Articles
<![CDATA[ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Fithri, Beby Suryani]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.334 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.733
<![CDATA[Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Asas ultimum remedium secara implisit terdapat di dalam beberapa peraturan hukum internasional seperti pasal 37 convention of the right of the child, pasal 46 the riyadh guidelines, pasal 16 the tokyo rules, pasal 13 beijing rules serta keberadaan asas ini di dalam perangkat hukum nasional juga bersifat implisit yaitu pasal 66 undang-undang no 39 tahun 1999, pasal 16 undang-undang no 23 tahun 2002 serta pasal 37 keppres no 36 tahun 1990 termasuk didalam putusan mahkamah agung nomor 125/pid/a/2012/pn.gs .]]>
<![CDATA[Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak ]]>
<![CDATA[Suryani Fithri, Beby]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1062.064 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1922
<![CDATA[Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Terhadap anak yang terlanjur melakukan kejahatan dibutuhkan upaya penanggulangan yang efektif mengingat anak masa depan anak yang masih panjang. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Pendekatan integral kebijakan penal dan kebijakan non penal diharapkan mampu mampu menanggulangi masalah kejahatan anak yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana sementara pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.]]>
<![CDATA[Restorative Justice Approach in Crime of Humiliation Through Social Media ]]>
<![CDATA[Fithri, Beby Suryani]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Windy Sri]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 4, No 2 (2021): November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v4i2.3013
<![CDATA[The restorative justice approach is a diversion in the handling of criminal acts which in the criminal justice procedure are centered on imposing criminal sanctions which are transferred to a communication and mediation process that presents the perpetrators, victims, families of the perpetrators/victims, and other related parties to come together to realize a form of agreement. for the handling of criminal acts that are fair and proportional to the victims who are harmed and the perpetrators by prioritizing repairs such as initial conditions and restoring a harmonious interaction model in society. It is this restorative justice approach that will be used in the investigation, investigation and examination stages in courts of insults, considering that the enforcement of criminal law against insult cases that occur in the community has not given satisfactory results. The regulation of defamation offenses whether carried out offline or online with social media refers to the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the Information and Electronic Transactions Law, which in these two provisions contain criminal sanctions against the perpetrators. The purpose of the restorative justice approach in dealing with insults offenses is the restoration of victims who suffered as a result of the humiliation by providing compensation, imposing social work on the perpetrators and matters mutually agreed upon by the parties.]]>
<![CDATA[ASAS ULTIMUM REMEDIUM (THE LAST RESORT PRINCIPLE) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PID/A/2012/PN.GS) ]]>
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>;
<![CDATA[Muhammad Hamdan]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ USU LAW JOURNAL Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.718 KB)
<![CDATA[The philosophy of juvenile justice system is to emphasize the rehabilitation of children in conflict with law as a person who has restrictions compared with adults. Children need the protection of the state and the society in the next period. It is necessary to seek a minimum intervention of the juvenile justice system against the children in conflict with law as a good strategy to protect them. The ultimum remedium/the last resort principle aims to protect the children in conflict with law in order to get their brighter future by keeping them away of the formal juvenile justice system and put it as the last choice to solve their cases. The ultimum remedium/the last resort principle is also useful to help the children in conflict with law by giving them warn and chance so that, they can find their identity and be the man in charge for themselves, their family, their society and their country. There will no presecution against the children in conflict with law and also they wont known as convict by applying the ultimum remedium/the last resort principle. It is why the juvenile judges need to really understand the principles of law and regulations relating to the disposal of the child so as to produce a wise judgment for the children in conflict with law.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Sanksi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Windy Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>;
<![CDATA[Dessy Agustina Harahap]]>;
<![CDATA[Arie Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal ABDIMAS Budi Darma Vol 2, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[STMIK Budi Darma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.903 KB)
|
DOI: 10.30865/pengabdian.v2i1.3115
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh setiap dosen yang mengajar di Universitas Medan Area. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pengurus Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Medan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan terkait dengan sanksi penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran dari pengabdian ini adalah para ibu rumah tangga yang biasanya tidak tebang pilih dalam hal menyebarkan berita yang diperoleh sehingga mereka tidak mengetahu dampaknya di masyarakat sehingga perlu diadakan sosialisasi terkait dengan sanksi yang akan mereka peroleh. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab. Materi yang dipaparkan terkait dengan pengertian berita bohong (hoax), sanksi penyebaran berita bohong (hoax) berdasarkan UU ITE, dan Upaya mencegah penyebaran berita bohong (hoax).]]>
