Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JOURNAL EQUITABLE Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik
Rokilah Rokilah
Universitas Serang Raya
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa’Adah Hasuri; Dwi Nurina Pitasari; Rokilah; Delly Maulana
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v2i2.2957

Abstract

Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri untuk unggul secara spritiual, pengendalian diri, kecerdasan knowledge, kepribadian dan memiliki akhlak mulia. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan sistem pembinaan twenty four hours (full time 24 jam) diharapkan membentuk kepribadian peserta didik yang baik kini menjadi lembaga yang menakutkan dengan adanya kasus-kasus kekerasan terjadi di asrama (tempat pendidikan pesantren) yang berdampak pada trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan. Fokus utama program pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan secara dini di Pesantren, khususnya dalam lingkungan Pesantren Assaadah. Tujuan khusus yang diharapkan tercapai melalui program pengabdian ini yaitu perbaikan kualitas pendidikan dan kepribadian siswa pesantren dan menciptakan kedisiplinan dilingkungan pesantren sehingga tercipta pola komunikasi dan penanganan perilaku menyimpang yang efektIf dan efisien.
Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia Rokilah Rokilah
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2017): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v1i2.497

Abstract

Dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, dengan tegas dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Pada ketentuan tersebut tidak dinyatakan bahwa setiap orang juga berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Hal yang penting bagi UUD 1945 adalah tidak boleh terjadi keadaan apatride, sedangkan kemungkinan terjadinya bipatride, tidak diharuskan dan juga tidak dilarang. Hal yang penting bagi negara ialah bahwa warga negaranya itu memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga jelas dan tegas hak dan kewajiban setiap warga negara dalam UUD 1945, hal inilah yang membedakan dengan orang asing. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap  permasalahan: (a) Apakah asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara Indonesia?  (b) Bagaimana implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga Negara Indonesia?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yaitu penelitian yang memperhatikan bahwa hukum bekerja pada segi kaidah/norma/normwissenschaft yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Republik Indonesia, yang tidak terlepas dari unsur sosial/empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Indonesia menganut asas kewarganegaraan, yaitu Ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan rangkap terbatas. (2) Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam UUD 1945, hal tersebut menimbulkan implikasi bahwa warga negara Indonesia yang memiliki status kewarganegaraan ganda juga mempunyai hak, kewajiban dan partisipasi dalam negara yang sama dengan warga negara asli Indonesia, asalkan mereka ketika berusia 18 tahun harus memilih kewarganegaraan Indonesia.
Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Rokilah Rokilah; Mia Mukaromah
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2018): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i2.972

Abstract

This writing aims to find out how land ownership rights for Foreign Citizens as regulated in the Agrarian Basic Law (UPPA) Number 5 of 1960, in the UPPA regulate the prohibition on land ownership for Foreign Citizens. This is to reduce the existence of ownership rights to land for foreigners. Because in addition to keeping the land of Indonesian citizens not controlled by the foreigners also helping Indonesian citizens to be able to use their land to support their lives. Prohibition of land ownership rights for foreign nationals as stipulated in Article 21 of the BAL there are also exceptions to the prohibition, foreigners can use the right to use to build buildings or open a business. The method used is the empirical normative legal research method, namely the incorporation of normative legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in society/social elements).
The Role of the Regulations in Indonesia State System Rokilah Rokilah
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i1.2216

Abstract

In the current era of globalization, when national borders are no longer clear, the existence of written law (jus scriptum), especially in the field of legal studies, namely legislation, has become a basic human need in efforts to achieve justice, peace and legal certainty. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is: 1) how the role of legislation in the Indonesian constitutional system; 2) the function of legislation in the formation of national law. This study uses normative juridical research methods that are qualitative in nature. The data source used is secondary data sources, while the method of collecting data in researching research objects is library data obtained through library research. The results of this study illustrate that the role of legislation is increasingly important as a claim for the principle of legality as one of the characteristics of the rule of law, and the function of legislation confirms that the laws and regulations contain government policies primarily as a means of legitimacy for the government to run the government.
Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Rokilah Rokilah; Sulasno Sulasno
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i2.3942

Abstract

Legal norms (legal norms, rechtnormen) actually regulate internal personal life (internal life) in a civilized and humanistic manner and also regulate interpersonal relationships in social processes. Legal principles can be in the form of a legal norm that is high in location and many things depend on it and the principle can just a norm. This study aims to determine the application of legal principles in statutory regulations; and to find out the application of other principles in the field of laws and regulations. The research method uses a qualitative normative juridical research method with data collection sourced from library research. Based on the nature of this research, it is an explanatory research, namely research that explains and strengthens a theory on the results of existing research. The results of the study show that legal principles are not concrete legal rules, but are the background of concrete and general or abstract regulations. In general, legal principles are not stated in the form of concrete regulations or in the form of articles, but the law cannot be understood without these principles and the application of other principles in accordance with the legal field of the relevant legislation, including: in criminal law, for example the principle of legality, the principle of presumption of innocence and in civil law, for example in contract law, among others: the principle of agreement, freedom of contract, and good faith.
ANALISIS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN SURAT DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Pandu Winata Lumban Toruan; Fuqoha; Rokilah
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i2.2838

