Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) JURNAL MAHKAMAH Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syi'ar Iqtishadi ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Legalitas: Jurnal Hukum Mizan: Journal of Islamic Law
Hasuri, Hasuri
Universitas Serang Raya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Penguatan Kapasitas Kelompok Tani dalam upaya meningkatkan Produktivitas Budidaya Ubi Ungu sebagai Produk Olahan Pangan Lokal di Desa Sidamukti Baros Kabupaten Serang Sukendar Alwi; Marthalena Marthalena; Hasuri Hasuri
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 1 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v1i1.1045

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bimbingan  dan  pelatihan sosialisasi  inovasi teknologi pengembangan demplot  budidaya pangan lokal ubi ungu sebagai pangan lokal, edukasi  tentang  kegiatan desain produk aneka olahan pangan local, Training pengembangan usaha industri pangan lokal seperti pengetahuan teknologi pengolahan ubi ungu, analisis usaha pangan lokal dan keamanan pangan dan Knowledge Sharing penataan tata kelola administrasi dan manajemen kelembagaan kelompok tani seperti penataan buku administrasi dan kelembagaan. Metode kegiatan yang digunakan adalah Participatory Learning And Action. Kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ; anggota kelompok tani memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan  bimbingan  dan  pelatihan sosialisasi  inovasi teknologi pengembangan demplot  budidaya pangan lokal ubi ungu sebagai pangan lokal berada pada kategoti very good atau skala 70-85%, kegiatan pengabdian masyarakat masyarakat tentang edukasi  dan Training pengembangan usaha industri pangan lokal serta Knowledge Sharing penataan tata kelola administrasi dan manajemen kelembagaan kelompok tani seperti penataan buku administrasi dan kelembagaan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
Peningkatan Kesadaran Hukum Santri Dalam Memahami Tindak Kekerasan Di Pondok Pesantren Modern Assa’Adah Hasuri; Dwi Nurina Pitasari; Rokilah; Delly Maulana
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v2i2.2957

Abstract

Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri untuk unggul secara spritiual, pengendalian diri, kecerdasan knowledge, kepribadian dan memiliki akhlak mulia. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan sistem pembinaan twenty four hours (full time 24 jam) diharapkan membentuk kepribadian peserta didik yang baik kini menjadi lembaga yang menakutkan dengan adanya kasus-kasus kekerasan terjadi di asrama (tempat pendidikan pesantren) yang berdampak pada trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan. Fokus utama program pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan secara dini di Pesantren, khususnya dalam lingkungan Pesantren Assaadah. Tujuan khusus yang diharapkan tercapai melalui program pengabdian ini yaitu perbaikan kualitas pendidikan dan kepribadian siswa pesantren dan menciptakan kedisiplinan dilingkungan pesantren sehingga tercipta pola komunikasi dan penanganan perilaku menyimpang yang efektIf dan efisien.
Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam Hasuri Hasuri
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2018): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v2i1.575

Abstract

The settlement of criminal cases by using the punishment method for the perpetrators (retributive) is not effective enaough and it is not become deterrent for the perpetrators but they more expert in doing criminal acts, moreover the perpetrators are children under the age that they are unstable in psychiatric and very easy to imitate the negative behavior gained in jail. Many methods of punishment offered by experts to change conventional punishment methods one of them is using the Restorative Justice, the  concept of punishment is by involving the victim's family efforts not only focus on giving suffering to the perpetrator but also healing the injuries suffered by the victim and the victim's family. This study focuses on the concept of Restorative Justice for children involved in criminal acts of murder in Islamic criminal studies, and find the differences in the application of Restorative Justice in the provision of a positive legal system in Indonesia with Islamic criminal law.
Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum Hasuri Hasuri
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v3i2.1879

Abstract

Justice in the criminal justice system is a static and dynamic in accordance with the space, time and conditions of criminal acts, justice has legal aspects in criminal justice. Understanding justice in the criminal justice system will be found differences in justice that are relatively in accordance with criminal acts and the consequences of these criminal acts. The clean and authoritative administration of justice is the ideals of the judiciary in Indonesia and the hope of seeking justice, the face of the judiciary forms a fair criminal justice system if under ideal conditions, sometimes the criminal justice system does not escape the pressures of the interests of those who want to polarize the law in accordance with a sense of justice constructed by law enforcement as a sub-system of the judiciary body. Normative law enforcement is a series of actions to maintain material law that has been violated by legal subjects in general, law enforcement in the criminal justice system has unique characteristics and procedures in accordance with the legal system adopted and continuously shifts in balance through a renewed legal system . Relevant issues to be examined are: What is the basic idea of a fair trial, How to approach the control of the criminal justice system as an alternative to distributing justice. This study uses a constructivist paradigm with Non-Doctrinal Approach Method or socio-legal research with Qualitative methods, the research specifications are using analytical descriptive, the main data types in this study are field data and are supported by library data, data analysis methods are using Juridical-Qualitative data. For field data validation using interview and observation techniques. The results of the research and discussion in this study are in accordance with the problems that were the focus of the study found the following matters: First, the lack of harmony between the legal system and the criminal law enforcement system has an impact on the basic idea of the criminal justice system. Second, control in the criminal justice system is part of the transformation and reform of the legal system in the criminal justice system.
Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia Fuqoha Fuqoha; Ahmad Sururi; Hasuri Hasuri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.617 KB) | DOI: 10.25217/jm.v3i1.252

Abstract

Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.
Analisi Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM Hasuri Hasuri; Mia Mukaromah
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2020): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i2.820

