Garuda - Garba Rujukan Digital

Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Heldi Heldi; Yori Zela Zelika
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2020): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v2i1.8098

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, terhitung dari 2013-2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (TA 2013-2017) dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu: 1) tingkat desentralisasi, 2) rasio ketergantungan daerah, 3) rasio kemandirian daerah, 4) rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), 5) rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tingkat desentralisasi menunjukkan persentase rata-rata 16,27% diklasifikasikan sebagai kurang, 2) rasio ketergantungan daerah menunjukkan persentase rata-rata 80,01% yang termasuk dalam kategori tinggi, 3) dalam rasio independensi daerah menunjukkan persentase rata-rata 21,82% yang termasuk dalam kategori konsultatif rendah, 4) rasio efektivitas PAD menunjukkan persentase rata-rata 100% diklasifikasikan sebagai efektif, 5) rasio efisiensi PAD menunjukkan persentase rata-rata 90,01% termasuk dalam kategori tidak efisien.

KUALITAS PELAYANAN DALAM PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN MEKARMUKTI KABUPATEN GARUT Heldi Heldi
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 1: Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Quality Service Of Making Family Card In Mekarmukti Of Garut. Problem in this research is Mekarmukti employee which not maximal in serving the community especially in making family card as mandated in the constitutional number 25 of 2009 about public service. There are residents which does not care about the importance of having family card, retardation of employee in making family card, less of facilitation in Mekarmukti make the process of making family card was delayed. Research method which used in this research is descriptive qualitative which used interview, study documentation, and obsevation as the technique of collecting data. Data which used in this research is primary data and secondary data with Mekarmukti goverment such as the chief of village, society which chosen by technique of determination informant purposive sampling as the subject of research. Result of this reseach is: the quality service in Mekarmukti already appropriate to the procedure but the facilities in Mekarmukti is the reason why the service is delayed.

PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG Heldi Heldi
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No 4: September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v1i11.497

Bandung City Education Authority is a regional unit working that uses the regional expenditure budget to meet its needs in the education sector. But that uses the regional expenditure budget within five years, Bandung City Education Authority is still not optimal in planning budget and realizing the budget. Looking at budget planning and budget realization that has not been optimal, this is thought to be influenced by the quality of financial reports produced by the Bandung City Education Authority in the previous period. The purpose of this study is to find out how munch influence the financial statements are relevant, reliable, comparable and understandable to budget planning of Bandung City Education Authority. The author uses the quality of financial statement theory (variable X) from Suwanda which consist of four dimensions is the financial statements that are relevant, the financial statement reliable, the financial statement can be compared, and the financial statement can be understand. While for the budget planning theory (variable Y) the author uses the theory from Bastian which consist of three dimensions is planning long term, medium term, and short term planning. The method used in this research is a quantitative method whit an associative approach. Data collections techniques used this research were library studies, observations, and direct questionnaires to respondents with 30 respondents and using saturated sampling techniques. The analysis technique used is simple regression test, multiple regression test, correlation coefficient test, F test, T test, and determination test that uses SPSS 17. The results of the research concluded that financial statement that are relevant, reliable, comparable, and can be understood simultaneously have an effect on budget planning of the Bandung City Education Authority. In the F test the results F count of 121.047 and F table of 2.98. Meaning F count is greater than F table (121.047 > 2.98). With a determination coefficient of 95,1% and the remaining 4,9% is influenced by other factors not examining

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATENBANDUNG TAHUN 2019 Heldi
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 2 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Untuk setiap Negara yang memberlakukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan, maka warga negara harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di Negara tersebut. Ditegaskan oleh undang-undang yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi semua hak warga negaranya, baik itu hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak-hak warga negara pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik sehingga terciptanya negara yang sejahtera. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019. Pelayanan Publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat berupa penggunaan fasilitas publik, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan dan seluruh kelengkapan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi berupa data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik wawancara mendalam kepada pegawai di Kecamatan Cicalengka yang bertugas di bidang kepegawaian, dan studi dokumentasi resmi atas laporan kinerja lembaga pemerintah (LKIP) 2017 diperoleh dari kabupaten. Yag dalam pelayanan publik yang diberikan oleh LKIP Kabupaten pada tahun 2017 kualitas pelayanan publik mencapai 75,25% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan baik, namun untuk akuntabilitas kinerja indikator kinerja AKIP (akuntabilitas Instansi Pemerintah) kabupaten masih menginjak angka 15,71% dapat ditafsirkan sangat buruk. Implementasi kebijakan bagi peneliti sendiri menggunakan teori dai Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Cicalengka Masih adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, perlu mendapat perhatian khusus, sehingga Kabupaten Cicalengka sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat setempat harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk kepuasan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE TERHADAP MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATI GEDE KABUPATEN SUMEDANG ABDULLOH ABDULLOH; ENGKUS ENGKUS; HELDI HELDI
NEO POLITEA Vol 1, No 1 (2020): NEO POLITEA
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al Ghifari

The implementation of Policy is the objectives achieve of the policies. But the problem that often seem to give detriment to the society. Likewise in the implementation of development policies of Jatigede reservoir that causes the loss and the changes of their livelihoods.This study aims to determine how much the dimension influence in which the contents of policy implementation i.e. the content of the policy and environmental policy on the livelihood of people in the Jatigede district in Sumedang regency.The theory used in this study for the variable X are the theory of Merilee S, and Grindle’s theory (1980) in AG.Subarsono 2011: 93-94 that is about the content of the policy and the policy environment while the variable Y uses the theory of Adon Nasrulloh Jamaludin (2015), namely agriculture and non-agriculture.The method used is quantitative method with associative approach.Collecting of data was conducted through literature study and field study( unstructured interviews, observations,and questionnaires distributed to 100 respondents) with proportionate stratified random sampling technique.Based on the result, it is shown that the contents of the policy affect the people's livelihood (34.7%) and the remaining (65.3%) is influenced by other variables, the policy environment affect the people's livelihood by 52.0% and the remaining 48.0% is influenced by variables more. As for the variable policy implementation a significant influence amounted to 46,5% and 53,5% influenced by other variables. It can be concluded that there is a high impact of the policy implementation to livelihoods.

