when discussing legal protection in the context of procedural law, it is important to clarify that such protection should not be interpreted as a means to shield offenders from accountability. This study seeks to evaluate law enforcement in Indonesia through the lenses of legal certainty, justice, and societal benefit. Employing a literature review methodology, which relies on expert opinions, the findings indicate notable deficiencies in the law enforcement system in Indonesia. For an extended period, those seeking justice within society have yearned for equitable law enforcement. Nevertheless, current practices in law enforcement tend to prioritize legal certainty over the community's sense of justice. Various court decisions, for example in the case of grandmother Minah and Aal, the sandal thief, seem to illustrate that law enforcement tends towards the view that law is law and has given rise to public disappointment with law enforcement in Indonesia.