Garuda - Garba Rujukan Digital

KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA Ichsan Fravidya Nugraha; Khasan Effendy; Dahyar Daraba
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 3 No 1 (2021): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v3i1.382

This study was aimed to investigate the performance of the workers of the Liaison Agency of the Central Kalimantan Provincial Government in delivering their services. This study employed the qualitative method with descriptive analysis. Data used in this studywere obtained through interview, observation, and document analysis. This study examined the performance of the workers in improving the quality of service and focused on the mechanism and strategy that the workers used in conducting their duties andidentification of the factors that affecting their performance. Then, all the datawere analyzed using the SWOT method and Litmust Test. The result of this study shows that the performance of the workers of the Liaison Agency of the Central Kalimantan Provincial Government is not optimal. Some of the difficulties that are found to be the reasons of the dissatisfied performance of the workers are the low level of education and knowledge and the lack of experience. Furthermore, there is only a few numbers of workers that have the technical capability, limited opportunity to improve their capability through education or training either in structural or functional form, and the limited chance to pursue higher education that caused the poor quality of service.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, KOMPETENSI APARATUR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK Muhamad Nur; Khasan Effendy; M. Aries Djaenuri; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebuah jalannya manajemen pemerintahan yang maksimal guna dicapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tuntutan konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warganegara dan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis pengaruh implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur dan budaya birokrasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar baik secara parsial maupun secara simultan. Kata Kunci: Pengawasan, Kompetensi Aparatur, Budaya Organiasi, Kinerja Pengawasan. Abstract The administration of government requires a way of maximizing government management in order to achieve good governance in order to realize the welfare of the people and constitute demands of the constitution at the Preamble of the fourth Alenia 1945 Constitution. Article 31 of the 1945 Constitution states that Education is the right of every citizen and the government and regional government guarantees the implementation of the national education system in accordance with Law Number 20 of 2003. This research aims to examine and analyze the effect of the implementation of supervisory policies, apparatus competencies, and culture organization of supervision performance in the field of basic education. The method used in this research is quantitative with open and closed questionnaires. The results of this study indicate that the causality relationship partially or simultaneously between the Implementation of Supervision Policy, Apparatus Competency and Bureaucratic Culture to the Supervision Performance of the Basic Education Sector is entirely positive and significant. Keywords: Oversight, Apparatus Competency, Organizational Culture, Oversight Performance.

EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA Suradi Agung Slamet; Aries Djaenuri; Khasan Effendy; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Badan Keamanan Laut belum efektif dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia, hal ini disebabkan menurunnya pelaksanaan operasi Badan Keamanan Laut selama tahun anggaran 2018. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia perlu ditingkatkan. Konsep Baru yang didapat dari analisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia. Kata kunci: efektivitas, badan keamanan laut, penegakan hukum. Abstract The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in Indonesian marine waters. Research uses a qualitative research approach. 9 informants of the research were determined by snowball sampling. Data collection was carried out using observation, interview and literature study techniques. Data analysis using descriptive analysis developed with triangulation analysis. The results of the study found that the Maritime Security Agency has not been effective in carrying out law enforcement functions in Indonesian marine waters, this is due to the decreasing operation of the Maritime Security Agency during the 2018 budget year. less 5.8 million km2 with the geographical condition of an archipelago consisting of 17,054 islands, the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in the territorial waters of Indonesia and Indonesia's jurisdiction needs to be improved. The new concept obtained from the analysis of the effectiveness of the Maritime Security Agency in carrying out law enforcement functions in the territorial waters of the Indonesian seas and the jurisdiction of Indonesia is a new concept about the Management of Facilities for Indonesia's Marine Security Infrastructure. Keywords: effectiveness, marine security agency, law enforcement.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU PELABUHAN TUKAK SADAI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Justiar Noer; Khasan Effendy; Ngadisah; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai masih belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tukak Sadai adalah faktorpolitik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kata kunci: implementasi kebijakan, kawasan industri terpadu, pelabuhan. Abstract The purpose of this research is to implement the policy of developing the Integrated Industrial Estate of Tukak Sadai Port in the South Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province and the factors that influence it. This research uses qualitative methods with data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and literature studies. Data analysis was performed using triangulation techniques. The results found that the implementation of the Tukak Sadai Port Integrated Industrial Estate development policy was not yet optimal. The inhibiting factors in the implementation of the Tukak Sadai Port Integrated Industrial Estate development policy are political, economic, social and technological factors. Keywords: policy implementation, integrated industrial estate, port.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Sri Haryati; Bahrullah Akbar; Khasan Effendy; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