DEMOKRASI, KEADILAN, DAN UTILITARIANISME DALAM UPAYA LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI Heldi; Abdil Raulaelika Fauzan; Akshal Heldiansyah Ripdia; Asyifa Zahra
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 19 No. 1 (2021): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v19i1.58

Abstrak Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan yang besar. Dalam kebermanfaatan tersebut akan membawa dampak yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal kekuasaan birokrasi haruslah memanfaatkan aspek demokrasi dan keadilan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memperhatikan rasionalitas sehingga legitimasinya terjaga. Demokrasi dan keadilan merupakan aspek yang dekat dengan rakyat sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi haruslah sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, bahwa legitimasi yang seharusnya dijaga oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik, karena aspek demokrasi dan keadilan yang justru dekat dengan rakyat seperti tidak menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan mencoba mengulas terkait hubungan ketiganya yaitu antara demokrasi, keadilan, serta paham utilitarianisme dengan fakta-fakta yang didukung informasi dari media yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif dan pengambilan data melalui literatur kepustakaan dan informasi atau berita dari media yang tersedia sehingga analisis dari peneliti dapat memberikan gambaran mengenai hubungan ketiganya. Abstract Democracy and justice in Indonesia is a necessity that has been enacted. Thus, the implementation of democracy and justice in Indonesia must provide great benefits. In this usefulness, it will have a good impact on the legitimacy of the authorities or government in terms of bureaucracy. The problem that occurs is that the government in terms of bureaucratic power must take advantage of aspects of democracy and justice to provide the maximum benefit by paying attention to rationality so that legitimacy is maintained. Democracy and justice are aspects that are close to the people so that the expected results of democracy must be in accordance with the conscience of the people. However, contrary to what is expected, the legitimacy that should be maintained by the government is not used properly, because the aspects of democracy and justice which are close to the people do not seem to show their existence. Therefore, in this article, we will try to review the relationship between the three, namely between democracy, justice, and utilitarianism with facts that are supported by information from the available media. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques and data collection through literature and information or news from available media so that the analysis of the researchers can provide an overview of the relationship between the three.

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BITUNG JAYA, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG Heldi; Akmal Ats Tsaqofi; Annissa Azzahrah; Cici Nurbaeti
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 18 No. 3 (2020): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v18i3.80

Abstrak Bitung Jaya adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Dukuh yang berdiri tanggal 16 Desember 1981. Kepala desa memilki peran dalam penyelenggaran pemerintahan desa baik dalam bidang administrasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat, Kepala Desa mengemban beberapa peran seperti peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan teknis. Masalah yang ditemukan peneliti yaitu bahwa kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Bitung Jaya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan adalah suatu bentuk bagian atau keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Kepala Desa di Desa Bitung Jaya dalam memberdayakan masyarakatnya dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menujukan bahwa peran Kepala Desa Bitung Jaya sudah dapat terlaksana dengan baik namun masih belum optimal, salah satu penyebabnya yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena terhalang pandemi wabah Covid-19 dan juga kurangnya partisipasi masayrakat dalam hal pemberdayaan. Abstract Bitung Jaya is a village located in Cikupa District, Tangerang Regency, and is the result of the division of Dukuh Village which was established on December 16, 1981. The village head has a role in administering village government both in the field of administration and community empowerment. In empowering the community, the Village Head carries out several roles such as facilitative, educational, representational, and technical roles. The problem found by researchers is that there is a lack of community participation in Bitung Jaya Village. The form of community participation in empowerment is a form of community participation or participation in empowerment programs to achieve predetermined goals. The purpose of this study is to describe the role of the Village Head in Bitung Jaya Village in empowering the community and to find out what factors are the driving and inhibiting factors. The data obtained in this study were sourced from literature studies and interviews with a qualitative descriptive approach. The conclusion of this study shows that the role of the Bitung Jaya Village Head has been carried out well but is still not optimal, one of the reasons is that there are several activities that cannot be carried out because of the Covid-19 pandemic and also the lack of community participation in terms of empowerment.

Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia Ruhenda Ruhenda; Heldi Heldi; Hasan Mustapa; Muhammad Andi Septiadi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Penerapan Trias Politika mempunyai beberapa khas tertentu di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila dilihat dalam UUD 1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sedikit berbeda pada pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberlakukan kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.The implementation of Trias Politica has certain characteristics in every country, including Indonesia. However, Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts, but as seen from 1945, Indonesia's Constitution refers to a Trias Politica concept. According to John Lock and Montesquieu, this study aims to review the concept of Trias Politica for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose a bill to the House of Representatives and in Indonesia impose an examination power, namely an independent power in the examination of state finances.

Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia Ruhenda Ruhenda; Heldi Heldi; Hasan Mustapa; Muhammad Andi Septiadi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18221

Penerapan Trias Politika mempunyai beberapa khas tertentu di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila dilihat dalam UUD 1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sedikit berbeda pada pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberlakukan kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.The implementation of Trias Politica has certain characteristics in every country, including Indonesia. However, Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts, but as seen from 1945, Indonesia's Constitution refers to a Trias Politica concept. According to John Lock and Montesquieu, this study aims to review the concept of Trias Politica for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose a bill to the House of Representatives and in Indonesia impose an examination power, namely an independent power in the examination of state finances.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search