Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam AL-HUKAMA´ Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Siti Dalilah Candrawati
UIN Sunan Ampel Surabaya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENDAPAT HAKIM PA BANGKALAN DAN ‎PA SIDOARJO MENGENAI STATUS ANAK ‎LUAR KAWIN candrawati, siti dalilah
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 6 No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.428 KB)

Abstract

Abstract: This paper is the result of a field research on the opinion of the judges of PA (Religious Church) Bangkalan and Sidoarjo against the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The MK’s decision is important from the point of view of judge as the law enforcement because it invites a lot of debate in the community. In this research, the author collects data using interview and documentation technique. The collected data is then analyzed by using descriptive-verification technique to describe the opinion of the judges of the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The finding of the study is that the judges of PA interpret the child outside of marital contract includes: a child born by a woman who is not tied to marriage with a man who impregnates her, a child resulted from a sirri marriage, a child born from the infidelity of either within the marital period or not, a child resulted from a living together (samen liven), a child as a result of being raped by a man or more, a child who legally denied by his father, a child as a result of a wrong sexual intercourse, a child born out of a fasid marriage, and a child born from a surrogate mother. The judges of PA also have different opinion about the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of a child born outside of a marital contract. There are four kinds of view: the MK’s decision is legally flawed, the MK’s decision needs a new setting, the MK’s decision has a limited effect on a materially child’s civil right, the MK’s decision has the absolute force as the first and the last constitutional court decision. Therefore, it has a legal implication for the child to his mother and father based on science and technology and/or other evidence justified by law as to have a blood relationship between a child and his biological father.Abstrak:  Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang melihat pendapat hakim PA Bangkalan dan Sidoarjo terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut, penting dilihat dari sudut pandang hakim sebagai pelaksana hukum karena mengundang banyak polemik di kalangan masyarakat. Untuk itu, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-verifikatif untuk menggambarkan pendapat hakim tentang putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan metode tersebut, penelitian ini menemukan, bahwa para hakim PA menginterpretasikan anak luar perkawinan  meliputi: anak lahir dari perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamili, anak hasil perkawinan sirri, anak lahir dari perselingkuhan baik perempuan terikat perkawinan atau tidak, anak hasil hidup bersama (samen liven), anak lahir akibat diperkosa oleh seorang laki-laki  atau lebih, anak lahir yang diingkari (dili’an) ayahnya, anak lahir akibat hubungan seks salah orang/ salah sangka, anak lahir akibat perkawinan yang fa>sid/ batal, dan dimungkinkan anak lahir dari ibu pengganti (surrogate mother). Para hakim PA juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ada empat macam pandangan: putusan MK cacat yuridis, putusan MK perlu pengaturan baru, putusan MK berlaku terbatas pada hak perdata anak yang bersifat materiil, putusan MK mutlak berlaku karena merupakan putusan perkara konstitusi tingkat pertama  dan terakhir, karenanya berimplikasi pada hubungan perdata anak selain dengan ibunya juga dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi  dan/atau bukti lain yang dibenarkan oleh hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Kata Kunci: Pendapat hakim, putusan MK, dan anak luar kawin
IMPLEMENTASI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN PELAKU PEMBUNUHAN SANTRI DI LAMONGAN Candrawati, Siti Dalilah
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 8 No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.859 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2018.8.2.270-291

