Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Tatu Afifah
Universitas Serang Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Identitas Nasional Di Tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tatu Afifah
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2018): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i2.903

Abstract

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke negara lain. Adapun Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam tiga bidang sebagai berikut: Pertama, identitas fundamental, yakni pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Kedua, identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Identitas nasional dalam bab 15 yang sudah mendapat amandemen atau perubahan sebanyak dua kali. Bab 15 ini memiliki 5 (lima) pasal yang mengatur simbol jati diri bangsa. Pasal-pasal tersebut membahas tentang Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36a, 36b, dan 36c. AdapunUndang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU no. 24 Tahun 2009 ini adalah untuk :a)      memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;b)      menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; danc)       menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional Tatu Afifah; Fuqoha Fuqoha; Sukendar Sukendar
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.3003

Abstract

Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively. Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used is in the form of qualitative research which tries to explore a meaning arising from social dynamics. The influence of the Pancasila ideology on every social movement, especially the Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and the concept of a rule of law. The consequence of the principle of constitutional democracy in implementing the Pancasila values ​​framework is not a threat to democracy, because the values ​​of Pancasila also provide respect for the rights of the people which are in line with the principles of constitutional democracy. Keywords: Implication; Ideology; Pancasila; Social movement; Constitutional.
Kebangkrutan Perusahaan dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tatu Afifah
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jhak.v2.i1/10617

Abstract

This journal examines corporate bankruptcy from the perspective of bankruptcy law, where a bankrupt company does not mean that the company is bankrupt. Because bankruptcy is an economic status, while bankruptcy is a legal status. If a bankrupt company has the status of bankruptcy, it must submit an application to the commercial court to obtain a bankruptcy decision. This study aims to determine the mechanism for handling a bankrupt company and the authority of a bankrupt company over the assets owned by the company. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to analyze corporate bankruptcy against the economy from a legal perspective. The results of the study show that corporate bankruptcy shows an economic status, while obtaining legal status requires a commercial court decision with the status of becoming a bankrupt company. The authority of a bankrupt company over its assets is only limited to increasing the company's profits or assets. Keywords: Bankrupt; Insolvency; Company; Commercial Court.
Penyalahgunaan Akun Netflix Oleh Pihak Kedua Di Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tatu Afifah; Rai Indah Nurhidayah
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jhak.v2i2/11406

Abstract

One of the social media platforms that is currently widely used for buying and renting various objects is the Instagram application. With the large number of products available, including accounts for premium applications like Netflix, there are instances of social media accounts engaging in abuse by selling or renting out premium application programs on Instagram, such as the account named "digprem.store." Based on this phenomenon, the issues in this research are formulated as follows: what is the legality of renting out premium Netflix accounts by a second party through online shop services, and what are the legal consequences of renting out premium Netflix accounts through online shops according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The researcher employs a qualitative method with a normative legal approach. The type of research used is normative research, which involves studying, observing, and analyzing several theoretical aspects. Data collection techniques include interviews and literature studies. The results of this study indicate that online shop services have committed a breach of contract against the provisions set by Netflix in the terms of use under clause 4.2, Article 17, Article 32 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Article 113 paragraphs (3) and (4), Article 114 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.
TRANSPARANSI ALGORITMA DALAM PENYUSUNAN KLAUSUL POLIS ASURANSI: REKONSTRUKSI PRINSIP UBERRIMAE FIDEI Tatu Afifah; Meyilin Rosalia Sinaga
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jhak.v3i1.11914

Abstract

Transformasi digital melalui insurtech telah mengalihkan proses penyusunan klausul polis kepada algoritma pengambilan keputusan otomatis yang bersifat black box. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penggunaan algoritma yang tidak transparan terhadap keabsahan perjanjian asuransi melalui rekonstruksi prinsip uberrimae fidei. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa algoritma black box dapat mencederai syarat subjektif dan objektif perjanjian karena menimbulkan kekhilafan substantif bagi tertanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP dan POJK No. 36 Tahun 2024 telah memberikan landasan formal mengenai hak atas penjelasan, implementasinya masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh transparansi algoritmik. Kesimpulannya, prinsip uberrimae fidei harus direkonstruksi menjadi kewajiban timbal balik di mana penanggung wajib mengungkap logika algoritma sebagai fakta material. Pemerintah perlu menetapkan standar audit algoritma dan penerapan Explainable AI (XAI) untuk menjamin keadilan sosial dan kepastian hukum di sektor asuransi digital. Kata Kunci: Transparansi Algoritma, Black Box, Asuransi Digital, Uberrimae Fidei, Perlindungan Data Pribadi.
Co-Authors Fuqoha, Fuqoha Meyilin Rosalia Sinaga Rai Indah Nurhidayah Sukendar Sukendar