Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Hukum Novelty Jurisprudentie Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 2683240

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Implementation Of Problem Credit Debtaccording To Civil Law Ashar Sinilele
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v8i2.25625

The policy of implementing haircuts at the Bank has accelerated the restructuring of small and medium business loans. The issuance of these two decrees and the imposition of haircuts in theworld bankingfor certain parties have caused a legal problem, namely a decree has set aside all the rules stipulated in the existing laws, for example the rules regarding contract law. in the Civil Code. This is a deviation from the applicable legal principle, namely that higher regulations override lower regulations. Based on experience to achieve the expected effectiveness, it is better if thepolicy haircut through a presidential decree does not only provide discounts on bad loans but also does not limit the time interval for the loss, the important thing is that the debtor's criteria meet the requirements of SMEs affected by the monetary crisis.Keywords: Debt Cutting, Credit, Civil Law

PROBLEMATIKA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT MANDAR Muhammad Ilham Sahabuddin; Munir Salim; Ashar Sinilele
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik waris adat masyarakat Mandar di kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1).karakteristik waris adat menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya serta menetapkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudaranya dapat bertanggungjawab atas warisan tersebut. 2). Pembagian harta warisan harus dalam keadaan bersih bahwa harta harus dikurangi dengan hutang pewaris yang ditinggalkan pemberian atau hibah kepada ahli waris dan juga rumah yang diperuntukkan untuk anak bungsu, bila harta dalam keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga terbagi habis.Apabila terjadi sengketa pembagian, maka penyelesaian dilakukan melalui peradilan warisan secara umum setelah menempuh jalur musyawarah kekeluargaan Kata Kunci : Adat Mandar; Kewarisan; Problematika

URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI Reza Al Fajar; Ashar Sinilele
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengenai kasus wanprestasi nasabah bank BRI di Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan mengolah data hasil persidangan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sumber data premier dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang di peroleh menggunakan metode Observasi ke pengadilan dan dokumentasi ,sedangkan tekhnik pengolahan data menggunakan proses perbandingan kasus dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba dan hasil putusannya berupa putusan minutasi .Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI .Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI .Keadaan Ekonomidi kabupaten Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.

Keabsahan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Yang Dilakukan Di Depan Kepala Desa Nur Asmi; Ashar Sinilele
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15367

Penelitian ini membahas mengenai “Tinjauan Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah dibawah Tangan dihadapan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pajukukang Kec. Bontoa. Kab. Maros.)” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana keabsahan jual beli tanah dibawah tangan dihadapan kepala desa di Pajukukang dan perlindungan hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dihadapan kepala desa di Pajukukang. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah dengan akta dibawah tangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap jual beli tanah dengan akta dibawah tangan yang dilakukan dihadapan kepala desa di Pajukukang. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normative, perundang-undangan dan kompratif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: interview, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros merupakan masyarakat yang mayoritas masih banyak melakukan jual beli tanah secara dibawah tangan dihadapan kepala desa. Adapun perlindungan terhadap jual beli tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa yaitu: apabila kedua belah pihak telah sepakat terhadap perjanjian jual beli tanah tersebut dan telah mengakui adanya perjanjian jual beli tanah dengan akta dibawah tangan maka hal tersebut dianggap sah dan kekuatan hukumnya akan sama dengan akta aotentik dan jika terdapat salah satu pihak yang menyangkal dan tidak mengakui telah melakukan jual beli maka kembali ke Peraturan Pemerintah yang berlaku sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikannya. Jual beli tanah jika ditinjau dari peraturan pemerintah belum di anggap sah karena bukan merupakan perbuatan hukum namun Keabsahan jual beli tanah dibawah tangan dihadapan kepala desa dianggap sah menurut hukum, bilamana sudah terpenuhinya unsur-unsur dan syarat-syarat materil dan telah memenuhi aturan dan syarat yang ditentukan oleh desa.

Implementation of Hardship Principles on Financing Agreements Islamic Bank Due to Corona Virus Disease 2019 Ashar Sinilele; Suriyadi Suriyadi; Syahrul Alim
Jurnal Hukum Novelty Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v13i2.a22274

Introduction to The Problem: This research analyzes covid-19, designated a disaster by the Indonesian government, especially its correlation to finance agreements in Islamic banks. The determination of disaster raises the question of whether covid-19 is a force majeure or hardship. According to Financial Service Authority (OJK), non-performing financing in Islamic banks is increased. Implementation of Force majeure principle to finance agreement in Islamic bank as a government policy is not right decision.Purpose/Objective Study: this legal research aims to analyze the effects of the coronavirus disease 2019 on finance agreements in Islamic banks and how is the implementation due covid-19 to renegotiation of finance agreement force majeure principle or hardship principle.Design/Methodology/Approach: This legal research is a normative legal study with two approaches: statute and conceptual approaches. Primary sources from Finance agreements in Islamic banks and statutes/rules. Secondary sources are books, journals, research, and dictionary. The legal analysis is carried out by classification of primary and secondary sources using the statute and conceptual approaches.Findings: The spread of the covid-19 virus has had many impacts on the ability of Islamic bank debtors to carry out their achievements due to the difficult conditions experienced due to restrictions by the government. The determination of the status of covid-19 as a disaster has implications for the occurrence of forced circumstances, so it is necessary to make adjustments to the situation based on the principle of hardship for financing agreements with Islamic banks. The occurrence of hardship for sharia bank customers provides an opportunity for customers to apply for contract renegotiation in the context of adjusting problematic contracts in the form of rescheduling, reconditioning, or restructuringPaper Type: Research Article

Co-Authors Muhammad Ilham Sahabuddin Munir Salim Nur Asmi Reza Al Fajar Suriyadi Suriyadi Syahrul Alim

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search