Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE SCALE OF PRIORITY FOR THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION CHANNELS FOR STAKEHOLDERS PERCEPTIONS OF THE IRRIGATION SERVICE IN SIDOARJO REGENCY George Winaktu; Lalu Mulyadi; Edi Hargono DP
Journal Innovation of Civil Engineering (JICE) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jice.v1i1.9059

Abstract

Sidoarjo Regency is one of the megapolitan Gerbang Kertosusilo. The planted area during the rainy season and dry season reaches 30,000 ha. The area of paddy fields continues to decline, namely 26,334 ha (2002), 22,460 ha (2010), and an estimated 13,544 ha (2009–2029). Sidoarjo Regency Irrigation Service as executor of irrigation management is of course inseparable from construction project activities. In the implementation of the construction of new irrigation networks as well as in rehabilitation and maintenance, it is necessary to implement project management. Before the project is implemented, it must first be submitted through proposals from the village level. In following up the proposal the writer used the Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis method. With four aspects that affect the determination of the proposal: The results of the analysis obtained the weight of each criterion as follows: Service Area (ha) 0.3179, Cost 0.3159, Benefits 0.3217, and Network Conditions 0.0445. The results of the above analysis obtained priority ranking from the first to the last sequence as follows: Plengsengan Gedangrowo Channel, Normalization of Reform Channels, Installation of floodgates, Plengsengan ChannelsDs. Suwaluh, Rehabilitation of Ketawang Canal Kec. Sukodono, Rehabilitation of Candi Subdistrict Channel, Plengsengan Channel Ds. Suwaluh, Plengsengan Channels Purboyo II Ds. Popoh, Plengsengan Irrigation Channels Dsn. Kesimbuk, Plengsengan Channel Mangetan Kanal.
PENGEMBANGAN WISATA ALAM PANCURAN MBOK RONDO KUNING DI DESA DALISODO, KECAMATAN WAGIR, KABUPATEN MALANG Ita Suhermin Ingsih; George Winaktu; Sayyidah Nadia
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2020
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancuran Mbok Rondo Kuning adalah objek wisata air terjun yang terletak di lereng Gunung Kawi, tepatnya di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Di Desa Dalisodo Kecamatan Wagir mempunyai potensi Pancuran Mbok Rondo Kuning sebagai wisata alam dengan sumber mata air yang sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan bagi warga yang ada di sekitarnya. Di Kota Malang, lokasi air terjun ini berjarak sekitar 15-20 kilometer. Tak ada penarikan biaya tiket untuk memasuki kawasan objek wisata ini alias gratis. Pengembangan desa wisata Desa Dalisodo memiliki sebuah pemandian yang bernama Pancuran Mbok Rondo Kuning, pancuran ini memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Malang, pemasangan plang petunjuk arah jalan ke Pancuran Mbok Rondo Kuning pun dipasang agar memudahkan wisatawan yang belum mengetahui arah dan jalannya menuju Pancuran Mbok Rondo Kuning. Kegiatan di Desa Dalisodo ini diharapkan dapat dan mampu mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Pancuran Mbok Rondo Kuning sehingga diharapkan pula dapat perekonomian masyarakat sekitar.
EDUKASI HUTAN LINDUNG DI DESA KARAMABURA KABUPATEN DOMPU ita suhermin ingsih; george winaktu; M. Nurul Ahlak
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2020
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan hutan lindung diindonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Dengan kondisi yang demikian, beberapa cara yang digunakan antara lain memasifkan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada, dampak kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap pengelolaan hutan lindung, mendorong pemerintah desa menetapkan kebijakan dan peraturan perundang yang ada sehingga mendukung kearah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut. sehingga solusi yang ditawarkan pemerintah desa akan pembabatan yang terjadi didesa karamabura, pertama ialah Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berupa budidaya tanaman jangka panjang seperti kemiri dan jati. Kedua, ialah tebang tanam, dan ketiga adalah menerapkan pola tanam agroforestry pada lahan masyarakat. Dari beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah desa tersebut, respon masyarakat sangat beragam mulai dari penolakan yang berupa pembabatan hutan yang semakin meluas hingga terjadi pembabatan secara besar besaran hingga setiap individu masyarakat mampu memperoleh lahan sebanyak 2-3 ha.