Abstract

Abstrak: Artikel ini membahas tentang implementasi yuridis terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan pelaku pembunuhan santri di Lamongan, yang mana anak didik tersebut menjalani masa tahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Jawa timur. Para anak didik pemasyarakatan yang dihukum karena didakwa  membunuh santri di Lamongan harus menjalani masa pidana selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar, mereka berjumlah 11 (sebelas) orang anak siswa SLTA swasta di Lamongan yang juga menempuh pendidikan tahfidh al-Qur’an (hafal 1-10 juz). Selama masa hukuman, LPKA Blitar telah melaksanakan sistem perlakuan terhadap anak didik melalui 4 (empat) tahap yakni masa 0-1/3 MP, masa 1/3-1/2 MP, masa 1/-2/3 MP, dan masa 2/3 hingga bebas. Selama masa tersebut mereka memperoleh haknya untuk bersekolah di SMA YP dan mengikuti sekolah Madrasah Diniyyah di dalam LPKA, bahkan 4 (empat) yang sedang duduk di kelas XII  diupayakan untuk  mengikuti UNAS di sekolah asal dan dinyatakan lulus dengan baik. Karena prilaku mereka di LPKA selama masa pidana dinilai oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) progressnya  baik terus, maka pada tahap akhir masa penahanan mereka semua memperoleh hak cuti bersyarat (CB) sehingga masa pidananya diputuskan  dikurangi  sepertiga, dan  sesudah dijalani  selama 8 (delapan) bulan, mereka mutasi ke lembaga Anta Sena Magelang untuk menjalani rehabilitasi. Dalam pembinaan anak didik ini, LPKA Blitar bekerjasama dengan dinas pendidikan nasional kota Blitar, LSM dan Organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah bersinergi PD ‘Aisyiyah kota Blitar. Pelaksanaan hak-hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Blitar tersebut secara yuridis merupakan penerapan pasal 1,2,3,4, dan 85 UU  No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 1, 9, 14, 23,24 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
PENDAPAT HAKIM PA BANGKALAN DAN ‎PA SIDOARJO MENGENAI STATUS ANAK ‎LUAR KAWIN siti dalilah candrawati
AL-HUKAMA Vol. 6 No. 2 (2016): Desember 2016
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.428 KB) | DOI: 10.15642/al-hukama.2016.6.2.373-397

Abstract

Abstract: This paper is the result of a field research on the opinion of the judges of PA (Religious Church) Bangkalan and Sidoarjo against the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The MK’s decision is important from the point of view of judge as the law enforcement because it invites a lot of debate in the community. In this research, the author collects data using interview and documentation technique. The collected data is then analyzed by using descriptive-verification technique to describe the opinion of the judges of the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The finding of the study is that the judges of PA interpret the child outside of marital contract includes: a child born by a woman who is not tied to marriage with a man who impregnates her, a child resulted from a sirri marriage, a child born from the infidelity of either within the marital period or not, a child resulted from a living together (samen liven), a child as a result of being raped by a man or more, a child who legally denied by his father, a child as a result of a wrong sexual intercourse, a child born out of a fasid marriage, and a child born from a surrogate mother. The judges of PA also have different opinion about the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of a child born outside of a marital contract. There are four kinds of view: the MK’s decision is legally flawed, the MK’s decision needs a new setting, the MK’s decision has a limited effect on a materially child’s civil right, the MK’s decision has the absolute force as the first and the last constitutional court decision. Therefore, it has a legal implication for the child to his mother and father based on science and technology and/or other evidence justified by law as to have a blood relationship between a child and his biological father.Abstrak:  Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang melihat pendapat hakim PA Bangkalan dan Sidoarjo terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut, penting dilihat dari sudut pandang hakim sebagai pelaksana hukum karena mengundang banyak polemik di kalangan masyarakat. Untuk itu, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-verifikatif untuk menggambarkan pendapat hakim tentang putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan metode tersebut, penelitian ini menemukan, bahwa para hakim PA menginterpretasikan anak luar perkawinan  meliputi: anak lahir dari perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamili, anak hasil perkawinan sirri, anak lahir dari perselingkuhan baik perempuan terikat perkawinan atau tidak, anak hasil hidup bersama (samen liven), anak lahir akibat diperkosa oleh seorang laki-laki  atau lebih, anak lahir yang diingkari (dili’an) ayahnya, anak lahir akibat hubungan seks salah orang/ salah sangka, anak lahir akibat perkawinan yang fa>sid/ batal, dan dimungkinkan anak lahir dari ibu pengganti (surrogate mother). Para hakim PA juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ada empat macam pandangan: putusan MK cacat yuridis, putusan MK perlu pengaturan baru, putusan MK berlaku terbatas pada hak perdata anak yang bersifat materiil, putusan MK mutlak berlaku karena merupakan putusan perkara konstitusi tingkat pertama  dan terakhir, karenanya berimplikasi pada hubungan perdata anak selain dengan ibunya juga dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi  dan/atau bukti lain yang dibenarkan oleh hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Kata Kunci: Pendapat hakim, putusan MK, dan anak luar kawin
Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan Siti Dalilah Candrawati
AL-HUKAMA Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.859 KB) | DOI: 10.15642/alhukama.2018.8.2.269-291

