<![CDATA[Abstract Management of the coastal areas and small islandson the the constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Article 33 paragraph (3) and (4),, must pay attention to the economic analysis, environmental analysis, and social analysis, so that the construction can be done sustainably. The importance of balance between the demand for development triggered to the needs of the preservation of that does not preclude the next generation to benefit from the natural resources is, this thesis was focused discussion on core zone conservation area that is part of conservation area protected devoted as the area protection habitats and population resources was found in the coastal and small islands and its use limited to research. The problems which discussed are the designation and functions of the absolute core zone for the protection of the habitat and population of the coastal regions and small islands, be inconsistent with the existence of the article which provides substantive gaps of the possibility to change the designation and functions of the core zone of the conservation area for the activities of exploitation, in other words blurs the norm which set the core zone as a protected area. Furthermore, the type of research which used in this journal is research law normative with the statute approach and conceptual approach with the result as follows: the first, was that characteristic of the ocean are can not be separated that allows change typical and quality of core zone conservation area, the rules of change in designation and functions core zone conservation area required by using Minister for Public Works Regulation No. 18/ PRT/ M/ 2010 on guidelines revitalization area as a basis. Second, the word of “exploitation†containing ambiguous, allowing chink political transactional that its use less pay attention to conservation, so that the utilization gives less benefit sustainable development. Key words: core zone, conservation area, management of coastal areas and small islands, exploitation Abstrak Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilberdasarkan amanat UUD-RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), haruslah memperhatikan analisa ekonomi, analisa lingkungan, dan analisa sosial, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dikatakan berkelanjutan. Pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan pelestarian agar tidak menghalangi generasi selanjutnya untuk mengambil manfaat dari kekayaan alam yang ada, jurnal ini memfokuskan pembahasan mengenai zona inti kawasan konservasi yang merupakan bagian dari kawasan konservasi dilindungi yang ditujukan sebagai kawasan perlindungan habitat dan populasi sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian. Permasalahanya adalah peruntukan dan fungsi zona inti yang mutlak untuk perlindungan habitat dan populasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, menjadi tidak konsisten dengan adanya pasal yang secara substantif memberikan celah adanya kemungkinan untuk merubah peruntukan dan fungsi zona inti kawasan konservasi tersebut untuk kegiatan eksploitasi, dengan kata lain mengaburkan norma dipetakannya zona inti sebagai kawasan lindung mutlak. Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan menjawab masalah yang ada, jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan hasil sebagai berikut: pertama karena karakteristik laut yang tidak bisa disekat-sekat yang memungkinkan perubahan ciri khas dan kualitas zona inti kawasan konservasi, aturan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi zona inti kawasan konservasi diperlukan dengan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/ PRT/ M/ 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan sebagai dasar. Kedua, kata “eksploitasi†mengandung multi tafsir, sehingga memungkinkan adanya celah politik transaksional yang penggunaannya kurang memberikan perhatian kepada konservasi dan kurang memberikan kemanfaatan pembangunan yang berkelanjutan. Kata kunci: zona inti, kawasan konservasi, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, eksploitasi.]]>
