Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENETAPAN UKURAN SASARAN SEBAGAl SUATU CARA PENGENDALIAN KUALITAS DI KILANG PENGGERGAJIAN Sutarso Priasukmana; Sylviani Sylviani; Unang Suratman
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 3, No 1 (1986): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3116.054 KB) | DOI: 10.20886/jphh.1986.3.1.1-5

Abstract

A  study   of  quality  control application on  sawn-timber  was   conducted  on  several sawmills in  Sumatra, West Kalimantan and East Kalimantan. Sample sawmills are selected based   on  market orientation and the availability of drying facibilities.The objectives of this study are to introduce new methode of quality control for sawn timber, in this target sise determination, and to evaluate the quality control practices in exitng' sawmill operationt.The results of the study show that all the sampled sawmills did not have a apecific program of quality control, nor special personnels responsible for quality control.Green board thicness set by surveyed sawmills were higher than what is actually reguired, ranging  between  1  to 23 percent above the calculated target size. This is an indication that there is  a  lot of room improving the efficiency of raw material usqge through the application of target size settling  formula.                                                            
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI DALAM PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH Sulistya Ekawati; Sylviani Sylviani; Handoyo Handoyo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 6, No 3 (2009): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1264.475 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2009.6.3.195-206

Abstract

Sejak desentralisasi diterapkan, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukan bahwa banyaknya UPT  yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masingmasing pihak kurang bekerjasama tapi 'sama-sama bekerja'. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis, tetapi masih terbatas dalam hal penganggaran dan penempatan pejabat di kabupaten. Beberapa hal yang dapat disarankan dari kajian ini adalah pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah melalui mekanisme pembinaan. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan UPT Departemen Kehutanan di daerah untuk meningkatkan kinerja keduanya.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG PADA ERA OTONOMI DAERAH Elvida Yosefi Suryandari; Sylviani Sylviani
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1744.553 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2006.3.1.15-28

Abstract

Kebijakan kehutananyang bersifat top down dianggap sudah tidak sesuai lagi diterpakan di daerah. Setelah Otonomi daerah digulirkan, adanya kebijakan desentralisasi kehutanan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi  antara pemangku kepentingan dalam pengelolan hutan tidak terkecuali pada hutan lindung. Mengingat kondisi hutan lindung yang mengalami degradasi baik oleh penebangan liar, perambahan maupun konservasi menjadi peruntukan yang lain maka kajian telah dilakukan untuk mengetahui peran, fungsi masing-masing pemangku kepentingan dan kebijakan yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dari hasil analisaterhadap tugasdan fungsi diketahui bahwa pemangku kepentingan dalm manajemen PHL yang sangat berperan antara lain Dinas Kehutana, Bapeda, Bapedalda, BPDAS, BKSDA, dan Perum Perhutani (Jawa Barat dan Jawa Timur). Peran Kelembagaan di masyarakat juga sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian hutan lindung. Dalam Era Otonomi Daerah ini, pengelolaan hutan lindung belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten, di samping konsep KPHL belum disosialisasikan secara menyeluruh sehingga bentuk kelembagaan PHL hingga saat ini belum ada dan kesiapan didaerah baik dari segi pendanaan , SDM dan peraturan perundangan dalam PHL belum ada. Karena itu penetapan kebijakan dan perundangan yang tepat dalam pengelolaan hutan lindung sangatlah diperlukan
PENETAPAN UKURAN SASARAN SEBAGAl SUATU CARA PENGENDALIAN KUALITAS DI KILANG PENGGERGAJIAN Sutarso Priasukmana; Sylviani Sylviani; Unang Suratman
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 3, No 1 (1986): Jurnal Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.1986.3.1.1-5

Abstract

A  study   of  quality  control application on  sawn-timber  was   conducted  on  several sawmills in  Sumatra, West Kalimantan and East Kalimantan. Sample sawmills are selected based   on  market orientation and the availability of drying facibilities.The objectives of this study are to introduce new methode of quality control for sawn timber, in this target sise determination, and to evaluate the quality control practices in exitng' sawmill operationt.The results of the study show that all the sampled sawmills did not have a apecific program of quality control, nor special personnels responsible for quality control.Green board thicness set by surveyed sawmills were higher than what is actually reguired, ranging  between  1  to 23 percent above the calculated target size. This is an indication that there is  a  lot of room improving the efficiency of raw material usqge through the application of target size settling  formula.