Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC)
Sufrianto Y. Hanapi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penguasaan Hak atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Sufrianto Y. Hanapi
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 13 No. 1 (2017): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.019 KB) | DOI: 10.30603/am.v13i1.911

Abstract

This study discusses the status of land ownership for foreigners in Indonesia. This research is a qualitative research using an empirical juridical approach. Research data obtained from interviews and literature studies. The results showed that the status of ownership of foreigners of land in the province of Indonesia is the usufructuary rights as stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation Number 40 of 1996 concerning the right to use is not granted ownership rights. The process of granting land rights for foreigners in Indonesia is in accordance with the laws and regulations set out in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Rules of Agrarian Principles and Government Regulation Number 40 of 1996.
Prosedur Pemberian Maupun Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Sufrianto Y. Hanapi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 2 No. 18 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v2i18.1575

Abstract

Terdapat ratusan hektar lahan dikuasai oleh pihak swasta, sementara masyarakat hanya memiliki beberapa hektar saja. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat yang sering berujung menjadi konflik. Sehingga perlunya adanya pengaturan yang jelas terhadap kepemilikan tanah di negara ini agar ada pemerataan dan prinsip keadilan dalam penguasaan terhadap tanah. Metode penelitian ini menggabungkan doctrinal research dan penelitian socio-legal-research, dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Hasil penelitian yang diperoleh 1) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tentunya sudah sesuai akan tetapi pengawasannya sangat perlu diperketat. 2) pemberian hak atas tanah dan sertifikat tanah perlunya adanya sosialisasi ke kemasyarakat karena masih banyak masyarakat yang kurang memahi terhadap memperoleh sertifikat tanah.
Kekerasan Rumah Tangga Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Meyer Tendean; Sufrianto Y. Hanapi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 2 No. 14 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membanding pandangan dan pendekatan hukum Islam dan hukum positif terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan fokus pada pemahaman, penanganan, dan pencegahan KDRT, penelitian ini menganalisis perbedaan pendekatan dan implikasinya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis terhadap teks-teks hukum Islam dan undang-undang yang mengatur KDRT dalam hukum positif, serta studi kasus untuk mengilustrasikan implementasi kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan perlindungan terhadap anggota keluarga sebagai solusi utama untuk masalah KDRT, sementara hukum positif menegakkan sanksi hukum sebagai penindakan terhadap pelaku KDRT. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap penyelesaian KDRT dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta implikasinya terhadap upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban KDRT.
Co-Authors Meyer Tendean