Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINDAKAN “ULTRA VIRES” DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS Abdul Rokhim
Negara dan Keadilan Vol 9, No 2 (2020): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v9i2.9092

Abstract

 Direksi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki dua kewenangan, yakni melakukan tindakan pengurusan  perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas Directors according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company have two authorities, namely taking care of the company and representing the company both inside and outside the court. The actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the company as a legal entity if they are carried out in accordance with the authority and objectives of the company as stated in the company's articles of association (company statute). The directors' actions that are carried out outside the authority or exceed the authority (ultra vires) cannot be qualified as a company action. As a result, these legal actions do not bind the company and only bind the Directors privately with third parties.Keywords: Ultra Vires Actions; the Directors; Limited Liability Company
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn) Wiwin Mawarni; Rahmatul Hidayati; Abdul Rokhim
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia. Masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari artikel atau karya yang sesuai dengan masalah penelitian. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.