Abstract

This paper is a bibliographical research on how the implementation of children’s educational rights in the Children Development Institution of Blitar who is underwent criminal sanction for involvement in the murder of a student in Lamongan and how the application of legislation on educational rights of the students. The prisoners who are convicted of murdering student in Lamongan must undergo a 1 year term in LPKA of Blitar. During the sentence, LPKA Blitar has implemented a system of treatment of students through 4 (four) stages, namely 0-1/3 MP, 1/3-1/2MP, 1/-2/3 MP, 2/3 to free. During that time they got the right to attend their formal high school and non-formal education in LPKA, even 4 (four) children who were sitting in class XII strived to follow UNAS (national post test) at their own school and passed it well. Because their behavior in LPKA was well assessed by the Penetration Monitoring Team (TPP), it was granted conditional leave (CB) rights so that the criminal sanction was reduced by one third and after 8 (eight), they were transferred to Anta Sena Magelang institution to undergo rehabilitation. In order to obtain optimal results, LPKA of Blitar cooperates with related offices, both with the national education office of Blitar city and NGOs as well as civic organizations. In addition, the implementation of educational rights in LPKA of Blitar, juridically implements articles 1, 2, 3, 4, and 85 of the Act. No. 11 of 2012 on the Criminal System for Children and article 1, 9, 14, 23, 24 Act. No. 35 of 2014 on Amendments to the Law. No. 23 of 2002 concerning Child Protection.
Materi Hukum Konvensi Hak Anak dalam Perspektif Islam Siti Dalilah Candrawati
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 10 No 2 Des (2007): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2007
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.594 KB) | DOI: 10.15642/alqanun.2007.10.2 Des.345-363

Abstract

Children is important in regeneration of a nation, a mandate from as well as gift from God Almighty. Children are equipped with basic human rights as those owned by grown ups. In reality and in certain circumstances, childern are objects of violence and unjust attitude. This situation is caused and worsened by discrimation and violence. Many children suffer those unjust treatments because they are poor, deserted, and homeless. A legal system which is not aware of their rights and needs also contributes to this ill treatment. All aforementioned accumulation of bad sitiations has awakened nations to protect children, which is legally-based or otherwise. The Convention on the Right of the Child is an internationally-signed document for children protection which is endorsed by General Assembly of the UN on November the 20th 1989. in that document, there are four legal norms for children rights; survival rights, development rights, protection rights, and participation rights. On this children issue, islam as a religion which upholds human rights has shown concepts of comprehensive children rights even before children were born. Such rights have to be uheld by averyone who are bestowed with His gift, be they paretnts, community, and nation.
Implementasi E-Court terhadap Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sidoarjo Ainur Rohmah; Alif Jumalia Choliddiya; Alvin Ainun Hanifah; Siti Dalilah Candrawati; Rusli .
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 02 (2020): April
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4430.725 KB) | DOI: 10.15642/mal.v1i02.10

