Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis Kebijakan Pertanian Forum Penelitian Agro Ekonomi Jurnal SEPA (Social Economic and Agribusiness Journal) Analisis Kebijakan Pertanian Journal of Food System and Agribusiness (JoFSA)
Valeriana Darwis
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala Valeriana Darwis
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.214 KB) | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.159-179

Abstract

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan tahun 2006 dan sampaisekarang masih berlanjut. Program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun (tahap) dengan tujuan akhir mengurangi rawan pangan di perdesaan (mandiri). Sudah 158 desa masuk tahap kemandirian dan diharapkan desa yang sudah mandiri bisa membina 3 desa lainnya dalam program Gerakan Kemandirian Pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Bagi desa yang sudah tidak aktif kelembagaannya, maka program tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya bagi desa yang kelembagaannya kurang aktif, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Selain itu diperlukan dana dari pemerintah untuk pengurus dalam menggerakkan lembaga TPD dan LKD. Dana itu diinisiasi dahulu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan Demapan maka peranan BKP Provinsi perlu ditingkatkan lagi agar masalah kabupaten tidak melakukan monev kegiatan dengan baik dan seringnya pergantian SDM di tingkat kabupaten bisa diatasi.
Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya Valeriana Darwis; nFN Supriyati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.391 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n1.2013.45-60

Abstract

Pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti: (i) pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, (ii) titik bagi terakhir berada di kelompok tani (lini v), (iii) penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya dan (iv) pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas PPNS dan KP3
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan Valeriana Darwis; I Wayan Rusastra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.065 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n2.2011.125-142

Abstract

Program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Hal ini terlihat pada program PUAP dan Demapan. Adapun persamaannya antara lain : sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro ditingkat desa, dan dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping. Dalam pelaksanaannya program tersebut masih banyak mengalami permasalahan dan untuk mengatasinya diperlukan koordinasi dengan cara mensinergikan program PUAP dengan Demapan. Sinergi dan integritasi kedua program mencakup beberapa aspek, yaitu : (1) diawali dengan sinergi data, pemilihan desa penerima program; (2) penataan internal kelembagaan program; (3) pemantapan pengembangan infrastruktur dengan sasaran akselerasi pengentasan kemiskinan; dan (4) antisipasi implementasi sinergi kedua program di lapangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek tersebut, diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.
DINAMIKA KERAGAAN KEMISKINAN DI DESA PATANAS DAN UPAYA MENGATASINYA Valeriana Darwis
SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol 11, No 1 (2014): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sepa.v11i1.14162

Abstract

Poverty reduction  is a priority  development agenda  and  a lot of  programs or  policies  that  have  been  implemented  by  the  government.  One  of  the  pockets  of poverty  are  diperdesaan  where  people  work  in  the  agricultural  sector.  In  locations irrigated  rice  agro-ecosystem  study  the  performance  of  rice-based  poverty  in  2007 and 2010  experienced a  negative growth,  it is seen from: (i)  reduced  employment  and increased  unemployment,  (ii)  a source  of income  from  agriculture  generally,  but  she became  a source  of income  in  non-agriculture,  (iii)  land  ownership  between  0.25 to 1 ha  and  reverse  the  decline  of arable land  rent  is increasing,  (iv)  expenditure  on food increased  primarily  to  meet  the  needs  of  carbohydrates  and  animal  sources.  The dynamics of  the most  positive  efforts  made  respondents  in addressing  the problem of food  by  way  of  debt,  overcoming  difficulties  by  reducing  the  amount  of  clothing purchases,  overcoming  difficulties  fulfilling  its way into  participants  health  insurance for the poor,  addressing  educational  problems  by borrowing  money  or  do not  attend school.
Co-Authors Atika Dyah Perwita Chairul Muslim Chairul Muslim I Wayan Rusastra Iwan Setiaji Anugrah nFN Saptana nFN Supriyati Sri Hastuti Suhartini Yonas Hangga Saputra