Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktik dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Politicon : Jurnal Ilmu Politik Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) Jurnal Dialektika Publik
Delila Putri Sadayi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang Fairuz Arta Abhipraya; Delila Putri Sadayi; Febriana Andini Putri
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2020): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v2i2.8556

Abstract

Artikel ini mencoba menguji keberhasilan peran LSM kepemiluan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam membentuk desa anti politik uang (desa APU) sebagai agenda perlawanan terhadap praktik politik uang di Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan instrumen wawancara terhadap informan terkait dan menggunakan instrumen observasi participan pada objek penelitian sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan terkait fokus penelitian seperti buku, jurnal nasional/internasional, laporan, dokumen dan sumber tertulis lainya yang terkait dengan fokus penelitian. Artikel ini mengarahkan kepada 4 kesimpulan pokok: 1.) Peran KISP sebagai konseptor pembentukan Desa APU meliputi deklarasi Desa APU untuk melawan praktik politik uang, pembentukan tim, sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya politik uang, hingga pada pembuatan modul Desa APU dan pembuatan stiker keluarga anti politik uang. 2.) Masih ada penolakan oleh masyarakat sekitar terkait gerakan perlawanan politik uang. 3.)  Peran KISP dalam pembentukan Desa APU untuk melawan praktik politik kurang efektif mengurangi terjadinya praktik politik uang, meskipun tidak ditemukan laporan mengenai praktik politik uang di Desa Sardonoharjo hal ini tidak mengindikasikan keberhasilan program Desa APU. 4.) Hal ini disebabkan karena politik uang sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat sekitar desa tersebut dan sikap kurang tegas dari pihak perangkat desa, serta kurangnya partisipasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Sleman pada tahapan sosialisasi.
Dampak Kampanye #AyoVaksin pada Media Sosial Twitter Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19 Delila Putri Sadayi; Suswanta Suswanta
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 28, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.78221

Abstract

ABSTRAK  Artikel bertujuan untuk menganalisis tingkat ketahanan sosial masyarakat Indonesia melalui seruan kampanye #AyoVaksin di media sosial Twitter selama pandemi COVID-19 di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif (QDA) dengan pendekatan eksploratif. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini; dataset #Ayovaksin yang dikumpulkan dari media sosial Twitter dan data bersumber dari 25 berita media online nasional dari tahun 2021-2022. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi variabel penelitian menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 plus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Seruan #Ayovaksin di Indonesia memiliki mobilitas interaksi rata-rata berfluktuasi dengan tagar. 2) Seruan vaksin didominasi oleh akun palsu/anonim diidentifikasi sebagai akun buzzer, aktif dalam memperbarui isu vaksin, dan aktivitas kerja akun berpola berpengaruh terhadap kontrol sosial. 3) Ajakan kampanye vaksinasi COVID-19 melalui #Ayovaksin terbukti tidak efektif, di mana media sosial memiliki kerentanan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks). 4) seruan #AyoVaksin tidak berpengaruh terhadap ketahanan sosial di masyarakat, sebab kontribusi dalam seruan vaksin melalui tagar #AyoVaksin tidak berjalan efektif karena didominasi oleh akun anonim. Masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan media sosial sebagai sarana kontrol sosial; dengan kata lain, masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial
Protection on the territory and customary rights of Cibarani Wewengkon in Lebak Regency, Banten, Indonesia Satria Iman Prasetyo; Eko Priyo Purnomo; Rohana Ahmad; Aqil Teguh Fathani; Delila Putri Sadayi
Jurnal Pendidikan Geografi: Kajian, Teori, dan Praktek dalam Bidang Pendidikan dan Ilmu Geografi Vol 28, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um017v28i12023p96-106

Abstract

This study examines the influencing factors of policies related to customary rights or Wewengkon implementation in the Cibarani indigenous peoples, affecting the destruction of Leuweng Titipan Mount Liman. The protection and supervision of the Cibarani Wewengkon are regulated by the Lebak Regional Government Number 8 of 2015 concerning the Recognition, Protection, and Empowerment of the Kasepuhan Customary Law Community. However, despite getting supervision and protection, natural damage caused by unlicensed gold miners continues to wreak natural harm. As a result, two hectares of forest on Mount Liman were deforested. This research used a qualitative research approach and collected data through a literature study. The results indicated that the influencing factors of inadequate protection for the Cibarani Wewengkon are the ignorance of the Lebak Regional Government regarding the supervision and protection of the Cibarani Wewengkon. Their insensibility is induced by the issues in transmission of information or poor communication between policymakers, such as the Lebak Regency house of representative and the regent, resulting in vague details on the authority to safeguard and supervise.
Back to Public Transport National Movement; Light Rail Transit Accessibility in Palembang Dian Aurelia Pramudita Insani; Eko Priyo Purnomo; Delila Putri Sadayi
Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG) Vol 10, No 1 (2023): Maret
Publisher : Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54324/j.mtl.v10i1.1053

Abstract

The launch of the National Movement Back to Public Transportation program in South Sumatra by the Ministry of Transportation is intended as the pilot project for urban community in Indonesia to daily use the public transportation services. The pilot project is using Palembang Light Rail Transit to reduce congestion and air pollution from motor vehicles. The easy accessibility of public transportation in big cities for the public is the main focus of this national movement. This research used qualitative method by analyzing the literature review of previous researches. The result shows that the implementation of the National Movement Back to Public Transportation program needs to pay attention to some factors as safety, comfort, and reliability of the public transportation as the mass transportation. Those factors could impact on increasing the passengers of Palembang Light Rail Transit per day. Cooperation and support between the central government, the local governments, and the Indonesian Railway companies are needed to improve public transportation services, develop Light Rail Transit accessibility, and mobilize the people to use and preserve the LRT.
Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo Lubna Salsabila; Sahat Sianturi; Delila Putri Sadayi
Dialektika Publik Vol. 6 No. 1 (2022): Dialektika Publik
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/dialektikapublik.v6i1.5452

Abstract

Poverty is a complex issue in Indonesia. Both the central and regional governments are making various efforts to address the issue of poverty. According to Regional Autonomy Law No. 32 of 2004, the Central Government delegated authority to regional governments to control affairs in the regions in accordance with the conditions of their individual areas. This study focused on Kulon Progo Regency, which had the highest poverty rate in the Special Region of Yogyakarta when compared to other districts. Because Kulon Progo Regency has favorable geographical circumstances in the agricultural and plantation sectors, the majority of the population is employed in these industries. To address the issue of poverty, the Kulon Progo Regency Government employs an alternative development paradigm. The implementation of the alternative development paradigm program necessitates interactive engagement among the parties involved, necessitating the use of a collaborative governance approach. State actors as well as non-state actors are involved. The purpose of this research is to identify the concept of collaborative governance in poverty alleviation in Kulon Progo Regency. According to the findings of this study, the community as a subject and object/actor is critical in the concept of collaborative governance in poverty alleviation. In order to promote social resilience, the community is meant to be able to produce money on its own through community empowerment
Co-Authors Aqil Teguh Fathani Dian Aurelia Pramudita Insani Eko Priyo Purnomo Eko Priyo Purnomo Fairuz Arta Abhipraya Febriana Andini Putri Lubna Salsabila Rohana Ahmad Sahat Sianturi Satria Iman Prasetyo Suswanta