Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA JUSTISI
Rahmatul Hidayati
Universitas Islam Malang
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Khamsah Fitriyah; Budi Parnomo; Rahmatul Hidayati
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8929

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan Maqashid Syari`ah al-Khamsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, pendapat Fatwa Maqashid Syari'ah al-Khamsah MUI No. 11 Tahun 2012 dan perbandingan diantara kedua putusan tersebut. Untuk memecahkan isu hukum terkait penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang status anak luar nikah, konsep al-dharuriyat, Maqashid Syariah al-Khamsah atau hifdz nafs dibahas sangat erat, karena membahas tentang hak anak melindungi jiwa anak dengan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pemahaman prinsip hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsa, keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang status anak luar nikah dan perlakuan terhadap kelahirannya. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syari'ah al-Khamsah, khususnya yang berkaitan dengan hifdz nashli karena Maqasid Syari'ah al-Khamsah yang menyatakan bahwa generasi anak bagi orang tuanya adalah yang lahir dari perkawinan sah. Fatwa tersebut juga sesuai dengan Maqasid Syari’ah al-Khamsah dalam hifdz nafs yaitu dengan diwajibkannya bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak dan memberikan harta yang dimiliki melalui wasiat wajibah.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn) Wiwin Mawarni; Rahmatul Hidayati; Abdul Rokhim
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.9107

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kekerasan seksual secara represif di Indonesia. Masalah difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari artikel atau karya yang sesuai dengan masalah penelitian. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.
Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Ana Sholikah; Rahmatul Hidayati; Budi Parmono; Muh Muhibbin; Nurika Falah Ilmania
JUSTISI Vol. 10 No. 1 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i1.3009

Abstract

Cohabitation (cohabitation) is an act that violates the juridical and social norms of criminal law carried out in the State of Indonesia. The research was prepared to find out the legal rules for cohabitation offenders and a comparison of cohabitation according to the Criminal Code Law Number 1 of 1946, Law Number 1 of 1951 and Emergency Law Number 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize the Unity of the Structure of Powers and Procedures of Civil Courts. This research is normative juridical research using the technique of approaching the law. The results of the study reveal that in the regulation there is no explicit formulation policy on cohabitation in the Criminal Code / WvS. Legal arrangements for cohabitation offenders are contained in Article 412 of Law Number 1 of 2023 but have not been enforced. So that the legal arrangements for cohabitation offenders use Jurisprudence, but only certain regions use it. Keywords: Regulation; Legal Consequences; Cohabitation.
Co-Authors Abdul Rokhim Ana Sholikah Budi Parmono Budi Parnomo Fitriyah Muh Muhibbin Wiwin Mawarni