<![CDATA[Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak ]]>
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1922
<![CDATA[Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa. Terhadap anak yang terlanjur melakukan kejahatan dibutuhkan upaya penanggulangan yang efektif mengingat anak masa depan anak yang masih panjang. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Pendekatan integral kebijakan penal dan kebijakan non penal diharapkan mampu mampu menanggulangi masalah kejahatan anak yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana sementara pendekatan non penal dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut.]]>
<![CDATA[Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>;
<![CDATA[Riswan Munthe]]>;
<![CDATA[Anggreni Atmei Lubis]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 1 (2021): Doktrina:Journal of Law April 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v4i1.4918
<![CDATA[Consumer protection should receive more attention, because foreign investment has become part of Indonesia's economic development, where the Indonesian economy is also related to the world economy which can have negative implications for consumers. This study aims to determine the adoption of the ultimum remedium principle in consumer protection law and to determine the ultimum remedium principle of business actors in consumer protection law. The research method used is a normative juridical research method with secondary data source and analyzed deductively. The research desire to be achieved in consumer protection is to create a sense of security for consumers in meeting the needs of life. It is proven that all consumer protection norms in the Consumer Protection Law have criminal sanctions. The presence of criminal sanctions in consumer protection regulations is a form of ultimum remedium (the last alternative) when resolving consumer protection disputes through other legal channels is not sufficient.]]>
<![CDATA[ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.733
<![CDATA[Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Asas ultimum remedium secara implisit terdapat di dalam beberapa peraturan hukum internasional seperti pasal 37 convention of the right of the child, pasal 46 the riyadh guidelines, pasal 16 the tokyo rules, pasal 13 beijing rules serta keberadaan asas ini di dalam perangkat hukum nasional juga bersifat implisit yaitu pasal 66 undang-undang no 39 tahun 1999, pasal 16 undang-undang no 23 tahun 2002 serta pasal 37 keppres no 36 tahun 1990 termasuk didalam putusan mahkamah agung nomor 125/pid/a/2012/pn.gs .]]>
<![CDATA[Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>;
<![CDATA[Windy Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Arie Kartika]]>
<![CDATA[ ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 4, No 1 (2022): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/arbiter.v4i1.617
<![CDATA[The cooperative's utilization mode is intended to disguise or obscure the proceeds of crime in the crime of money laundering. Money laundering through cooperatives is another criminal act that has been accommodated as an initial crime in law number 8 of 2010. Normative legal research with secondary legal sources and qualitatively analyzed is the research method used in this paper. The impact of money laundering mainly has an impact on the collapse of the community's economy and slows down the pace of national economic growth. The mode of use of cooperatives for money laundering is an iceberg phenomenon that must be handled seriously through strengthening related policies and community participation.]]>
<![CDATA[THE IMPACT OF JOB APPRAISAL AND COMPENSATION ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN THE SUB-DISTRICT OFFICE SOUTH NIAS REGENCY ]]>
<![CDATA[Jafar Syahbuddin Ritonga]]>;
<![CDATA[Beby Suryani Fithri]]>;
<![CDATA[Yuni Syahputri]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to examine the effect of Work Appraisal and Compensation on Work Productivity of Sub-district Office Employees Maniamolo South Nias Regency. This research includes population research which has been conducted on 30 employees at the Maniamolo Sub-District Office. The questionnaire was tested for validity and reliability before collecting data research. The test tool used in this study uses the classical assumption test which includes the data normality test, classical assumption test, and classical assumption test. Assumption test which includes data normality test, multicolonierity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The data analysis method used is multiple regression. The research resulted in the following: (1) Work Appraisal has a positive and significant effect on Employee Productivity which is indicated by the value of tcount (6.947) ttable (1.703) and a significant level of 0.000 (0.05). (2) compensation has a positive and significant effect on employee work productivity which is indicated by the value of tcount = (3.093) t table (1.703) and a significant level of 0.005 (0.05). (3) Appraisal Work Appraisal and Compensation have a joint effect on employee work productivity, which is indicated by the value of f count 41.365 3.354 significant level of 0.000 α = 0.05, and while the value of the coefficient of determination (R2) of 0.754 or 75.4%, which means that the ability of the independent variables (Work Appraisal and Compensation) can explain the dependent variable (Work Productivity Employees) is 75.4% and the remaining 24.6% is explained by other variables.Therefore it can be concluded that Job Appraisal and Compensation have a positive and significant effect on Employee Productivity.]]>
