Achmad Musyahid
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ISLAMIC LAW VIEWS ON HARSH PHYSICAL PARENTING: A Comparative Study Mutia Hasan; Achmad Musyahid; Abdi Wijaya
Al-Risalah VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i2.19968

Abstract

This research aims to educate children in ordering prayers in Islam and then analyze it in the child protection law. However, in general, Islam places more emphasis on gentleness, patience, and compassion than on violent ways in educating children, although in some instances showing disbelief and opposing children's mistakes is necessary, of course, correctly and appropriately. In the concept of Islamic law, violence has become an enjoyable theme to discuss. On the one hand, there is a hadith from the Prophet about educating children, which, if understood textually, raises the public perception of the necessity of violence in educating children. The Child Protection Law aims to guarantee and protect children and their rights to live, grow, develop and participate optimally following human dignity and protection from violence and discrimination.Keywords: Islamic Law; Prayer; Child Protection Act
URGENSI PENERAPAN METODE DAN STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF DALAM PERKULIAHAN Achmad Musyahid
Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Vol 12 No 2 (2009): DECEMBER
Publisher : Faculty of Tarbiyah and Teacher Training Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/lp.2009v12n2a8

Abstract

Effective teaching method and strategy is of great importance as this may influence the model and future of our educational system. Effective method and strategy of teaching has a number of strengths, particularly, in enhancing students' enthusiasm to learn, improving quality and student self confidence, and, in the end, leading to maximum outcome of learning. This teaching method and strategy may also encourage lecturers to be more competent and be well prepared before teaching process in the classroom.
Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milenial; Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik Achmad Musyahid
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10625

Abstract

 Maslahat merupakan indikator kuat keberagamaan dalam Islam, maslahat dapat menjadi legalitas boleh tidaknya seorang muslim melaksanakan suatu amalan. Legalitas maslahat ini menjadi sebuah diskursus yang panjang di kalangan tokoh-tokoh pemikir hukum Islam klasik hingga kontemporer. Salah satu tokoh pemikir hukum Islam yang identik dengan maslahat adalah Imam Malik dengan konsep istislahnya (maslahat mursalah). Maslahat mursalah merupakan integrasi nilai-nilai dan tujuan syariah yang mengandung kebaikan-kebaikan bagi mukalaf akan tetapi maslahat mursalah ini harus melewati sebuah analisis filosofis sebelum diakui dan diterima kedabitannya. Maslahat is the stronge issue in the Islamic religiously, it stressed the legality of implementation of Islamic tenet. The legality of maslahat had become a long discourse between the Islamic law of their schoolars however classicly and contemporary thought. One of Islamic thought about maslahat is Imam Malik with his Istislah or maslahat mursalah. How ever, it consists of values integrated with syariah goals or maqashid syariah that contain many utulity for the mukallaf that must be understood by philosophy aproach.
Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia Muh Yusuf; Achmad Musyahid
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.18366

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan analisi komparatif untuk membandingkan antara hukum positif Indoonesia dan pendapat dalam Mazhab Syafi’i tentang tindak pidana korupsi. Pokok masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisi permasalahan, yaitu; (1) mekanisme penegakkan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia,  (3) analisis perbandingan penegakkan hukum dalam pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum tindak pidana koruppsi di Indonesia, serta mengetahui penegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif di Indonesia, sehingga kita dapat memahami perbandingan antara pandangan Mazhab Syafi’i dan hukum positif Indonesia dalam hal hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisi terhadap pokok permasalahan adalah mengguakan metode library research dengan pendekatan yuridis-normatif. Setelah melakukan penelitian ini, dengan menggunakan analisi komparatif antara hukum positif Indonesia dan pendapat Mazhab Syafi’i penulis menemukan bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia secara subtansi tidak bertentangan dengan ajaran islam, atau bisa kita katakan sejalan dengan hukum islam hal ini didasarkan bahwa menurut Mazhab Syafi’iyyah korupsi di kategorikan sebagai jarimah al-ghulul yang berarti pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan dan didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia pelaku korupsi merupakan pejabat negara, orang serta korporasi yang telah diberikan amanah untuk mengelolah negara yang kemudian melakukan penggelapan yang berdampak merugikan negara