Garuda - Garba Rujukan Digital

TRADISI KAWIN TANGKAP SUMBA DAN PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG R I NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 2, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v2i2.1812

ABSTRAKTradisi kawin tangkap biasanya dilakukan oleh keluarga kaya karena terkait dengan mahar yang harus dibayarkan pada pihak perempuan mahal. Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait Tardisi Kawin Tangkap Sumba dan bagaimana Prespektif Undang-Undang R I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu jurnal-jurnal dan surat-surat kabar online yang kredibel. Setelah data dikumpulkan kemudian peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis. Hasil penelitian pustaka yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Kawin tangkap yang berlaku saat ini seakan menjadi praktek penculikan yang berlindung di bawah nilai adat Sumba dan tidak sesuai dengan praktek kawin tangkap pada zaman dulu. Tradisi kawin tangkap secara paksa telah melanggar UU hukum pidana Pasal 328 dan tidak sesuai dengan asas keluarga dan syarat perkawinan yang terdapat pada UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disarakan seluruh pihak terkait baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun Pemerintah Daerah Sumba untuk melakukan sosialisai pentingnya menjaga tertib Hukum agar kasus kejadian kawin tangkap secara paksa tidak terjadi pada perempuan Sumba.Kata Kunci: Kawin tangkap, UU RI No 1 Tahun 1974

Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias) Ris Febryaman Mendrofa; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9561

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak Irlindawati Irlindawati; Azmiati Zuliah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9563

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, serta terganggunya kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada belum adanya pengaturan pidana khusus bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, lemahnya pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui penguatan sanksi, pengetatan dispensasi kawin, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan hak anak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Leo Marko Saragih; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9187

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa. Namun dalam praktiknya, sejumlah Lapas dewasa tetap menampung anak binaan yang mengikuti program pembinaan dan pendidikan di dalam lingkungan Lapas dewasa, sebagaimana ditemukan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penempatan anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut UU SPPA; kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa; dan ketiga, bagaimana akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumentasi kegiatan pembinaan di Lapas Lubuk Pakam sebagai studi kasus ilustratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan pengecualian hanya dibenarkan dalam kondisi terbatas menurut Pasal 86 dan ketentuan peralihan Pasal 105. Faktor penyebab penempatan anak di Lapas dewasa meliputi keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA, kendala jarak dan rujukan antarwilayah, serta transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani pidana. Penempatan yang tidak sesuai dengan UU SPPA menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, potensi cacat prosedural dalam pembinaan, serta risiko psikososial bagi anak binaan yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi rujukan antar-UPT pemasyarakatan serta pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar pemenuhan hak anak binaan tidak tereduksi oleh keterbatasan kelembagaan di tingkat daerah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DEWASA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Leo Marko Saragih; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9187

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diperuntukkan bagi narapidana dewasa. Namun dalam praktiknya, sejumlah Lapas dewasa tetap menampung anak binaan yang mengikuti program pembinaan dan pendidikan di dalam lingkungan Lapas dewasa, sebagaimana ditemukan pada Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga permasalahan: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penempatan anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan menurut UU SPPA; kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkan penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa; dan ketiga, bagaimana akibat hukum dari penempatan anak binaan di lembaga pemasyarakatan dewasa yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumentasi kegiatan pembinaan di Lapas Lubuk Pakam sebagai studi kasus ilustratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, Pasal 85 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, dan pengecualian hanya dibenarkan dalam kondisi terbatas menurut Pasal 86 dan ketentuan peralihan Pasal 105. Faktor penyebab penempatan anak di Lapas dewasa meliputi keterbatasan jumlah dan jangkauan LPKA, kendala jarak dan rujukan antarwilayah, serta transisi usia anak menuju dewasa selama menjalani pidana. Penempatan yang tidak sesuai dengan UU SPPA menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak anak untuk dipisahkan dari orang dewasa, potensi cacat prosedural dalam pembinaan, serta risiko psikososial bagi anak binaan yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi rujukan antar-UPT pemasyarakatan serta pengawasan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar pemenuhan hak anak binaan tidak tereduksi oleh keterbatasan kelembagaan di tingkat daerah

Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias) Ris Febryaman Mendrofa; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9561

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

HUKUM CAMBUK BAGI MASYARAKAT ADAT ACEH DIKAITKAN DARI HUKUM ISLAM Dian Kemala Dewi
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 2: Desember 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i2.2305

Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum Islam adalah salah satu hukum yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum Syari’ah. Tujuan penelitian ini adalah Sejauhmana penerapan hukum cambuk yang dilakukan oleh peraturan pemerintah Aceh terhadap terpidana dalam hal pelanggaran hukum Islam,Mengapa ada perbedaan hukuman cambuk dalam suatu putusan, dan apakah ini ada kaitanadat dalam hukum syariah di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum cambuk yang diberlakukan pada Qanun No. 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat tidak mendapat penolakan dari masyarakat Kutacane. Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah yang merupakan bagian dari Polisi Pamong Praja. Untuk penentuan hukuman pada terdakwa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Penerapan hukum cambuk Qanun No. 6 Tahun 2014 diharapkan dapat menyebabkan efek jera terhadap pelaku serta menjadi contoh agar masyarakat Aceh tidak melanggar Qanun No. 6 Tahun 2014. Pada penerapannya hukum cambuk yang diterapkan pada pelanggar Qanun No. 6 Tahun 2014 diberikan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa

Optimalisasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Penulisan Skripsi: Perspektif Hukum dan Ekonomi Dian Kemala Dewi; Muhammad Anshar
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 4 No. 4: Desember 2024
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v4i4.579

Penulisan skripsi merupakan tahapan penting dalam pendidikan tinggi yang seringkali memerlukan waktu dan usaha besar bagi 40 mahasiswa Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang akademik telah meningkat pesat termasuk dalam penulisan skripsi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan skripsi dengan perspektif hukum dan ekonomi Adapun hasil kegiatan ini diketahui penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan skripsi secara rata rata diperoleh nilai 76 Persen nilai posiitif Pemahaman tentang AI dengan nilai pemahaman tertinggi yaitu 92 Persen dan pemahaman tentang Tantangan penggunaan AI menjadi nilai terendah yaitu: 60 Persen kemudian dari hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan skripsi memberikan banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan kualitas tulisan Namun tantangan hukum dan ekonomi tetap menjadi hambatan dalam adopsi teknologi ini Oleh karena itu diperlukan regulasi yang jelas mengenai penggunaan AI dalam dunia akademik untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sesuai dengan prinsip etika dan hak cipta yaitu melalui Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence Gen Ai pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2024 yang berfokus pada integrasi teknologi AI dalam pembelajaran dan penulisan skripsi di perguruan tinggi Dengan pendekatan yang benar dan pemahaman yang jelas tentang aspek hukum dan ekonomi AI dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mempercepat proses akademik

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Ekonomi Digital: Analisis terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Platform E Commerce Dian Kemala Dewi; Jenda Ingan Mahuli
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 5 No. 2: Juni 2025
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v5i2.791

p Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan termasuk dalam praktik jual beli melalui platform e commerce Kemudahan dan efisiensi transaksi digital menghadirkan peluang besar namun juga membawa tantangan serius terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap konsumen Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha platform e commerce dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang undangan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE serta instrumen hukum internasional seperti Digital Services Act dari Uni Eropa dan pedoman OECD Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak platform e commerce di Indonesia mengambil peran aktif dalam proses transaksi seperti mengelola sistem pembayaran logistik serta promosi sehingga tidak dapat dikategorikan semata mata sebagai fasilitator netral Namun hingga saat ini kerangka hukum nasional belum secara eksplisit menetapkan tanggung jawab hukum bagi platform atas kerugian yang dialami konsumen akibat tindakan mitra penjual Diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur keterlibatan aktif platform dan menetapkan prinsip strict liability sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum Di samping itu pengembangan sistem penyelesaian sengketa daring serta edukasi konsumen digital juga menjadi aspek krusial dalam memperkuat perlindungan hukum konsumen di era ekonomi digital p

Interaksi dan Diskusi dengan Tokoh Adat Batak Samosir Terkait konservasi Adat Istiadat di Pulau Samosir Tapanuli Utara Chairina Chairina; Zuhri Ramadhan; Jarungjung Hutagaol; Purnaya Sari Tarigan; Ahmad Nadhira; Dian Kemala Dewi
Journal Liaison Academia and Society Vol 3 No 4: Desember 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i4.766

p Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Pulau ini memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk adat istiadat. Namun, adat istiadat Batak Samosir saat ini mulai mengalami erosi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Untuk melestarikan adat istiadat Batak Samosir, perlu dilakukan upaya konservasi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan interaksi dan diskusi dengan tokoh adat. Interaksi dan diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang adat istiadat Batak Samosir, sehingga dapat membantu dalam upaya pelestariannya. Pada makalah ini, akan dibahas tentang interaksi dan diskusi yang dilakukan dengan tokoh adat Batak Samosir. Pembahasan akan meliputi latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search