Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Monica Sondang Odilia Adi; Susilowati Suparto; Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i1.671

ABSTRAKKondotel merupakan bangunan yang menggabungkan karakter kondominium dan hotel, yang dapat dihuni dengan dikelola menggunakan sistem hotel. Namun, pada praktiknya, terdapat pengembang yang dinyatakan pailit dan mengakibatkan unit kondotel dimasukkan kedalam harta pailit pengembang. Sebelum pengembang dinyatakan pailit, para pembeli telah melakukan serah terima unit dengan pengembang dan telah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan data dianalis secara yuridis-kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Jual Beli yang telah ditandatangani oleh para pembeli, peralihan haknya telah terjadi. Hak milik atas unit kondotel Jimbaran View Bali telah beralih menjadi milik para pembeli, sehingga tidak seharusnya unit kondotel dimasukkan kedalam harta pailit pengembang. Untuk melindungi para pembeli akibat ditolaknya permohonan pendaftaran peralihan hak untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh Kantor Pertanahan, para pembeli dapat mengajukan gugatan kepada pihak Kantor Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena mengakibatkan unit kondotel Jimbaran View Bali milik para pembeli dimasukkan kedalam harta pailit pengembang.Kata kunci: akta jual beli; harta pailit; kondotel. ABSTRACTCondotel combines the characteristics of a condominium and a hotel in one building, hence its units can be purchased and owned individualy, but still be operated like a hotel. Buyers hold the rights of ownership to their purchased units, yet there are cases where the developer of the condotel is declared bankrupt and the condotel is listed as its bankruptcy assets. That condition happened despite the fact that before being declared bankrupt, the units has been handovered by the developer to the buyers, and both parties have signed The Sale and Purchase Deed in front of a Land Deed Official. This article will talk about the case of Jimbaran View Bali Condotel, where said condition occurred. The study in this article was done using juridical-normative approach, the data was analyzed using juridical-qualitative method, and the specification of this study is descriptive-analysis. The findings show that the transfer of rights has happened, marked by the signing of The Sale and Purchase Deed by both parties. Buyer’s ownership of Jimbaran View Bali Condotel units are legitimate, yet the curator still listed the condotel as the developer’s bankruptcy assets. To protect themselves, the buyers whose rights of ownership are denied by the National Land Agency can file a lawsuit in Denpasar Administrative Court against the National Land Agency because of their stipulation caused for listing their units in Jimbaran View Bali Condotel as the developer’s bankruptcy assets.Keywords: the sale and purchase deed; bankruptcy assets; condotel.

JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KONTRAK Reza Rizky Farza; Agus Mulya Karsona; Betty Rubiati
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun. ABSTRACT Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia. Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state.

Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional Muhammad Dirja; Sonny Judiasih; Betty Rubiati
Padjadjaran Law Review Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v9i2.647

Abstrak Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling banyak terjadi dan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan sebuah pengaturan akan hal tersebut. Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku unifikasi telah mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun dewasa ini masih saja terdapat pembedaan dalam proses pelaksanaannya, seperti menjalani sidang BP4R bagi anggota Polri beserta calon pasangannya. Persyaratan administrasi yang banyak dan prosedur yang panjang untuk menjalani sidang BP4R sehingga mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama membuat sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, sidang BP4R memiliki beberapa kedudukan dan akibat hukum terhadap perkawinan anggota Polri beserta pasangannya yang sebelumnya tidak atau belum menjalani sidang BP4R. Kata Kunci: Anggota Polri, Hukum Perkawinan, Perkawinan, Sidang BP4R, Syarat Perkawinan. Abstract Marriage is one of the most common legal events and it is very important in human life, so an arrangement is needed for this. Indonesia already has special regulations governing marriage, namely Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. It as the National Marriage Law that applies to unification has regulated the requirements for holding a marriage. However, today there are still differences in the implementation process, such as undergoing the BP4R Session for Polri members and their potential partners. The many administrative requirements and lengthy procedures for undergoing a BP4R Session, which incur a lot of costs and take a long time, make Polri members often marry without going through a BP4R Session. In conducting this research, the writers use a normative juridicial approach with a descriptive analytical research spesification. The results showed that in terms of the National Marriage Law, the BP4R Session had several positions and the legal consequences for the marriage of Polri members and their potential partners who previously hadn't/didn't undergoing a BP4R Session. Keywords: BP4R Session, Marriage, Marriage Law, Marriage Requirements, Polri Members.

KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS Betty Rubiati
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.642

ABSTRAK Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip Nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak guna Bangunan atas tanah, sedangkan untuk orang asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai atas tanah. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilikan rumah susun bagi orang asing tidak sesuai dengan UUPA dan UU Rumah Susun yang menganut prinsip nasionalitas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kata kunci: Kepastian Hukum, Orang Asing, Prinsip Nasionalitas, Rumah Susun ABSTRACT In the framework of the National Land Law, the legal relationship between people, both Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA), as well as their legal actions related to land have been regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). One of the principles adopted by the UUPA is the principle of Nationality. Only Indonesian citizens can have full relationship with the land. The relationship in question is in the form of Hak Milik, Hak Guna Usaha and Hak Guna Bangunan on land, while foreigners and foreign legal entities that have representatives in Indonesia may be granted Use of Land rights. The approach method used is a normative juridical approach, namely tracing, reviewing and researching secondary data related to this research material. The use of a juridical approach with consideration of the problem under study revolves around the linkage of a regulation with other regulations. The results of the study show that the regulation of flat ownership for foreigners is not in accordance with the UUPA and the Flats Law which adheres to the principle of nationality, causing legal uncertainty. Keywords: Flats, Foreigners, Legal Certainty, Principles of Nationality

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search