Garuda - Garba Rujukan Digital

Konversi Atas Tanah Hak barat Suatu Tinjauan Yuridis Salmi Salmi
PLENO JURE Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Artikel ini mengkaji tentang konversi atas tanah hak barat ditinjau dari pendekatan yuridis atau pendekatan hukum (pendekatan perundang-undangan).

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DI BIDANG FOTOGRAPI DI KOTA PALOPO Salmi Salmi
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 4, No 1 (2021): Journal I LA Galigo Public Administration, April 2021
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.749

Permasalahan perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotogeafi sudah tidak menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasilnya. File digital tersebut sangat mudah untuk dimanfaatkan dalam berbagai Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan Hak Cipta. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan undang-undang hak cipta bidang fotograpi di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) cara dalam penanganan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2004, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret. Selain itu juga terdapat Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum.

ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN NO.POL : 02 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLISI ( STUDI PENELITIAN POLRES PALOPO) Salmi Salmi
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 1 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.398

Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara sidang disiplin anggota kepolisian resort Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Penerapan peraturan pemerintah no.02 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri sudah dilaksanakan dengan baik di Polres Palopo, tetapi masih ada anggota polri yang melanggar pearturan tersebut yang diakumulasikan dari tahun 2017-2019.

GAYA KEPEMIMPINAN PERSFEKTIF MENUJU KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL Kasmad Kamal; Salmi Salmi; Hasnahwati Hasnahwati
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 6, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v6i2.2159

Penelitian ini membahas perjalanan evolusi gaya kepemimpinan dari perspektif tradisional menuju pendekatan transformasional. Tujuan utama penelitian adalah untuk menggambarkan transformasi dalam praktik kepemimpinan melalui perubahan pandangan dan praktik dalam konteks organisasi. Dalam kerangka konseptual ini, penelitian ini menganalisis pergeseran dari gaya kepemimpinan otoriter dan berpusat pada tugas menuju gaya kepemimpinan yang lebih inklusif, insipratif, dan berorientasi pada visi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus sebagai metodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan perspektif, yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah, partisipasi, dan pemberdayaan individu, merupakan tahap awal menuju kepemimpinan transformasional. Dalam konteks ini, pemimpin berperan sebagai penggerak perubahan budaya organisasi, merangsang inovasi, dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi.Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan paradigma kepemimpinan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perubahan dalam gaya kepemimpinan menuju transformasi yang positif dalam konteks organisasi. Studi ini juga menggarisbawahi perlunya pendidikan dan pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan, kolaborasi, dan pengembangan visi dalam rangka menciptakan kepemimpinan yang efektif dan transformasional.

URGENSI INOVASI PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU) Salmi Salmi
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i1.2630

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi umum (PTU) memainkan peran krusial dalam mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi. Namun, perubahan dinamis dalam lanskap pendidikan dan perkembangan teknologi menuntut adanya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Artikel ini menggali urgensi inovasi dalam pendidikan di PTU, menguraikan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi saat ini, serta menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan menganalisis faktor-faktor seperti globalisasi, revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan akan keterampilan baru, penelitian ini mempertimbangkan bagaimana PTU dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan relevansi kurikulum, dan memperkuat keterlibatan siswa melalui pendekatan inovatif. Pendekatan kolaboratif antara pendidik, mahasiswa, dan industri, serta pemanfaatan teknologi digital dan metode pembelajaran yang adaptif, diusulkan sebagai strategi untuk menghadirkan transformasi yang berkelanjutan dalam pendidikan tinggi di PTU. Dengan menerapkan inovasi dalam kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen pendidikan, PTU dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keberhasilan yang lebih besar dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN AKIBAT PENINGKATAN JUMLAH RESIDIVIS Muhammad Sahid; Haedar Djidar; Hj. Salmi
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i2.2884

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan jumlah residivis yang meningkat pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo, untuk mengetahui kendala pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris, penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terjadinya peningkatan jumlah residivis dikarenakan Pengaruh lingkungan, Kebutuhan ekonomi dan kurangnya dukungan dari pemerintah setempat, 2) Kurangnya petugas atau personil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyaratan. 3) kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas. Pembinaan sistem permasyarakatan dalam hal keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas II A Palopo sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tertib yang telah di tentukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta pelaksanaan tugas di sesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

PENDIDIKAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Suparman Mannuhung; Haedar Djidar; Hj. Salmi
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 7, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v7i2.2886

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo dari perspektif prinsip hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa serta menganalisisnya berdasarkan kedua perspektif hukum tersebut. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kombinasi antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggabungkan aspek pemahaman secara langsung dari lapangan (empiris) dengan analisis norma-norma hukum yang berlaku (normatif). Pendekatan ini relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelesaian sengketa tanah masjid Islamic Center Kota Palopo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah adanya dua bukti sertifikat bukti kepemilikan, yaitu Sertikat No.00010/Takkalala Tahun 2021 an. Pemerintah Kota Palopo dan Beberapa Dokumen Kepemilikan Hak Milik Tanah yang dikuasai Pengurus Yayasan OIslamic Center Datok Sulaiman, perbedaan interpretasi hukum antara pihak yang bersengketa, serta hambatan dalam proses mediasi. Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan musyawarah, sementara hukum positif menekankan pentingnya bukti administratif dan proses peradilan yang formal. Dengan demikian, diperlukan upaya integrasi antara kedua perspektif hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif dalam sengketa tanah di Islamic Center Kota Palopo. Dan bisa diselesaikan secara non litigasi di luar pengadilan secara kekeluargaan.

PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA Muh. Chaezar Fachreza Harla; Salmi Salmi; Annisa Amalia Syukur
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian yang bertujuan adalah untuk menentukan apakah anak di bawah umur dilindungi secara hukum oleh siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur yang relevan dengan isi siaran tersebut dan apakah lembaga penyiaran tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur dari tontonan yang tidak mendidik untuk menjaga psikologis dan tingkah laku anak. Studi ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan dan melibatkan beberapa stasiun televisi lokal di Makassar, seperti TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV. Teknik wawancara dan pengumpulan data digunakan secara langsung dan melalui website resmi stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh.Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.

PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Muh Rifqy Ramadhan; Salmi Salmi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search