Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALOPO Burhanuddin Nur
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.759 KB) | DOI: 10.35914/ilagaligo.193

Abstract

Sistem informasi manajemen merupakan faktor penting dalam berjalannya proses administrasi dalam organisasi . Masalah dalam penelitian ini yakni dijumpai pegawai yang belum memiliki keahlian yang maksimal dalam mengoperasikan perangkat komputer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang malakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi. wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan adanya ketidakmampuan operator atau kurangnya Sumber Daya manusia dalam mengoperasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kepepndudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2017/PN Mll) Burhanuddin Burhanuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.473 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9681

Abstract

Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hakim memperimbangkan pendekatan yuridis dan non yuridis. Sedangkan upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara di Pengadilan Negeri Malili yakni dikembalikan kepada orang tua dan Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.
EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DI DESA CIMPU KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU Riska Firdaus; Burhanuddin Burhanuddin
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 5, No 2 (2022): Jurnal I LA GALIGO : Public Administration Journal Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1621

Abstract

Penyaluran Bansos adalah otoritas administratif pemerintah daerah. Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah setelah meyelesaikan pembiayaan belanja wajib. Yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil dan krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dengan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program Bantuan Sosial di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga indikator evaluasi dari William Dunn yaitu Efisiensi, Kecukupan dan Perataan. Hasil penelitian ini menunjukkan indikator efisiensi bahwa pemerintah desa masih belum mampu memberdayakan masyarakat dengan baik dengan adanya bansos, bahkan kebijakan bansos ini justru menjadi acuan masyarakat untuk bergantung pada bansos jika dianalisa dari respon masyarakat yang menerima bansos, sehingga masyarakat yang menerima bansos terus-terus mengharapkan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga hal tersebut tidak bisa menjadikan masyarakat diberdayakan oleh kebijakan bansos tersebut. Indikator kecukupan penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan bansos ini pemerintah sudah menyalurkannya dengan nominal tertentu atau takaran tertentu namun hal terssbut masih sulit untuk mencukupi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin di Desa Cimpu sehingga penulis menganalisa bahwa kebijakan bansos ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dan hanya mampu menutupi sebagian saja kebutuhan masyarakat. Indikator perataan penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah desa Cimpu masih belum cukup berperilaku adil dalam menyalurkan bansos dan masih nepotisme dalam memilih masyarakatnya dan masih menghubung-hubungkan dengan pilkades sehingga masih ada beberapa masyarakat yang masih merasa berhak untuk menerima bansos dari pemerintah namun masih mementingkan orang-orang terdekatnya dari pemerintah desa Cimpu.
KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS BASTEM UTARA arif1 Ferdian; Burhanuddin Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah dimana kinerja pegawai di puskesmas bBastem Utara masih rendah baik dari sektor SDM maupun saran dan prsarna ada beberapa penyebabnya mulai dari akses sarana transportasi sangat sulit, jauh dari pusat kota dan merupakan desa terpencil dan terjauh di Luwu. Penelitian ini untuk mengukur kinerja pegawai di Puskesmas Bastem Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi.
PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI (Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar) Muh Firdaus Rasyid; Muhammad Zuhud Al-Khaer Zahir; Burhanuddin Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA Ardhi Mahardika; Haedar Djidar; Salmi; Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/7w1tk541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam perspektif hukum pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya menekankan pada aspek pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang kali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum normatif dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo belum sepenuhnya efektif karena terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya program pembinaan khusus yang difokuskan pada residivis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo masih belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pembinaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan narapidana secara holistik.