Abstract

Abstract: The Supreme Court of the Republic of Indonesia, as the organizer of judicial power in Indonesia, has provided the latest innovation by issuing PERMA Number 3 of 2018 concerning Administrative Case in Court Electronic or e-Court. That is a breakthrough from the Supreme Court and demands the development of the times, implemented based on the principle of simple, fast, and low cost in court administration services to be more effective and efficient. E-Court can easily be understood as a service for registered users to register cases online (e-Filing), get an estimate of up-front court fees online, e- Payment, and call trials conducted with electronic channels (e -Summons). E-Court is an application that has a positive impact because it provides many facilities for justice seekers. But we also cannot measure how badly the effects of the use of technology and information that we use today, especially for important and confidential matters, such as the authenticity of the sources of information data held by each court in Indonesia. Keywords: implementation, e-Court, Sidoarjo Abstrak: Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan inovasi terbaru dengan menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik atau e-Court. Hal ini merupakan suatu terobosan baru dari Mahkamah Agung dan tuntutan perkembangan zaman yang diimplementasikan berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien. Secara mudah e- Court dapat dipahami sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online (e-Filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (e-Payment), dan pemanggilan persidangan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summons). E-Court merupakan aplikasi yang memiliki dampak positif karena dinilai banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun kita juga tidak dapat mengukur seberapa besar dampak buruk dari penggunaan teknologi dan informasi yang kita gunakan sekarang ini. Khususnya terhadap hal-hal yang sifatnya penting dan rahasia, seperti keaslian daripada sumber data-data informasi yang dimiliki oleh setiap peradilan di Indonesia. Kata kunci: implementasi, e-Court, Pengadilan Agama Sidoarjo.
Analisis Yuridis terhadap Putusan Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo Rozzan Nabila; Ipop Abdi Prabowo; Syahrir Samuri; Fitri Amalia Sholicha; Ameylia Nur Sholihah; Siti Dalilah Candrawati
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3994.938 KB) | DOI: 10.15642/mal.v2i1.36

Abstract

Abstract: The suicidal divorce case is a case that is usually resolved by the Religious Courts. However, since the entry of the COVID-19 pandemic in the territory of Indonesia, the case of suicidal divorce has received much attention in the social sphere. A surge in claimable divorce cases also occurred within the Sidoarjo Religious Court. Through his decision number 2903/pdt.G/2020/ PA.sda, the author will identify the decision with the site of the case, the parties, witnesses, judges' considerations, and the verdict. This study uses the normative legal method which refers to the concept of law as a rule with a doctrinal-nomological method which starts on the teaching principles that rule one's behavior. The data used are library sources such as research journals, newspapers, and public discussions by related institutions. The results of this study concluded that Plaintiff filed for divorce at the Sidoarjo Religious Court, because her husband, who was the Defendant, committed violence against her and did not provide for her well-being. In deciding the case, the judge granted the Defendant's petition, based on witness testimony and the marriage law, besides that the judge granted custody of the child to the Plaintiff because the child was still a minor so that the mother had more rights to receive hadhanah rights. Based on the above case, every couple in the household should carry out their rights and obligations properly so that domestic violence does not occur which can lead to divorce. Keywords:  The decision number 2903/pdt.G/2020 /PA.sda, divorce suit case, Covid-19 Pandemic. Abstrak: Kasus cerai gugat merupakan perkara yang biasa diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Namun sejak masuknya pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, kasus cerai gugat banyak mendapat sorotan di lingkup sosial. Pelonjakan kasus cerai gugat juga terjadi di lingkup Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui putusannya nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda penulis akan mengidentifikasi putusan tersebut berkaitan dengan duduk perkara, para pihak, saksi, pertimbangan hakim, dan putusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku seseorang. Data yang digunakan yaitu sumber pustaka seperti jurnal penelitian, surat kabar, dan diskusi publik oleh lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sidoarjo, karena suaminya yang sebagai Tergugat melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak menafkahi secara baik. Dalam memutus perkara, hakim mengabulkan permohonan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi dan undang-undang perkawinan, selain itu hakim memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dengan pertimbangan anak tersebut masih di bawah umur sehingga ibu lebih berhak dalam mendapat hak hadhanah. Berdasarkan kasus di atas, hendaknya setiap pasangan dalam rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Kata Kunci: Putusan nomor 2903/pdt.G/2020/PA.sda, kasus cerai gugat, pandemi covid-19.
Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Pembunuhan Santri di Lamongan Candrawati, Siti Dalilah
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 8 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2018.8.2.269-291

