Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Media Birokrasi
Mesy Faridah Hendiyani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
INTEGRATED BORDER MANAGEMENT TO ACHIEVE COMMUNITY WELFARE OF KEPULAUAN RIAU PROVINCE Rusmiyati Rusmiyati; Mesy Faridah Hendiyani; Afni Nooraini; Alma'arif Alma'arif
Sosiohumaniora Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v24i1.36790

Abstract

ABSTRACT. Border area as a front line of a country needs special attention from the government of that country. Most of the domestic problems experienced by a country come from the border. Human and drugs trafficking, also illegal timber transactions are examples of problems that still occur in Indonesia nowadays especially located in Kepulauan Riau Province. This study aims to describe the Integrated Border Management based on European Commission carried out in Indonesia, especially at the country border in Kepulauan Riau Province, Indonesia. By using the post-positivistic paradigm, this study uses interviews and documentation as data collection techniques. Interviews were conducted to actors, both central and regional, such as the Deputy for Border Management (BNPP-RI), the Head of the BNPP Planning and Cooperation Bureau, the Head of the Riau Islands Province Government Bureau and his staff, the Head of Local Development Planning Agency of Batam City, Natuna Regency. The results showed that the state border managers at the central, provincial, and regency/city governments have different institutions which result in differences in personnel procedures, finances, and resource allocation. The concept of Integrated border management needs to be adjusted to the concept considering the geographical characteristics of Indonesia, which has sea and land borders.
Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Studi Pada: Kementerian dan Lembaga Mesy Faridah Hendiyani; Hamzah Fansuri
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 6 No. 2, Oktober, 2024
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v6i2.4940

Abstract

Kebijakan evaluasi belanja SPBE instansi pusat dalam rangka pemberian rekomendasi (clearance) telah berjalan sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini. Kebijakan clearance diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan penganggaran belanja SPBE kementerian dan lembaga sehingga menjadi lebih terarah, efisien, dan efektif. Untuk melihat apakah kebijakan clearance tersebut berhasil mencapai tujuan dari penerapan kebijakannya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2000) dengan melihat dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan clearance pada dimensi efektivitas telah berhasil mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE, dimana perencanaan dan penganggaran SPBE dilaksanakan berpedoman kepada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Pada dimensi efisiensi, kebijakan clearance mampu menurunkan potensi penggunaan sumber daya anggaran yang saling overlapping. Pada dimensi kecukupan ditemukan bahwa kebijakan clearance tidak cukup untuk diterapkan pada kementerian dan lembaga saja, namun perlu diterapkan di pemerintah daerah. Pada dimensi pemerataan ditemukan bahwa tidak semua kementerian dan lembaga dilakukan clearance. Hal tersebut disebabkan pengajuan clearance dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sehingga kecenderungan untuk tidak mengajukan sangat tinggi. Pada dimensi responsivitas, pelaksanaan kebijakan ini masih perlu ditingkatkan responsivitasnya dilihat dari beberapa pengajuan yang melebihi durasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 15 hari kerja untuk penyelesaian setiap pengajuan clearance. Pada dimensi ketepatan, ditemukan bahwa kebijakan clearance relevan dengan prinsip SPBE yaitu efektivitas dan efisiensi. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Clearance, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Efisiensi.
Kolaborasi Pentahelix pada Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Kota Lama Semarang Ni Wayan Anjeli Swasti; Mesy Faridah Hendiyani
Jurnal Media Birokrasi Jurnal Media Birokrasi, Vol. 8 No. 1, April 2026
Publisher : PRODI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmb.v8i1.6436

Abstract

Destinasi heritage nominasi UNESCO, Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) berada pada kondisi mengalami degradasi fisik atau kerusakan infrastruktur dan konflik kepentingan. Padahal, kawasan ini potensial untuk daya tarik wisata berbasis pelestarian budaya dan lingkungan.  Tujuan studi ini adalah  untuk menganalisis kolaborasi pentahelix oleh pemerintah, swasta, media, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.  Studi KKLS ini menggunakan kerangka collaborative governance melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur kepada delapan informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix di KKLS berjalan cukup efektif: pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, pelaku usaha menyediakan inovasi ekonomi, AMBO menggerakkan partisipasi komunitas, akademisi berkontribusi pada kajian teknis, serta media mendiseminasikan informasi. Namun demikian, ditemukan sejumlah hambatan, yakni koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya Perda Pemajuan Kebudayaan, serta ketimpangan kapasitas antar aktor. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan memerlukan forum kolaborasi yang terstruktur, kepemimpinan fasilitatif yang kuat, dan regulasi yang komprehensif. Penelitian ini berkontribusi pada pengisian gap literatur tentang tata kelola kolaboratif kawasan wisata heritage perkotaan di Indonesia dan menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata berkelanjutan memerlukan forum kolaborasi yang terstruktur, kepemimpinan fasilitatif yang kuat, regulasi yang komprehensif, serta partisipasi aktif seluruh elemen pentahelix.
Co-Authors Alma’arif, Alma’arif Hamzah Fansuri Ni Wayan Anjeli Swasti Nooraini, Afni Rusmiyati Rusmiyati Salsabila Hardiawanti