Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.724
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Ecosystem PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Journal of Social and Policy Issues Journal of Innovation Research and Knowledge Sawerigading Law Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Djidar, Haedar
Universitas Andi Djemma Palopo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERADA DALAM BINAAN PANTI ASUHAN Muhammad Salam Amrullah; Haedar Djidar; Nasti Nasti; Mudzakkar NB
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 5, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara. Permasalahan dari penelitian ini yaitu apakah konsep perlindungan anak dalam pembinaan di panti asuhan dapat memberikan suatu jaminan agar anak dapat tumbuh kembang dan memperoleh hak-hak layaknya anak yang berada dalam binaan orang tua. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan memahami konsep perlindugan anak yang berada dalam binaan panti asuhan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji seluruh aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan serta regulasi dari bentuk perlindungan anak yang berada dalam panti asuhan baik dalam hal kesehatan maupun pendidikan. bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu Bentuk perlindungan hukum dengan diakui sebagai anak yang berada dalam binaan panti asuhan. Bentuk perlindungan hukum dimana tanggung jawab penggurus panti asuhan sebagai Wali.
Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Hikma, Hikma; Nur, Abdul Rahman; Djidar, Haedar
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 24 No. 2 (2024): Ecosystem Vol. 24 No 2, Mei - Agustus Tahun 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v24i2.4634

Abstract

Pemerintah Daerah Buol menjalankan program Tanah Untuk Rakyat (Taurat) yang membagikan tanah bukan sekedar hak pengelolaan, tapi hak kepemilikan. Kebijakan itu cukup menyentak, sebab menyangkut distribusi tanah di tengah skeptisitas terwujudnya reforma agraria oleh negara saat ini. Secara sosio-politik, tentu bernilai positif, namun muncul problem dari sisi norma hukum terkait peralihan tanah negara menjadi hak milik yang sifat perolehannya turun temurun. Pada kenyataannya Pemda Buol menggunakan Perda No.7 Tahun 2015 sebagai dasar legitimasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengarah pada kajian dasar yuridis Perda dari sisi substansi materil maupun formil menyangkut kesesuaiannya dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Sekaligus menguji keabsahan Pemda Buol menerapkan kebijakan Taurat. Selanjutnya, penelitian juga mengkaji penerapannya. Metode penelitaian, mendeskripsikan dan menganalisis data melalui studi dokumen dan kepustakaan hukum serta wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian Perda tersebut dengan asas-asas dan norma UUPA sebagai sumber materil secara substansi serta memiliki landasan yuridis secara formil dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingganya Pemda Buol memiliki kewenangan atributif menjalankan kebijakan Taurat. Sedangkan penerapannya, terlaksana secara baik. Hanya perlu penyempurnaan melalui aturan teknis lebih lanjut, koordinasi serta komunikasi dan partisipasi masyarakat. The Buol Regional Government runs the Land for the People (Taurat) program which distributes land not just management rights, but ownership rights. This policy is quite surprising, because it concerns the distribution of land amidst skepticism about the implementation of agrarian reform by the state at this time. Socio-politically, of course it has positive value, but problems arise in terms of legal norms regarding the transfer of state land into property rights whose acquisition is hereditary. In reality, the Buol Regional Government uses Regional Regulation No. 7 of 2015 as the basis for the legitimacy of this policy. This research leads to a study of the juridical basis of regional regulations in terms of material and formal substance regarding their conformity with the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960 (UUPA) and the underlying Legislation. At the same time testing the validity of the Buol Regional Government implementing the Torah policy. Furthermore, research also examines its application. Research method, describing and analyzing data through document and legal literature studies as well as interviews and field observations. The research results show that the Regional Regulation is in accordance with the principles and norms of the UUPA as a material source in substance and has a formal juridical basis from the applicable Laws and Legislation. So the Buol Regional Government has attributive authority to implement Torah policies. Meanwhile, its implementation was carried out well. It only needs refinement through further technical regulations, coordination as well as communication and community participation.
Tinjauan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Di Bawah Tangan Sebagai Jaminan Kepemilikan Rumah (Studi Penelitian Pada PT. Imbara Permai Sejahtera) Haedar Djidar; Muhammad Salam Amrullah
Sawerigading Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Volume 1 No 1 Tahun 2022 (Oktober 2021 - Maret 2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62084/slj.v1i1.127