Abstract

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Seiring meningkatnya kejahatan narkotika, maka diperlukan adanya upaya pemberantasan dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim.
Juridic Review of Criminal Actions of Sexual Violence Against Women (Case Study in the Women and Children Service Unit of the Tangerang Police) Nova Evriyana; Rokilah Rokilah
Nurani Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i2.12417

Abstract

Violence against women in recent years has increased. Violence occurs anywhere, anytime and to anyone. Sexual violence against women often occurs because of the value system that places women as weak and inferior beings compared to men. Likewise with the view that the female body is a medium or a tool to satisfy male lust. With the large number of sexual violence that occurred, the Women and Children Service Unit of the Tangerang Police tried to resolve all cases without any case arrears. This study aims to determine the handling of cases of Sexual Violence Against Women in the Women and Children Service Unit of the Tangerang Police. To find out the obstacles in the process of handling Sexual Violence Against Women in the Women and Children Service Unit of the Tangerang Police. Researchers use the Juridical Empirical method which is also called field research. That is the main source of data obtained from the field. The results of the study revealed that the Women and Children Service Unit had carried out the handling in accordance with Articles 20 and 21 of the Regulation of the National Police Chief Number. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations.
Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law Rokilah Rokilah
Nurani Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i1.8167

Abstract

The Indonesian state of law, originating from Pancasila and the 1945 Constitution. This is reaffirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, that the State of Indonesia is a state of law. The use of Rechtsstaat and Rule of Law in the concept of a state of law is to distinguish the civil law legal system called the Continental European legal system and the common law legal system called Anglo Saxon, the legal system used in the UK. The relationship between the rule of law and democracy is that democracy must operate within the corridor of the law. This study uses a normative juridical approach, which is the law in reality in social life, as the law is operated by the community in everyday life. Data collection techniques are carried out by means of library research, namely the study of documents that are relevant to research in the libraryNegara hukum Indonesia, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemakaian Rechtsstaat dan Rule of Law dalam konsep negara hukum ini untuk membedakan sistem hukum civil law yang disebut sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum common law yang disebut Anglo Saxon, yaitu sistem hukum yang digunakan di Inggris. Hubungan negara hukum dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (library research) yakni studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian di perpustakaan. 
PENYALAHGUNAAN NAPZA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Nurhafizah Nurhafizah; Hasuri Hasuri; Rokilah Rokilah
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 6 No 1 (2023): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v6i1.2431

Abstract

ABSTRACT Drug abuse is pathological use of drugs (outside of treatment) that has lasted for at least one month in a row and causes disruption in social, school or work functioning. The impact of drug abuse in particular is that it can lead to dependence which is difficult to cure, and even drug users tend to increase the dose they consume to meet their needs. This study aims to determine the factors that influence drug abuse and to determine abuse in terms of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research is empirical juridical in nature, namely an approach by looking at a legal reality in society and the method of collecting data in this study is divided into two, namely the library research method and field research methods such as interviews, observation, and documentation. The research results found that the factors that influence drug abuse in the Maja Polsek area are based on the results obtained that the most dominant factors causing drug abuse are personality, association and social or community. The number of drug cases that occurred in the Maja Polsek area was 19 cases and 23 suspects from the beginning of 2022, in terms of the age of suspected drug dealers and users, the productive age dominated, namely 20-29 years, 11 suspects, 10 suspects aged > 30 years and the rest are at the age of 16-19 years.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN LEBAK BANTEN Feri Irawan; Rokilah Rokilah; Hasuri Hasuri
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol 6 No 2 (2023): PRO PATRIA: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/propatria.v6i2.2728

Abstract

ABTRACT This study aims to find out how law enforcement is for gold miners without permits and to find out efforts to overcome law enforcement obstacles for gold miners without permits in Cibeber District, Lebak Regency. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the research and discussion show that: (1) The implementation of law enforcement against illegal gold miners in Cibeber District, Lebak Banten Regency takes three stages of the process, namely: a) The government carries out joint socialization with the police and Indonesion national army regarding Law Number 4 of 2009 b) carry out patrols as a preventive measure to prevent and monitor mining or dompeng activities; c) Carry out criminal prosecution as a form of repressive efforts strictly against the perpetrators of the dompeng. (2) Efforts made to enforce the law on the criminal act of gold mining without a permit are firstly preventive measures. Second, repressive measures. Obstacles in enforcing the law on the crime of gold mining without a permit are limited supporting facilities and infrastructure, lack of concern and legal awareness of the community, problems with coordination with the government.
Co-Authors Delly Maulana Dwi Nurina Pitasari Feri Irawan Fuqoha, Fuqoha Hasuri, Hasuri Mia Mukaromah Nova Evriyana Nurhafizah Nurhafizah Pandu Winata Lumban Toruan Siti Kamila Khaerunnisa Sulasno Sulasno