Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Istinbath : Jurnal Hukum Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Nety Hermawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Nety Hermawati
Al-Mizan Vol. 11 No. 1 (2015): Al-Mizan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.796 KB) | DOI: 10.30603/am.v11i1.988

Abstract

Historical development of the law of marriage in Indonesia experienced a long process until it forms into a law. Various responses of the law appears to be related to the formation of this marriage. This article discusses the public response to the marriage law in Indonesia. This study uses the approach of legal history. The results showed that the birth of the marriage law in Indonesia can’t be separated from political interference and the existence of women's and feminist Indonesia. Then in this era of reform, gender activists would like to reconstruct Law 1 of 1974.
Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1118.953 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1259

Abstract

Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara terminologis, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Demi memajukan kesejahteraan masyarakat pemerintah berupaya untuk mengalokasikan bantuan pembangunan desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya. Hanya saja, bantuan-bantuan tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat, bahkan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Undang-undang terbaru tentang desa dan pengelolaan dana desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka, perlu kemudian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian ini oleh para aparatur pemerintah desa.
Wacana dan Praktik Moderasi Beragama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Metro Nety Hermawati; Siti Mustaghfiroh; Lisa Safitri; Sri Furyani
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 Juni (2023) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/wisanggeni.v3i1.3102

Abstract

A moderate understanding of religion is a necessity for all Indonesians living side by side with various religions. Misunderstandings and extremes in understanding religious teachings can be a source of problems that can then lead to horizontal conflicts in society. An attitude of acknowledging the existence of others, respecting and respecting each other's differences, and not imposing desires in a violent way for the sake of creating harmony between religious communities. Indonesia as a country with religious diversity has the potential for friction between religious communities. This service is implemented at SMKN 1 Metro in order to increase knowledge, understanding, and moderation among students. By using the service learning method, this service tries to close the distance between campuses represented by lecturers and students who have problems in the community.  The results were previously 14.5 percent of students did not understand religious moderation, after understanding religious moderation then tested through a post test and the results were 100 percent of students knew religious moderation. Students who answered religious moderation means being in religion has increased to 89.3 percent. Even as many as 20 percent previously considered religious moderation as an extreme attitude in religion no longer exists.
Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal Dimas Wijaya Kusuma; Nety Hermawati; Moelki Fahmi Ardliansyah3
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2833

Abstract

Penerapan sistem E-Court merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan E-Court untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (field riset) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Court, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.
Co-Authors Dimas Wijaya Kusuma Lisa Safitri Moelki Fahmi Ardliansyah3 Siti Mustaghfiroh Sri Furyani