Abstract

Peneltian ini fokus membahas tentang kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli di bawah tangan sebagai jaminan kepemilikan rumah, hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya, yang dibuat secara bersama-sama. Meskipun PPJB dibawah tangan itu dapat dibuat secara bebas oleh para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, akan tetapi tidak boleh melanggar dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 2.Terjadinya perbedaan penafsiran antara pengembang dan user. Format yang tidak baku sehingga mengalami kesusulitan menentukan atau menggunakan bahasa yang jelas sehingga sering muncul bahasa yang multi tafsir. Sangat rentan terjadinya kerugian apabila salah satu pihak tidak cakap.Kelemahan pembuktian PPJB dibawah tangan karena mudah disangkal oleh salah satu pihak. Perbedaan-perbedaan kepentingan dapat membuat cela bagi timbulnya itikad buruk para pihak dalam pelaksanaannya.
PENDIDIKAN PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Haedar Djidar; Randi Tambing; Kasmad Kamal
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i2.2888

Abstract

Penegakan kode etik merupakan salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), terutama bagi penyelenggara adhoc yang berperan penting dalam menjamin integritas proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pendidikan penegakan kode etik bagi penyelenggara adhoc dalam Pilkada, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis program pendidikan dan pelatihan kode etik yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan penegakan kode etik secara signifikan meningkatkan pemahaman dan komitmen penyelenggara adhoc terhadap prinsip-prinsip etika pemilu. Namun, masih terdapat berbagai kendala, termasuk minimnya sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif, yang mempengaruhi optimalisasi penegakan kode etik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas pendidikan dan pengawasan dalam penegakan kode etik untuk memperkuat integritas Pilkada di masa mendatang.
PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKIBAT PENINGKATAN JUMLAH RESIDIVIS Muhammad Sahid; Haedar Djidar; Hj. Salmi
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i2.2884

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan  jumlah residivis yang meningkat pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo, untuk mengetahui kendala pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan  pengamanan terhadap warga binaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris, penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terjadinya peningkatan jumlah residivis dikarenakan Pengaruh lingkungan, Kebutuhan ekonomi dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, 2) Kurangnya petugas atau personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyaratan. 3) kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas. Pembinaan sistem permasyarakatan dalam hal keamanan dan ketertiban di  Lapas Kelas II A Palopo sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tertib yang telah di tentukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan  serta pelaksanaan tugas di sesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
PENDIDIKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Suparman Mannuhung; Haedar Djidar; Hj. Salmi
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i2.2886

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo dari perspektif prinsip hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa serta menganalisisnya berdasarkan kedua perspektif hukum tersebut. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggabungkan aspek pemahaman secara langsung dari lapangan (empiris) dengan analisis norma-norma hukum yang berlaku (normatif). Pendekatan ini relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah masjid Islamic Center Kota Palopo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah adanya dua bukti sertifikat bukti kepemilikan, yaitu Sertikat No.00010/Takkalala Tahun 2021 an. Pemerintah Kota Palopo dan Beberapa Dokumen Kepemilikan Hak Milik Tanah yang dikuasai Pengurus Yayasan OIslamic Center Datok Sulaiman, perbedaan interpretasi hukum antara pihak yang bersengketa, serta hambatan dalam proses mediasi. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan musyawarah, sementara hukum positif menekankan pentingnya bukti administratif dan proses peradilan yang formal. Dengan demikian, diperlukan upaya integrasi antara kedua perspektif hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif dalam sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo. Dan bisa diselesaikan secara non litigasi di luar pengadilan secara kekeluargaan.
PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI SARANA HUKUM PERDATA Imam Wahyudi Makkawaru; Abdul Rahman Nur; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9663

