Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Sunarding Sunarding
Universitas Andi Djemma Palopo Fakultas Hukum
Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OVERLAPPING SEBAGAI CIRI PRISMATIC SOCIETY DALAM PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA Sunarding Sunarding; Andi Molang Chaerul; Darmawati Darmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 2 (2021): Journal I La Galigo | Public Administration Journal, Oktober 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.927

Abstract

Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan penataan manajemen aparatur sipl negara secara terbatas di Indonesia yang lebih difokuskan model prismatic society dengan penekanan pada ciri overlapping antara aturan-aturan formal dan informal yang berelasi secara tumpang tindih dalam manajemen kepegawaian.  Metode yang digunakan dengan penelusuran pustaka terhadap sejumlah hasil penelitian yang direlasikan dengan ciri masyarakat transisi dan dikuatkan dengan sejumlah argumen dari para pemikir administrasi. Hasil dari penelusuran pustaka menunjukkan bahwa pola manajemen kepegawaian pada sejumlah aspek tertentu yaitu promosi jabatan yang masih menunjukkan tumpang tindihnya penerapan aturan dengan intervensi patron klien dengan dasar keeratan kekerabatan melalui jalur politis, agama dan suku, dan kehidupan sosial. 
PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Polres Luwu Utara) Sunarding Sunarding; Umar Laila
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan, dimana lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum mengenai permasalahan yang diangkat adalah tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kemudian disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara belum terlaksana secara maksimal. Penyelesaian tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara masih dalam tahap penyidikan dan ada beberapa laporan yang pelakunya belum tertangkap. Alasan tersebut menggambarkan adanya kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Polres Luwu Utara dalam melakukan penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Luwu Utara. jika peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, penyidik harus melakukan upaya yakni memanggil saksi-saksi untuk membenarkan bahwa peristiwa yang sedang terjadi benar memang suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur suatu peristiwa tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Luwu dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan adalah menambah jumlah personel penyidik pembantu, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka, meminta keterangan ahli guna melengkapi data dan berkas yang diperlukan oleh penyidik, mengumpulkan laporan dari masyarakat pada saat dilapangan guna untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat digunakan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi, melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat baik melaui media social maupun dialog interaktif kepada masyarakat.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA Sunarding Sunarding; Ayub Kasim; Elizabeth Rosminingsih Zakariah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1586

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai penyimpangan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut Probity Audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bagaimana pelaksanaan probity audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum melaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 6, No 1 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1885

Abstract

Penelitian Ini memfokuskan pada “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)”. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi tugas dari pada Pemerintah Desa, begitupun sebaliknya. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan  bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa,  dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Sunarding Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 7, No 2 (2023): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2388

Abstract

Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.
Co-Authors Ayub Kasim Chaerul, Andi Molang Darmawati Darmawati Elizabeth Rosminingsih Zakariah Umar Laila