Articles
<![CDATA[TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Supriyatni, Renny]]>;
<![CDATA[Nasution, Fatmi Utarie]]>;
<![CDATA[Hilmansyah, Salma Syifaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1292
<![CDATA[ABSTRAKPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.Kata kunci: perkawinan; perjodohan gantung; dan akibat hukum. ABSTRACTMarriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law. Keywords: marriage; hanging matching; and legal results.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN SEKOLAH KEWIRAUSAHAN UNTUK MENJADIKAN HIDUP MANDIRI DI DESA CILEUNYI WETAN KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>;
<![CDATA[Rafan Darodjat]]>
<![CDATA[ Dharmakarya Vol 10, No 2 (2021): Juni, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/dharmakarya.v10i2.32783
<![CDATA[Corona virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang dapat menyerang segala usia. Akibat peristiwa pandemi Covid-19 yang belum berakhir, seluruh pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan sosial (social distancing). Kebijakan pembatasan sosial mengharuskan setiap masyarakat untuk tetap berdiam di rumah dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengundang keramaian, salah satunya adalah kegiatan bekerja dari rumah (work from home) yang berdampak pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Banyak masyarakat di Indonesia salah satunya di desa Cileunyi Wetan umumnya bermata pencaharian buruh pabrik yang di rumahkan dan tidak diberi upah sama sekali, hal tersebut mengakibatkan kelaparan dan kemiskinan, maka dari itu saya melakukan kegiatan pembangunan sekolah kewirausahaan. Pembangunan sekolah kewirausahaan merupakan suatu media penggerak masyarakat di wilayah desa Cileunyi Wetan agar dapat memperoleh ilmu berwirausaha dengan tepat. Sehingga masyarakat dapat menciptakan inovasi produk sandang maupun pangan yang memiliki nilai jual tinggi, memiliki penghasilan, dan menjadikan hidup mandiri. Dalam kegiatan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode Pendidikan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan mengenai kewirausahaan yang bertujuan menyadarkan masyarakat akan adanya manfaat dari berwirausaha. Serta metode Pelatihan dengan melakukan pelatihan berwirausaha di lingkungan masyarakat Desa Cileunyi Wetan. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat dapat terbuka pemikirannya untuk berwirausaha dan menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah suatu produk baik sandang maupun pangan. Sekolah kewirausahaan tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muda saja namun di peruntukkan untuk siapa saja yang ingin dan mau untuk belajar dalam berwirausaha.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Renny Supriyatni]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>;
<![CDATA[Salma Syifaya Hilmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1292
<![CDATA[ABSTRAKPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.Kata kunci: perkawinan; perjodohan gantung; dan akibat hukum. ABSTRACTMarriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law. Keywords: marriage; hanging matching; and legal results.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pewarisan Terkait Kedudukan Anak Laki-Laki Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba ]]>
<![CDATA[Ginora Roma Ida Sinaga]]>;
<![CDATA[Bambang Daru Nugroho]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v4i1.128
<![CDATA[This study aims to examine and analyze inheritance dispute resolution related to the position of adopted son based on Batak Toba indigenous law. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data obtained were then analyzed using qualitative juridical methods. The results show that the indigenous inheritance law positions the adopted son on par with the biological son. Suppose there is an inheritance dispute between the adopted son and the biological child. In that case, the inheritance dispute resolution based on the Batak Toba indigenous law can go through three stages: family deliberation, indigenous institutions, and the courts are the final stage or step that must be chosen. Most of the Batak Toba indigenous people choose dispute resolution through indigenous institutions. In this case, the chance of failure of agreement in dispute resolution through indigenous institutions is tiny because indigenous institutions involve indigenous leaders who understand and control the Batak Toba indigenous law. Therefore, it is recommended to all Batak Toba indigenous people who are in dispute to carry out a resolution through three stages based on the Batak Toba indigenous law. In addition, it is hoped that all Batak Toba indigenous community elements will supervise the implementation of dispute resolution decisions, considering that Batak Toba indigenous people prioritize and uphold the values of kinship and peace in dispute resolution.]]>
<![CDATA[Penunjukan Wali Anak Berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem dan Asas Wali Anak Hanya Satu ]]>
<![CDATA[Nathania Amadea]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>;
<![CDATA[Sherly Ayuna Putri]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v4i1.185
<![CDATA[This study examines and analyzes the dispute resolution of appointing a legal guardian based on the audi et alteram partem principle and only one legal guardian principle. This research combines normative juridical and empirical research methods. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data. The primary data were collected using direct interviews with an informant. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained in this research were then analyzed juridically qualitatively. The results show that implementing the dispute resolution of appointing a legal guardian through a lawsuit realizes the principle of audi et alteram partem. Furthermore, with the realization of the audi et alteram partem principle, it will also directly realize the principle of only one guardian or what is known as the principle of one and indivisible. Therefore, it is recommended that the Government make amendments to Government Regulation No. 29 of 2019. In this case, explicitly and regulated disputes over guardianship rights should be examined through the jurisdictio contentiosa mechanism. Thus, anyone has the right to apply as a legal guardian, as long as they meet the requirements, have closeness, and the Child’s willingness.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Shania Dwi Hidayati]]>;
