<![CDATA[Perundingan pertanian di OPD hampir tidak mengalami kemajuan sejak dihasilkannya kerangka kerja Paket Juli (July Package) pada tahun 2004. Perundingan sektor pertanian tetap berjalan sulit, bahkan sampai saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) VI di Hongkong yang telah berlangsung pada Desember 2005 yang lalu. Semua negara masih ingin melindungi pertaniannya dengan berbagai cara dengan Bantuan Domestik/BD, Subsidi Ekspor/SE atau menaikkan tarif. Makalah ini ditujukan untuk menganalisis (ex anfe) pengaruh pemotongan atau bahkan penghapusan BD yang dilakukan NM terhadap kinerja komoditas pangan Indonesia melalui teknik simulasi. Hasil simulasi menunjukkan perbedaan yang jelas dalam perubahan harga-harga masukan antara NM(yang diwakiliAS dan UE) dan NB (yang diwakili Indonesia dan K33) akibat pemotongan subsidi domestik di NM. Hal ini ditunjukkan oleh semua skenario yang dicoba. Sementara harga lahan dan upah tenaga kerja/TK tak terampil menurun di NM, keadaan sebaliknya justru terjadi.di NB. Bagi faktor produksi modal, pemotongan BD di NM memberi pengaruh yang jelas berbeda juga antara di AS di satu fihak dan di UE, Indonesia dan K22 di fihak lain untuk semua usulan. Dalam hal ini NB mengalami penurunan PDB, tetapi dengan persentase yang kecil sekali, sementara NM mengalami peningkatan PDB yang juga relatif kecil. Indonesia sendiri diprakirakan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen. Tingkat penurunan PDB Indonesia ini relatif sangat kecil. Seiring dengan indikator PDB, pemotongan BD di NM memberi dampak pada penurunan kesejahteraan, yaitu sebesar 18-28 juta dolar AS di Indonesia dan 460-650 juta dolar AS di K33, sementara di AS dan UE tetap meningkat. Peningkatan kesejahteraan meskipun pemotongan bantuan domestik diNM berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan dan PDB Indonesia, tetapi beberapa produksi dan harga-harga komoditas pertanian pangan dan harga-harga masukan pertanian dapat meningkat, sehingga pendapatan petani komoditas-komoditas dan pemilik sumberdaya pertanian ini dapat meningkat. Peningkatan pendapatan petani iniselanjutnya berpotensi meningkatkan pendapatan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi pedesaaan. Oleh karena itu, Indonesia, seyogyanya aktif dalam perundingan bilateral dan multilateral untuk mendesak agar bantuan domestik di NM ini dihapus.]]>
