Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SIGn Jurnal Hukum
Bambang Daru Nugroho
Universitas Padjadjaran
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG Bambang Daru Nugroho; Ranti Fauza Mayana; Selly Riawanti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34454

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adat nya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Berbagai  pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab hukum waris adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa Barat yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan mensosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.
Penyelesaian Sengketa Pewarisan Terkait Kedudukan Anak Laki-Laki Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Ginora Roma Ida Sinaga; Bambang Daru Nugroho; Fatmi Utarie Nasution
SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v4i1.128

Abstract

This study aims to examine and analyze inheritance dispute resolution related to the position of adopted son based on Batak Toba indigenous law. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data obtained were then analyzed using qualitative juridical methods. The results show that the indigenous inheritance law positions the adopted son on par with the biological son. Suppose there is an inheritance dispute between the adopted son and the biological child. In that case, the inheritance dispute resolution based on the Batak Toba indigenous law can go through three stages: family deliberation, indigenous institutions, and the courts are the final stage or step that must be chosen. Most of the Batak Toba indigenous people choose dispute resolution through indigenous institutions. In this case, the chance of failure of agreement in dispute resolution through indigenous institutions is tiny because indigenous institutions involve indigenous leaders who understand and control the Batak Toba indigenous law. Therefore, it is recommended to all Batak Toba indigenous people who are in dispute to carry out a resolution through three stages based on the Batak Toba indigenous law. In addition, it is hoped that all Batak Toba indigenous community elements will supervise the implementation of dispute resolution decisions, considering that Batak Toba indigenous people prioritize and uphold the values of kinship and peace in dispute resolution.
Co-Authors Fatmi Utarie Nasution Ginora Roma Ida Sinaga Ranti Fauza Mayana Selly Riawanti