Abstract

Corruption is considered an extraordinary crime and requires extraordinary handling as well. In handling corruption, special handling is needed by using the theory of inverse evidence or reversing the burden of proof, but in a balanced way. This is in order to avoid the potential to violate human rights principles and respect the rights of the accused. The method used is an empirical normative legal research method, which is a combination of normative legal provisions (laws) with empirical elements (legal events in the community or social elements).Keywords: Reverse Proof, Corruption, Human Rights  AbstrakTindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanganan yang khusus dengan menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang. Hal tersebut agar terhindar dari potensi melanggar prinsip HAM dan penghargaan hak-hak terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat atau unsur sosial).Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi, Hak Asasi Manusia
Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Najmudin Najmudin; Syihabudin Syihabudin; Hasuri Hasuri
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 1 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i1.893

Abstract

This study aims to describe the settlement of waqf disputes in Kubang Puji Pontang from a positive legal perspective in Indonesia. The location of this research is located in the village of Kubang Puji, Pontang District, Serang Regency. The methodology used in this research is descriptive qualitative method, with a normative juridical approach. The data collection method in this research was conducted by interview and document study. The results of this study indicate that the donated land dispute in Kubang Puji Village is in the form of an heir lawsuit due to the land that has been donated by Wakif not being properly managed by Nazhir, so that the land becomes a landfill and gradually narrows eroded by local residents' houses, other related disputes. with the relocation of schools standing on waqf land, pros and cons occurred between the Foundation management and the Mosque's managers. Both disputes were resolved by deliberation to reach consensus by presenting disputing parties and community leaders. In the perspective of positive law that applies in Indonesia, the settlement of waqf disputes carried out in Kubang Puji village follows the Non-litigation method, meaning that the settlement of waqf disputes is carried out outside the court, by way of deliberation to reach consensus in accordance with Article 1 point 10 of Law No. 30 of 1999 and the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2014 concerning waqf.Keywords: Positive Law; Waqf Dispute AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar, sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.Kata Kunci : Hukum Positif, Sengketa Wakaf
PENGARUH PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DESA SEKITAR (Studi Pada Pondok Pesantren Modern Assaadah Desa Dahu Kecamatan Cikeusal Serang Banten) Najmudin Najmudin; Ma’zumi Ma’zumi; Hasuri Hasuri
Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35448/jiec.v3i2.6583

Abstract

This study aims to follow up and develop previous research by analyzing how much influence the Islamic boarding school has on the economic empowerment of women in surrounding villages. This study examines the influence of ijarah on women's economic empowerment, the effect of wakalah bil ujrah on women's economic empowerment and the influence of pesantren on women's economic empowerment. The objects of this study were the instructors of Islamic boarding schools, santri, BMT managers of pesantren and women from surrounding villages. This research uses quantitative methods using descriptive research and causal research. Data from the two variables above were analyzed using the SPSS v.19 program. the population in this study were santri, managers of BMT pesantren and women from surrounding villages. The data used in this study are primary data, through the distribution of questionnaires to 60 respondents consisting of santri, BMT pesantren managers and village women around Dahu village, Cikeusal sub-district, Serang Regency, Banten. Based on the results of data analysis, it was concluded that ijarah partially had a significant effect on women's economic empowerment. because the t value is greater than t table (7,937> 1,672) and the significance value is smaller than the α value (0,000 <0.05). wakalah bil ujrah partially has a significant effect on women's economic empowerment, because the value of t arithmetic is greater than t table (5,738> 1,672) and the significance value is smaller than the value of α (0,000 <0.05). Islamic boarding school has a positive and significant influence on the women economic empowerment in surrounding villages with a calculated F value greater than f table (233,491> 3.16) and a significance smaller than α (0,000 <0.05).
PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Hasuri Hasuri; Mia Mukaromah
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.9605

Abstract

Corruption is considered a great crime and requires special handling. In handling corruption, special handling is needed by using the proof reversed or reversal of the burden of proof but in a balanced manner. The purpose of this study is to explain the reverse evidence of corruption from a human rights perspective. This research uses the empirical normative legal research method, namely the combination of normative legal provisions (laws) with practical elements (legal events in society/social elements). The study results state that the theory of reverse proof of corruption cases based on a human rights perspective does not violate the principles and respect for the rights of the defendants in the general principles of criminal law.
PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM Hasuri Hasuri; Khoirul Anam
Nurani Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i1.6563

Abstract

 This study raises the legal relationship between civil and public responsibility for the loss of patients who promise treatment or cure the patiennts illness. Using this by the liabriary Research Method a normative legal approach based on the strick Liabilitu theory results in the doctor being liable for violations of law both intentinally dolus an culpas’s negligence, physivian liability can also be in the form of material and immaterial compensation.Penelitian Ini mengangkat hubungan hukum secara keperdataan dan kepidanan pertanggungjawaban Dokter terhadap kerugian pasien yang menjanjikan pengobatan atau meyembuhkan penyakit pasien. Dengan menggunakan metode Liabriary Research pendekatan hukum normatif berdasar teori Strick liability dihasilkan dokter dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindalan melanggar hukum baik yang disangaja dolus maupun karna kelalaian culpa, pertanggungjawaban dokter bisa juga berupa pergantian ganti rugi materil dan immateril.
Co-Authors Ahmad Sururi Cici Aputri Delly Maulana Dwi Nurina Pitasari Dwi Nurina Pitasari Feri Irawan Fitria Agustin Fuqoha, Fuqoha Jakaria Jakaria Khoirul Anam Marthalena Marthalena Ma’zumi Ma’zumi Mia Mukaromah Mia Mukaromah Najmudin Najmudin Najmudin Najmudin Nanah Sujanah Nurhafizah Nurhafizah Rokilah Rokilah Rokilah Rokilah Sukendar Sukendar Syihabudin, Syihabudin