The purpose of this study was to analyze the implementation of the follow-up policy on the results of the examination of state finances in the implementation of the National Health Insurance. Research uses a qualitative research approach. Data collection was carried out using interview, observation and documentation study techniques. Data analysis was performed descriptively with the observers' triangulation analysis. The results of the study found that the implementation of the follow-up results of the examination was not yet fully effective, because 5 of the 26 recommendations that had been followed up by the Health BPJS were not in accordance with the recommendations of the Supreme Audit Agency. The implementation of the policy on the follow up of the results of the state financial audit in the implementation of the National Health Insurance covers actions and improvements that include: (1) Establishment of adequate regulations related to testing the truth of BU PPU data; (2) Distribution of KIS which is still in the possession of the Health BPJS, and report its progress to the Ministry of Health and Ministry of Social Affairs in the context of coordinating participant addresses; (3) The head of the SDS and General groups carries out promotional activities through the media directly using the intended media; (4) Coordinating with the Regional Government regarding the integration of Jamkesda; (5) Determination of KPI that is able to realize financial independence; and (6) Coordinate with the Ministry of Social Affairs for inaccurate PBI data.

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Wildan Aswan Tanjung; Sampara Lukman; Khasan Effendy; Aries Djaenuri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i1.62

This study illustrates the accountability of local government performance in the administration of public services in South Labuhanbatu Regency which includes honesty and legal accountability, process accountability, and financial accountability and programs. The method used in this research is descriptive research method by conducting surveys and interviews. The study found that licensing is still not focused in one place, licensing procedures that still require manual signatures, internal and external coordination are still manual and the lack of understanding from the community is an obstacle in the performance of public service delivery.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERBANG EMAS BERSINAR DALAM MENGUKUR IPM DI KABUPATEN TABALONG Anang Syakhfiani; Sampara Lukman; Khasan Effendy; Marja Sinurat
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i1.63

In the last ten years the Human Development Index (HDI) in Tabalong Regency, South Kalimantan Province has always been at the bottom of all regencies/cities, namely between 9th and 10th, this is very sad because it is contrary to the condition of Tabalong District which is rich in Natural Resource. In connection with this the local government is trying to find ways to improve HDI so that it can catch up with other regions. Gerbang Emas Bersinar Program, which began in 2015 by local governments targeting mainly in the fields of economy, health education and people's welfare, was able to improve the HDI of Tabalong Regency, which had always been ranked lower in the last few years, always in the top 5. This research will explain how tGerbang Emas Bersinar Policy can contribute to the improvement of HDI in Tabalong Regency.

DINAMIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Teguh Setyabudi; Sampara Lukman; Aries Djaenuri; Khasan Effendy
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 1 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i1.64

This study discusses the dynamics of direct regional head elections at the provincial level with a case study of the election of the Governor and Deputy Governor of Southeast Sulawesi Province in 2018. This study is not necessarily interpreted as a change in direct local elections to be indirect, but rather as a middle way in making policies in the future. will come. This study begins with a review of various direct election problems as a form of evaluation. Thus, the implementation of direct elections can improve the quality of democracy at the local and national levels. Further research is highly recommended after this study.

ANALISISIS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENAMBAH PAD DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT Bernard Sagrim; Khasan Effendy; Ngadisah; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i3.308

Maybrat Regency is one of the provinces located in West Papua province which was formed based on Law No. 13 of 2009 as a result of the division of Sorong Regency. As a new autonomous region, Maybrat Regency needs to increase local revenue (PAD) for the welfare of its people. Original Regional Income is a picture of the potential for regional finance which is generally based on local taxes and levies. Until now, the regional government of Maybrat district has not played an optimal role in increasing PAD. This study aims to analyze the authority possessed by the Maybrat district government in an effort to increase local revenue. This research uses a qualitative design using the post positivism paradigm, which seeks to reveal a social reality that ontologically can never be fully understood due to the limitations of human nature. The research results reveal that in the context of special autonomy, it gives wider authority to local governments in optimizing all the potential that exists to increase local revenue (PAD), such as in terms of managing the economy, governance, service affairs and cooperation with other parties.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TANGERANG Syamsul Bahri; Khasan Effendy; Ngadisah; Sampara Lukman
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 3 No 3 (2020): JURNAL PAPATUNG Volume 3 Nomor 3 Tahun 2020
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v3i3.316

The problems that arise in this research are related to the implementation of policy policies in realizing quality public services in in Tangerang City which focuses on the use of information and communication technology via the internet, online, digital and social media. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the smart city policy in realizing quality public services in Tangerang City could not be implemented effectively in improving the welfare of the community in fact from the factors that influence including; (1) communication that affects all existing indicators, and skills indicators are still not effective; (2) Relevant resources from all the existing indicators, and lack of effective skills in the provision of facilities and infrastructure needed; (3) The related disposition of all the existing indicators, and the less effective level of trust taken by the leadership; (4) Bureaucratic structures related to all existing indicators, and which are still less effective and instructive according to the Standard Operating Procedure (SOP).

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search