Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cepalo SIGn Jurnal Hukum HUMANIORASAINS INLAW
Bambang Daru Nugroho
Universitas Padjadjaran
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG Bambang Daru Nugroho; Ranti Fauza Mayana; Selly Riawanti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34454

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adat nya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Berbagai  pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab hukum waris adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa Barat yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan mensosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.
Penyelesaian Sengketa Pewarisan Terkait Kedudukan Anak Laki-Laki Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Ginora Roma Ida Sinaga; Bambang Daru Nugroho; Fatmi Utarie Nasution
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.128

Abstract

This study aims to examine and analyze inheritance dispute resolution related to the position of adopted son based on Batak Toba indigenous law. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data obtained were then analyzed using qualitative juridical methods. The results show that the indigenous inheritance law positions the adopted son on par with the biological son. Suppose there is an inheritance dispute between the adopted son and the biological child. In that case, the inheritance dispute resolution based on the Batak Toba indigenous law can go through three stages: family deliberation, indigenous institutions, and the courts are the final stage or step that must be chosen. Most of the Batak Toba indigenous people choose dispute resolution through indigenous institutions. In this case, the chance of failure of agreement in dispute resolution through indigenous institutions is tiny because indigenous institutions involve indigenous leaders who understand and control the Batak Toba indigenous law. Therefore, it is recommended to all Batak Toba indigenous people who are in dispute to carry out a resolution through three stages based on the Batak Toba indigenous law. In addition, it is hoped that all Batak Toba indigenous community elements will supervise the implementation of dispute resolution decisions, considering that Batak Toba indigenous people prioritize and uphold the values of kinship and peace in dispute resolution.
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Aldi Julianto; Sonny Dewi Judiasih; Bambang Daru Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
ANALISIS HUKUM DISPENSASI KAWIN TANPA ALASANMENDESAK: STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR442/PDT.P/2023/PA.KRW Syifa Raisa Nurinsani; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
Jurnal Humaniora & Sosial Sains Vol 2 No 2 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child marriage remains a significant issue in Indonesia, despite existing regulations that set a minimum legal age for marriage. This study examines Court Decision Number 442/Pdt.P/2023/PA.Krw, which granted a marriage dispensation to a minor without any urgent justification. The legal issues addressed include the judge's considerations in granting the dispensation and the extent of judicial authority in applying the principle of ius curia novit in such cases. This research employs a normative juridical and descriptive-analytical approach, using secondary data such as court decisions, marriage law, child protection law, judicial authority law, and relevant literature. The results showed that the decision was contrary to the relevant positive law which expressly prohibits underage marriage without urgency as mandated in the legislation. Granting dispensation without urgent grounds risks undermining the government’s efforts to prevent child marriage. Therefore, stricter regulations and oversight are needed to ensure the protection of children's rights.
PRACTICE OF INHERITANCE DISTRIBUTION CHILDREN BORN TO MARRIAGES BETWEEN SUNDA WIWITAN FAITH AND ISLAM Muhammad Rifqi Rafi Drajat; Renny Supriyatni; Bambang Daru Nugroho; Sheila Eldi Azzahra
Cepalo Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v10no1.5077

Abstract

Marriage between Muslims and adherents of the Sunda Wiwitan faith raises legal issues concerning the inheritance rights of children. This study uses empirical legal research based on primary data from interviews and secondary data from legislation, books, journals, and online sources. The research examines inheritance distribution among children born to Muslim fathers and Sunda Wiwitan mothers. The findings show that within the Sunda Wiwitan community, inheritance is distributed equally among children from the father’s estate in the presence of ais pangampih as witnesses. In contrast, Islamic law holds that children born from a marriage not recognized as valid under Islamic law do not have legal lineage to the father in inheritance matters. Current inheritance practices in interfaith marriages therefore conflict with the Receptie in Exit theory in Islamic legal thought, which requires Muslims to follow Islamic legal principles rather than the customary rules of the Sunda Wiwitan belief system. Keywords: Marriage, Inheritance, Islamic Law, Sunda Wiwitan Faith.
Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Tentang Gugatan Ayah Terhadap Anak Terkait Hak Waris Dihubungkan Dengan UU Perkawinan dan KUHPerdata Stefani Jolanda Indya Lorensa; Bambang Daru Nugroho; Linda Rachmainy
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2026): INLAW - Januari 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif berspesifikasi deskriptif-analitis, dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan peradilan terkait. Analisis yuridis kualitatif diterapkan untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan fakta hukum dalam perkara. Hasil penelitian menunjukan bahwa objek sengketa berupa harta peninggalan merupakan harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengingat harta tersebut diperoleh pada masa ikatan perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta. Sehingga, penggugat dalam kapasitas suami berhak atas sebagian dari keseluruhan harta sebagai pemilik sah yang setara dengan pewaris yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, Majelis hakim menetapkan bahwa suami memiliki posisi hukum setara dengan anak-anak pewaris dalam golongan ahli waris pertama, dengan penentuan hak dan bagian waris mengikuti ketentuan Pasal 832 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sistem pembagian waris berdasarkan golongan, sehingga masing-masing ahli waris, baik Penggugat (Ayah/Suami) maupun Para Tergugat (anak-anak kandung) dapat memperoleh 1/3 bagian harta warisan milik almarhuman Maria Irene
Co-Authors Aldi Julianto Betty Rubiati Fatmi Utarie Nasution Ginora Roma Ida Sinaga Linda Rachmainy Muhammad Rifqi Rafi Drajat Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Selly Riawanti Sheila Eldi Azzahra Sonny Dewi Judiasih Stefani Jolanda Indya Lorensa Syifa Raisa Nurinsani