Abstract

This paper is a bibliographical research on how the implementation of children’s educational rights in the Children Development Institution of Blitar who is underwent criminal sanction for involvement in the murder of a student in Lamongan and how the application of legislation on educational rights of the students. The prisoners who are convicted of murdering student in Lamongan must undergo a 1 year term in LPKA of Blitar. During the sentence, LPKA Blitar has implemented a system of treatment of students through 4 (four) stages, namely 0-1/3 MP, 1/3-1/2MP, 1/-2/3 MP, 2/3 to free. During that time they got the right to attend their formal high school and non-formal education in LPKA, even 4 (four) children who were sitting in class XII strived to follow UNAS (national post test) at their own school and passed it well. Because their behavior in LPKA was well assessed by the Penetration Monitoring Team (TPP), it was granted conditional leave (CB) rights so that the criminal sanction was reduced by one third and after 8 (eight), they were transferred to Anta Sena Magelang institution to undergo rehabilitation. In order to obtain optimal results, LPKA of Blitar cooperates with related offices, both with the national education office of Blitar city and NGOs as well as civic organizations. In addition, the implementation of educational rights in LPKA of Blitar, juridically implements articles 1, 2, 3, 4, and 85 of the Act. No. 11 of 2012 on the Criminal System for Children and article 1, 9, 14, 23, 24 Act. No. 35 of 2014 on Amendments to the Law. No. 23 of 2002 concerning Child Protection. [Artikel ini membahas tentang implementasi yuridis terhadap pelaksanaan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan pelaku pembunuhan santri di Lamongan, yang mana anak didik tersebut menjalani masa tahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar Jawa timur. Para anak didik pemasyarakatan yang dihukum karena didakwa membunuh santri di Lamongan harus menjalani masa pidana selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar, mereka berjumlah 11 (sebelas) orang anak siswa SLTA swasta di Lamongan yang juga menempuh pendidikan tahfidh al-Qur’an (hafal 1-10 juz). Selama masa hukuman, LPKA Blitar telah melaksanakan sistem perlakuan terhadap anak didik melalui 4 (empat) tahap yakni masa 0-1/3 MP, masa 1/3-1/2 MP, masa 1/-2/3 MP, dan masa 2/3 hingga bebas. Selama masa tersebut mereka memperoleh haknya untuk bersekolah di SMA YP dan mengikuti sekolah Madrasah Diniyyah di dalam LPKA, bahkan 4 (empat) yang sedang duduk di kelas XII diupayakan untuk mengikuti UNAS di sekolah asal dan dinyatakan lulus dengan baik. Karena prilaku mereka di LPKA selama masa pidana dinilai oleh Tim Pemantau Pemasyarakatan (TPP) progressnya baik terus, maka pada tahap akhir masa penahanan mereka semua memperoleh hak cuti bersyarat (CB) sehingga masa pidananya diputuskan dikurangi sepertiga, dan sesudah dijalani selama 8 (delapan) bulan, mereka mutasi ke lembaga Anta Sena Magelang untuk menjalani rehabilitasi. Dalam pembinaan anak didik ini, LPKA Blitar bekerjasama dengan dinas pendidikan nasional kota Blitar, LSM dan Organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah bersinergi PD ‘Aisyiyah kota Blitar. Pelaksanaan hakhak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh LPKA Blitar tersebut secara yuridis merupakan penerapan pasal 1,2,3,4, dan 85 UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 1, 9, 14, 23,24 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. ]
Pendapat Hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo Mengenai Status Anak Luar Kawin Candrawati, Siti Dalilah
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2016): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2016.6.2.373-397

