Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Samudra Keadilan DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law SELODANG MAYANG Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JOELS: Journal of Election and Leadership Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman
Sudi Fahmi
Universitas Lancang Kuning
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

 1 
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Rudi Erwin Kurniawan; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17173

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic and to know the Ideal Concept of Implementing COVID-19 Vaccination Against Citizens in Indonesia This study uses a normative research method in juridical research. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community, there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic that someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, which also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19 dan mengetahui konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan Aristia Pradita Widasari Widodo; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16071

Abstract

This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice Keywords: Justice; Identity Forgers; Law enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Rudi Erwin Kurniawan; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16072

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life. Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Co-Authors Adrian Faridhi Agus Romeidin Alexander Yandra Alexsander Yandra, Alexsander Ardenolis Ardenolis Ardiansah, Ardiansah Ardiansyah Ardiansyah Aristia Pradita Widasari Widodo Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrun Azmi DONI APRIALDI Febri Giantara Fitriani Siregar Ismal Ismal Jhon Hendri Lisno Saputra Rudi Erwin Kurniawan Rudi Erwin Kurniawan S Samsul Hadi Sahat Matua Sri Wahyuni Syahrul Syahrul Tri Adiyatmika Wan Taufik Hidayat