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi, fokus pada implementasi dan efektivitas sarana hukum perdata dalam menangani pelanggaran terhadap privasi individu. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, serta tinjauan terhadap regulasi internasional yang relevan, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak privasi mereka, serta kurangnya mekanisme yang efektif untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan privat dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta memperkuat mekanisme pengawasan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan, penguatan peran otoritas perlindungan data pribadi, dan pengembangan sarana hukum perdata yang lebih efisien, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak privasi individu.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH MASYARAKAT ADAT TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WOTU DIKABUPATEN LUWU TIMUR Ahmadi Abbas; Abdul Rahman Nur; Hj. Salmi; Haedar Djidar; Suparman Mannuhung
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9664

Abstract

Latar belakang dalam penulisan ini yaitu mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor territoria (wilayah). Peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat dapat menjadi upaya hukum untuk memberikan dasar hukum dan menegaskan identitas dan eksistensi masyarakat hukum adat. Peraturan daerah (perda) ini juga dapat mewujudkan kearifan lokal dengan membina dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat secara terbuka. Dalam tataran yuridis telah banyak produk hukum yang diundangkan oleh pemerintah dalam hal memberikan dasar kepastian hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat hukum adat dalam konteks untuk menjaga eksistensi mereka. Namun hal itu, belum memberikan jaminan dalam tataran praktek bagi terjaganya eksistensi masyarakat hukum adat, konflik-konflik yang berimbas pada terampasnya hak masyarakat hukum adat masih marak terjadi.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa efektivitas Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat dalam mendukung eksistensi lembaga adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait masyarakat adat Wotu di Kabupaten Luwu Timur.
ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALOPO (STUDI PENELITIAN POLRES PALOPO) Salmi, Salmi; Djidar, Haedar; Makmur, Muhammad Ardiansyah; Taslim, Taslim
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i1.1856

Abstract

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah perlindungan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang sanksi Narkotika yang diterapkan undang-undang tersebut sebetulnya sudah cukup berat, sanksinya berupa pidana penjara dan denda, serta yang paling utama adalah dikenakan ancaman pidana minimum dan adanya ancaman pidana mati Nomor menunjukkan beratnya sanksi pidana yang mengatur undang-undang tindak pidana narkotika. Untuk memerangi pelaku narkotika yang saat ini berada di wilayah hukum Polres Palopo, Satuan Reserse Narkoba sangat diperlukan dalam upaya melakukan tindakan lebih lanjut dalam proses penegakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya penyidik ​​tindak pidana perlindungan narkotika di Kota Palopo serta faktor kendala yang dihadapi penyidik ​​dalam upaya menanggulangi perlindungan narkotika di Kota Palopo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya penyidikan tindak pidana kriminal narkotika di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi penyidik ​​dalam upaya menanggulangi enkripsi narkotika di Kota Palopo. Kata Kunci : Penyayidikan , Penyalahgunaan , Tindak Pidana, Narkotika
TINJAUAN KRIMINOLOGI KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO Andi Syawaluddin; Haedar Djidar; Salmi, Salmi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara optimal mengenai chatbot untuk meningkatkan pelayanan konsumen di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam optimalisasi rantai pasok pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pelayanan konsumen pada e-commerce. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dari adanya chatbot yaitu jika tidak menemukan kata kunci yang cocok, chatbot akan mengalihkan pertanyaan ke customer service. Disisi lain, chatbot masih sangat berguna untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien sehingga hal ini menjadi kelebihan dari adanya chatbot pada platform e-commerce yang bertujuan agar pelayanan konsumen semakin optimal.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Ahmadi Abbas Amrullah, Muhammad Salam Andi Syawaluddin Faisal Faisal Halun, Dirgantara Hikma Hikma, Hikma Hj. Salmi Imam Wahyudi Makkawaru Isnan, Muhammad Karnaen, Ijul Kasmad Kamal Makmur, Muhammad Ardiansyah Mudzakkar NB Muhammad Sahid Muhammad Salam Amrullah Nasti Nasti Nur, Abdul Rahman Rahman Nur, Abdul Ralim, Ralim Randi Tambing Renaldi Aldi RR. Ella Evrita Hestiandari Salmi Salmi Salmi, Salmi Suhaeb Suparman Mannuhung Suparman Mannuhung