Abstract

This paper is the result of a field research on the opinion of the judges of PA (Religious Church) Bangkalan and Sidoarjo against the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The MK’s decision is important from the point of view of judge as the law enforcement because it invites a lot of debate in the community. In this research, the author collects data using interview and documentation technique. The collected data is then analyzed by using descriptive-verification technique to describe the opinion of the judges of the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010. The finding of the study is that the judges of PA interpret the child outside of marital contract includes: a child born by a woman who is not tied to marriage with a man who impregnates her, a child resulted from a sirri marriage, a child born from the infidelity of either within the marital period or not, a child resulted from a living together (samen liven), a child as a result of being raped by a man or more, a child who legally denied by his father, a child as a result of a wrong sexual intercourse, a child born out of a fasid marriage, and a child born from a surrogate mother. The judges of PA also have different opinion about the MK’s decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the legal status of a child born outside of a marital contract. There are four kinds of view: the MK’s decision is legally flawed, the MK’s decision needs a new setting, the MK’s decision has a limited effect on a materially child’s civil right, the MK’s decision has the absolute force as the first and the last constitutional court decision. Therefore, it has a legal implication for the child to his mother and father based on science and technology and/or other evidence justified by law as to have a blood relationship between a child and his biological father. [Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang melihat pendapat hakim PA Bangkalan dan Sidoarjo terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut, penting dilihat dari sudut pandang hakim sebagai pelaksana hukum karena mengundang banyak polemik di kalangan masyarakat. Untuk itu, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-verifikatif untuk menggambarkan pendapat hakim tentang putusan MK No. 46/PUU VIII/2010. Dengan metode tersebut, penelitian ini menemukan, bahwa para hakim PA menginterpretasikan anak luar perkawinan meliputi: anak lahir dari perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki yang menghamili, anak hasil perkawinan sirri, anak lahir dari perselingkuhan baik perempuan terikat perkawinan atau tidak, anak hasil hidup bersama (samen liven), anak lahir akibat diperkosa oleh seorang laki-laki atau lebih, anak lahir yang diingkari (dili’an) ayahnya, anak lahir akibat hubungan seks salah orang/ salah sangka, anak lahir akibat perkawinan yang fa>sid/ batal, dan dimungkinkan anak lahir dari ibu pengganti (surrogate mother). Para hakim PA juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ada empat macam pandangan: putusan MK cacat yuridis, putusan MK perlu pengaturan baru, putusan MK berlaku terbatas pada hak perdata anak yang bersifat materiil, putusan MK mutlak berlaku karena merupakan putusan perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir, karenanya berimplikasi pada hubungan perdata anak selain dengan ibunya juga dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau bukti lain yang dibenarkan oleh hukum memiliki hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya.]
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI IMPLIKASI ISBAT NIKAH Fardlillah, Qonita; Candrawati, Siti Dalilah
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v6i2.2011

Abstract

Unregistered marriages cannot be recognized as valid by the state and will experience obstacles when dealing with marriage documents as evidence of marriage so that they will not get a marriage certificate and have an impact on the rights of the wife and children that should be received in the marriage. If the marriage is not registered in order to be registered in order to fulfill the rights of children in the family, a legal procedure is required through an application for marriage confirmation to the Religious Court. Marriage confirmation is carried out in order to obtain legal certainty so that the marital status can be registered at the Religious Affairs Office as well as an effort to protect the legal rights of children born from their marriage. This literature study aims to determine the importance of marriage confirmation for unregistered marriages with all their reasons in order to guarantee legal certainty, especially the fulfillment of children's rights that are material and non-material. The findings of this literature study show that the application for marriage confirmation granted by the Religious Court provides legal certainty for married couples and children. In the context of married couples, ownership of a marriage certificate can then be used to take care of personal documents such as family cards, child birth certificates and related documents. In the context of children's rights, unregistered marriages that are confirmed will potentially provide protection for children's rights including children's identity rights, children's rights to become heirs, rights to welfare and child protection.
Co-Authors Ainur Rohmah Alif Jumalia Choliddiya Alvin Ainun Hanifah Ameylia Nur Sholihah Fitri Amalia Sholicha Ipop Abdi Prabowo Qonita Fardlillah Rozzan Nabila Rusli . Syahrir Samuri