Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Nunung Parlinah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM INSENTIF BAGI USAHA KEHUTANAN Satria Astana; M Zahrul Muttaqin; Nunung Parlinah; Indartik Indartik
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2624.017 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2007.4.1.39-63

Abstract

Menjelang tahun 1990-an, ekspor hasil hutan menduduki peringkat satu ekspor non-migas namun sekarang menurun menduduki peringkat ketiga setelah elektronika dan tekstil. Perkembangan kinerja HPH cenderung menurun namun degradasi sumberdaya hutan tetap meningkat, sementara kinerja HTI dan HKm tergolong lamban. Kenyataan menunjukkan dampak pengganda (multiplier effect) sektor kehutanan tergolong tinggi dan penurunan kinerjanya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Karenanya suatu kebijakan yang efektif perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini kebijakan sistem insentif merupakan salah satu kebijakan yang dapat diadopsi. Melalui kebijakan sistem insentif, pelaku ekonomi dan masyarakat yang terlibat dalam usaha (bisnis) kehutanan diharapkan lebih bergairah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Indikator dari situasi yang diharapkan ini akan ditunjukkan oleh terwujudnya efisiensi dan daya saing serta green market hasil hutan. Secara teknis, efektivitas kebijakan sistem insentif bergantung pada ketepatan jenis, bentuk, dan besaran insentif yang diberikan. Secara politis, efektifitas kebijakan sistem insentif bergantung pada kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas instansi yang terlibat. Keberhasilan pelaksanaankebijakan harus didasarkan pada hasil MONEV, yang keakuratannya bergantung pada ketepatan ukuran-ukuran dampak yang dikembangkan dan digunakan.
DAMPAK PENGGANDA INDUSTRI PEMBIBITAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Satria Astana; Deden Djaenudin; Lukas Rumpoko Wibowo; Lasmanto Gatot Haryono; Nunung Parlinah; Indartik Indartik
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.19-55

Abstract

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan lahan kritis adalah melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Secara keseluruhan dampak Gerhan diharapkan dapat menimbulkan perubahan perilaku sosial masyarakat menuju terbangunnya kesadaran nasional untuk menanam pohon. Namun kecenderungan demikian tidak dapat diramalkan selama dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak ekonominya tidak diketahui dengan pasti. Idealnya ketiga dampak tersebut perlu dikaji secara simultan. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak ekonomi khususnya dampak pengganda industri pembibitan Gerhan, yang bertujuan untuk mengkaji dampak pengganda terkait dengan output, pendapatan dan tenaga kerja. Penelitian dilaksanakan di tiga desa contoh yang terlibat dalam program Gerhan: Desa Sirnajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat; Desa Margomulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; dan Desa Golo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan menggunakan model I-O, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengganda industri pembibitan Gerhan dalam perekonomian masing-masing desa contoh adalah kecil. Hal ini menyarankan bahwa kebijakan Gerhan perlu diperbaiki terutama terkait dengan pentingnya menggunakan sumberdaya lokal seperti pupuk kandang dan pembangunan benih sendiri di masing-masing desa yang akan melaksanakan Gerhan.
KAJIAN KEBIJAKAN MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (MPB) KEHUTANAN DI INDONESIA Kirsfianti Ginoga; Mega Lugina; Deden Djaenudin; Nunung Parlinah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.1-17

Abstract

Salah satu syarat keharusan untuk memperlancar pelaksanaan MPB adalah adanya kejelasan kebijakan dan peraturan yang dapat dijalankan di lapangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan peraturan untuk pelaksanaan MPB kehutanan, yang merupakan prakondisi untuk mengetahui kesiapan dan persiapan Indonesia untuk implementasi MPB.Secara khusus kajian ini bertujuan untuk (i) mengetahui berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang ada yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan MPB, (ii) mengetahui pemahaman stakeholders di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan CDM, dan (iii) merekomendasikan kebijakan dan langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan MPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) kesiapan Indonesia dalam menyikapi perdagangan karbon masih minimal, bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Thailand, the Philippines, dan Amerika Selatan, (ii) belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik memuat tentang aturan dan kebijakan pelaksanaan MPB kehutanan di Indonesia, (iii) pemahaman daerah terutama kabupaten tentang MPB masih rendah, hanya 80 persenresponden di propinsi dan 56 persen responden di kabupaten yang memahami MPB, padahal kabupaten diharapkan menjadi pelaku utama, (iv) departemen kehutanan di setiap tingkat pemerintahan diharapkan menjadi lembaga prioritas dalam membuat aturan kebijakan untukpelaksanaan MPB, ( v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i). peningkatanpemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i) peningkatan pemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (ii) pembentukan lembaga-lembaga (di luar siklus standar perolehan sertifikat penurunanemisi) yang dapat menunjang pelaksanaan MPB seperti: "intermediators" dan "operational entities" (lembaga/organisasi operasional) yang berfungsi untuk menjembatani proyek MPB dengan lembaga donor, atau bertugas memberikan investasi finansial dan mengkoordinir proyek sebelum pelaksanaan ril proyek MPB. (iii) pembuatan peraturan daerah tentang MPB, dan (iv) pembentukan pilot proyek MPB kehutanan yang memenuhi persyaratan intemasional, nasional, dan daerah, di kabupaten.
Peran Para Pihak Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Danau Toba Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli Sylviani Sylviani; Nunung Parlinah; Ane Dwi Septina, S.Sos, MA; Deden Djaenudin; Endang Karlina; Bugi Kabul Sumirat
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59100/jakk.2023.20.1.1-10

Abstract

The development of the Aek Nauli’s Forest Area with Special Purposes (KHDTK), as one of the national prioritytourist sites in the Lake Toba catchment area, needs to be carried out in support of North Sumatra ecotourism. Thisstudy examines the roles and functions of the parties involved in ecotourism management’s development. Primarydata were obtained from the results of discussions, FGD, and filling out questionnaires by respondents determinedpurposively from both government and community groups. The analysis was carried out using the stakeholderanalysis method to determine the parties’ roles and functions. The study results indicate that the most interested andinfluential parties are KLHK, BP2LHK Aek Nauli, BBKSDA North Sumatra, and BOPDT. The Parties which have low level of interest but have high influence are Bappenas, Kemenkomaritim, Kemenpar, Ministry of PUPR, BappedaNorth Sumatra, and Bappeda Simalungun Regency. The Parties with a high level of interest but low influence arthe surrounding community, such as Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), and cooperation (koperasi). The partythat has a low level of interest and influence is PHRI. Coordination and communication are needed amongst theparties to carry out the national program in developing tourism priorities at KHDTK Aek Nauli correctly.Keywords: KHDTK Aek Nauli, The National Priority Tourist Site, Ecotourism, Danau Toba Area.
Co-Authors Ane Dwi Septina, S.Sos, MA Bugi Kabul Sumirat Deden Djaenudin Endang Karlina Indartik Indartik Kirsfianti Ginoga Lasmanto Gatot Haryono Lukas Rumpoko Wibowo M Zahrul Muttaqin Mega Lugina Satria Astana Sylviani Sylviani