This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Uyat Suyatna
Sosiohumaniora Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047

Abstract

Tindak pidana korupsi dilakukan sebagian besar kepala daerah semakin merajalela, evaluasi kebijakan menggunakan kebijakan publik. Dan penelitian mencegah tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yaitu suatu metode penelitian untuk menggali informasi yang diperlukan secara komprehensif, mendalam, dan apa adanya. Evaluasi kebijakan tindak pidana korupsi dengan indikator specifications,  measurement, and analysis kebijakan ditemukan hasil bahwa pidana korupsi dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (2018), menyebutkan ada 115  kepala daerah. Rinciannya 22 orang gubernur, 80 orang bupati dan 13 orang walikota. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh kepala daerah, sehingga Indonesia masih belum menjadi negara maju.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR PERDAGANGAN DI INDONESIA Uyat Suyatna
Sosiohumaniora Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19370

Abstract

Ekspor rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia, disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan teori kebijakan publik. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu kasus, seperti kebijakan atau proses berdasarkan pandangan dari partisipan. Implementasi kebijakan ekspor dengan indikator organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan ditemukan hasil bahwa Indonesia kalah dengan sejumlah negara di Asia dalam hal volume ekspor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017), ekspor Indonesia pada tahun 2017 hanya mencapai 168,73 miliar. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ekspor Indonesia belum bisa menyamai sejumlah negara di Asia, dan belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. 
EVALUASI KEBIJAKAN NARKOTIKA PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA Uyat Suyatna
Sosiohumaniora Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.357 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara membuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode participation observation yang disebut juga dengan observasi aktif, langsung pada 34 provinsi di mana kasus itu terjadi. Evaluasi kebijakan narkotika dengan indikator isi, implementasi, dan dampak kebijakan ditemukan hasil penyalahgunaan narkotika setiap hari 30-40 orang meninggal dunia. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan dewasa, menjadi produsen, pengedar, dan pengguna, narkotika di Indonesia