<![CDATA[Sonny Dewi Judiasih]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/jphp.v4i1.961
<![CDATA[ABSTRAKSeorang anak yang terlahir dari perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana masing-masing dari pihak ayah tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.Kata kunci: pembuktian; perkawinan; siri ABSTRACTA child born from an unregistered marriage will be said to be an illegitimate child and it is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such as the case in Decision Number 125/Pdt.P/2022/PA.Sor and Decision Number 89/Pdt.G/ 2020/PA.Sbh where each of the fathers does not want to do scientific proof or DNA test according to Constitutional Court Decision. This study aims to determine the evidence and rights of children born in unregistered marriages through the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, the status of unregistered marriages according to Law Number 16 of 2019 and Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.Keywords: evidence; marriage; siri]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris ]]>
<![CDATA[Nabila Ishma Nurhabibah]]>;
<![CDATA[Sinta Dewi Rosadi]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52947/morality.v9i2.366
<![CDATA[Privacy protection as a fundamental right of society is one of the crucial legal aspects in the midst of current information technology developments. In fact, children also have privacy rights that must be protected. The purpose of this study is to identify and analyze the responsibilities of data controllers in providing personal data protection for children in Indonesia with a comparison to English law. The method used in this research is juridical-normative. The result of this research is that the condition for granting parental consent as the only indicator for assessing child data protection in the Personal Data Protection Act in Indonesia can imply a reduction in the responsibility of the data controller in providing personal data protection. Responsibility for protecting children's personal data must also include responsibility for data controllers by considering the fulfillment of children's rights and the best interests of children.]]>
<![CDATA[Marriage Cancellation Due to Coercion from Marriage and Islamic Law Perspectives ]]>
<![CDATA[Vinabilah, Vanisa]]>;
<![CDATA[Kusmayanti, Hazar]]>;
<![CDATA[Nasution, Fatmi Utarie]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i3.49175
<![CDATA[This study analyzes preventive and repressive legal protection for injured parties in marriages carried out on the basis of coercion in relation to marriage law and Islamic law. The methods used were the juridical normative. The results showed that preventive and repressive legal protection is very important in preventing and handling cases of marriages carried out based on coercion and threats. Preventive protection, such as counseling to the community, pre-marital guidance by the KUA, and the role of the family in increasing awareness of the right to freedom in choosing a life partner. Implementing repressive measures such as filing for marriage annulment and reporting criminal acts based on threats is essential to ensure justice for victims. There must be legal safeguards that guarantee that all marriages are based on the voluntary consent of the bride and groom, as expressly stated in the marriage and Islamic compilation law.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Airis Aslami]]>;
<![CDATA[Djanuardi Djanuardi]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 10: September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v2i10.2201
<![CDATA[The legal system currently in force in Indonesia prohibits the practice of interfaith marriages. The Constitutional Court has twice rejected requests for judicial review regarding interfaith marriages; the Indonesian Ulema Council also firmly stated that interfaith marriages are considered haram and illegitimate. However, in its practice, a lot of interfaith couples are able to get married through the assistance of an institution called Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Thus, this research aims to examine and determine the legality of interfaith marriages. This research uses a normative juridical approach with an analytical descriptive method. The results of this research show that the Marriage Law views interfaith marriages as illegitimate even though they have been registered at the Civil Registry Office and have obtained an Excerpt of Marriage Certificate, while the Islamic Law views interfaith marriages as haram and illegitimate.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren dan Akibat Hukumnya karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Hanafiah, Nur Shofa]]>;
<![CDATA[Komalawati, Veronica]]>;
<![CDATA[Nasution, Fatmi Utarie]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 10: September 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v4i10.11244
<![CDATA[Orang tua sebagai pemilik kuasa asuh atas anak merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Faktanya, tidak semua orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan menyerahkan pengasuhan anak pada pondok pesantren sehingga mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak yang dititipkan di pondok pesantren bsahan serta akibat hukumnya karena mengalami child grooming. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan berupa wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yakni data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan akan dikaji dan dianalisis ke dalam sebuah kesimpulan. Hasil penilitian menunjukan Tanggung jawab orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tidak dapat lepas begitu saja ketika anak dititipkan di pondok pesantren. Seharusnya orang tua tidak melepaskan tanggung jawab, melainkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan demi kepentingan terbaik bagi anak Akibat hukum dari pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami pelecehan seksual dengan motif child grooming adalah dapat dicabutnya kuasa asuh orang tua terhadap anak.]]>
