Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Forestry Research JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
Kirsfianti L. Ginoga
Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONDISI TATA KELOLA HUTAN UNTUK IMPLEMENTASI PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN (REDD+) DI INDONESIA Ekawati, Sulistya; Lugina, Mega; Ginoga, Kirsfianti L.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu elemen kritis untuk mendukung keberhaslan REDD+ adalah melalui upaya meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya kondisi tata kelola lembaga REDD+ sudah ada. Penelitian dilakukan pada tahun 2011 di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Berau. Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada keberadaan kegiatan percontohan (Demonstration Activities good) di lokasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga REDD+yang ada belum sepenuhnya mencerminkan tiga pilar dalam good governance , keterwakilan unsur masyarakat masih kurang. Indikator profesionalisme menduduki nilai tertinggi, sedangkan indikator partisipasi menduduki nilai terendah. Lembaga yang dapat berpotensi untuk menjadi lembaga REDD+ tersebut juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance , hal ini karena baru dalam tahap awal operasional. Lembaga REDD+ yang ada semuanya merupakan lembaga ad hoc sehingga bersifat sementara, ada kecenderungan tidak adanya learning organization dan mengarah ke overlapping fungsi. Penelitian menyarankan beberapa hal: (i) penguatan tata kelola hutan pada lembaga REDD+ yang sudah ada bisa dilakukan melalui penguatan pilar masyarakat dan penguatan prinsip partisipasi, (ii) masyarakat atau pihak yang mewakili masyarakat perlu dilibatkan dalam struktur kelembagaan REDD+, (iii) Penilaian prinsip-prinsip good governance dalam institusi REDD+ akan lebih komprehensif jika dilakukan pada kondisi implementasi, dimana mekanisme distribusi pembayaran dari kegiatan penurunan emisi sudah berjalan, (iv) Fungsi fasilitas perlu terus diperkuat sebagai penggerak mekanisme REDD+ agar dapat terimplementasikan dan (iv) Struktur organisasi yang terbaik mengikuti strategi REDD+yang ditetapkan.
ANALISIS RANCANGAN PERAN PARA PIHAK DAN MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIFNYA DALAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN Nurfatriani, Fitri; Indartik, Indartik; Ginoga, Kirsfianti L.
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka penyiapan implementasi REDD dibutuhkan suatu kerangka kerja yang terdiri atas 5 komponen, diantaranya distribusi manfaat dan tanggung jawab. Dalam fase ini yang perlu disiapkan adalah aspek kelembagaan dan metodologi terkait REDD baik di tingkat nasional maupun sub nasional. Kajian ini membahas secara detail para pihak dan perannya dalam perancangan mekanisme distribusi manfaat dan tanggung jawab REDD. Metode analisis data yang digunakan adalah stakeholder analysis. Penelitian di lakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD adalah entitas internasional/nasional, Komnas REDD, Komda REDD, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, pengelola, masyarakat sekitar hutan, Lembaga Penilai Independen. Dengan mengetahui minat dan wewenang para stakeholder dalam perancangan mekanisme distribusi insentif REDD dapat disusun strategi perancangan mekanisme dengan melihat pada matriks minat dan kewenangan stakeholder. Selain itu diperlukan adanya regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD, paling tidak dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut yang perlu direspon dalam waktu dekat adalah peran sentral Kementerian Keuangan sebagai koordinator dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai pengaturan dana perimbangan antara pusat dan daerah dari hasil REDD.
ECONOMIC ASSESSMENT OF SOME AGRO FORESTRY SYSTEMS AND ITS POTENTIAL FOR CARBON SEQUESTRATION SERVICE IN INDONESIA Ginoga, Kirsfianti L.; Wulan, Y. Cahya; Lugina, Mega; Djaenudin, Deden
Indonesian Journal of Forestry Research Vol 1, No 1 (2004): Journal of Forestry Research
Publisher : Secretariat of Forestry Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/ijfr.2004.1.1.31-49

Abstract

This paper  provides  several alternatives  agroforestry  and plantation   systems  to consider  for carbon  sequestration  purposes.   It is indicated  that multicropping  of  coffee multistrata  or fruit trees such as mango,  duku and durian with timber or food and vegetable crops  produces  more benefits financially and economically compared  to monoculture  of tree plantation  such as albizia. The  former  system is more attractive in terms  of  return  to labour  and land.  However,  the later system produce  more carbon  and low cost of  carbon,  which is more potential  from the  buyers point  of  view: So there  is a trade-off   from  supply  and  demand   side  for  choosing   the  best alternatives   system.   Implication   of  these  are as follows:  (i) amount   and  price  of  product   is becoming  a key factors in determining  whether  a system is more  feasible  for selling of  product or carbon  trade, and (ii) there is   a need to create incentives  system for land  owners/producers if carbon  trade is a priority.
Co-Authors Deden Djaenudin Fitri Nurfatriani Indartik Indartik Mega Lugina Sulistya Ekawati Y. Cahya Wulan, Y. Cahya