Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SOSIALISASI HUKUM WARIS ADAT JAWA BARAT DALAM PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI KECAMATAN DARMAREJA KABUPATEN SUMEDANG Bambang Daru Nugroho; Ranti Fauza Mayana; Selly Riawanti
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 3 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i3.34454

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. penyuluhan di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat kental hukum adat nya. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan perangkat desa menjadi sadar hukum dengan mendapatkan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hukum waris adat Jawa Barat. BerbagaiĀ  pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab hukum waris adat. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail sistem pembagian adat Jawa Barat yang berdasarkan hukum positif dengan harapan para perangkat desa ini juga akan mensosialisasikan kembali materi penyuluhan hukum ini kepada masyarakat di desanya.
The social movement of street vendors to maintain their business places in Bandung Rina Hermawati; Oekan S. Abdoellah; Budhi Gunawan; Selly Riawanti
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 32 No. 1 (2019): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.769 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V32I12019.1-15

Abstract

This study views street vendors as public issues which are related to the conflict over public spaces between the government and the street vendors. The conflict was derived from differences in the interpretation and meaning of public spaces. The government has visions of order in the city and tries to control the street vendor in public place. However, the street vendors interpret public place as a strategic place to conduct their business and try to defend their existence in it. The differences in interpretation encouraged the birth of street vendor movement in Bandung. This research employed social movement concept to describes how street vendors try to construct their identities, build up the strength of their organization/association, frame and disseminate issues, and establish some coalitions. It used a qualitative method with case study research by attaining some cases of street vendors in Bandung and observing their news through newspaper and online media between 2015-2016, as well as conducting some interviews with key informants. The data collected through participative observation, thorough interview with street vendors, municipal government, street vendors’ organizations/associations, and focus group discussion. This research showed that the process of identity construction is carried out informally through kinship system. Furthermore, the street vendors built their movement based on issues of unjust policy which is supported by right to seek livelihood, marginalization issue, and limited access to formal economic sectors. These issues become their justification to maintain their business in public places and their efforts to go against government interpretation of public places which become their foundation to formulate policies about street vendors. Lastly, to strengthen their bargaining position against the government, they establish three types of coalition; political coalition, political-economy coalition, and economy coalition.