Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>;
<![CDATA[Saputra, Ginanjar Bowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1078.128 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v6i2.25592
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine consideration related impacts unfair business competition in the Commission’s Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2016. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The results showed that the impact of unfair business competition in Comission’s Decision Number 01 / KPPU-L / 2016 is still very simple, lacking in detail and still not in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999.Keywords: Conspiracy; Business Competition; Enforcement Rule of LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan terkait dampak persaingan usaha tidak sehat pada Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan terapan.. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 masih sangat sederhana, kurang menjelaskan secara detail dan masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015) ]]>
<![CDATA[Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.613 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v8i1.40386
<![CDATA[AbstractThis article aims to legal protection for foreign brands (famous) against the removal of a foreign brand (famous) listed as well as knowing clearly study the sentence “usage” in section 74 subsection (1) of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, and prescriptive in nature. The source of the legal materials that are used in the form of primary and secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion of results that PT Inter IKEA Systems B.V. as famous foreign brands can use brand protection “right Priorities” that bersumberkan to the principles of the Paris Convention effect has been incorporated in the the Treaty of TRIPs, namely with the principle of national treatment. Last usage in section 74 subsection (1) o of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications stated that the use of the brand in the production of goods or services traded. When the last usage is calculated from the last date of usage even after that the goods concerned are still circulating in the community.Keywords: Legal Protection; Right; Famous Foreign BrandsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar serta mengetahui secara jelas kajian kalimat “pemakaian terakhir” dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggunakan perlindungan merek “Hak Prioritas” yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan principle of national treatment. Pemakaian Terakhir dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak; Merek Asing Terkenal]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN NIAGA JO PUTUSAN M.A NOMOR: 80 K/PDT.SUS-HKI/2016) ]]>
<![CDATA[Triantoro, R. Adhitya Nugraha]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Privat Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (840.084 KB)
<![CDATA[AbstractThis article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS FOTO PRODUK DIGITAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Arum, Oriza Sekar]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60035
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the forms of copyright violation in the case of using digital product photos on social media Instagram and know the inhibiting factors in the implementation of copyright protection of digital product photos on social media Instagram. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, the technique used in the collection of legal materials is the study of documents or library materials. The approach used is the statutory approach and the case approach by solving legal problems based on applicable laws and regulations and reviewing cases related to issues that have occurred. The results of the study show the fact that: copyright protection has several inhibiting factors, namely there is no Collective Management Institute that focuses on photographic works, community economic issues, the community's legal culture, there is a confusing legal dualism in copyright law, Instagram has not provided protection maximum to its users related to copyright.Keywords: Copyright; Digital Product Photos.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam kasus penggunaan foto produk digital di media sosial Instagram dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta foto katalog digital pada media sosial Instagram. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan kenyataan bahwa: perlindungan hak cipta terdapat beberapa faktor penghambat yaitu belum ada Lembaga Manajemen Kolektif yang fokus pada karya ciptaan fotografi, persoalan ekonomi masyarakat, budaya hukum masyarakat, adanya dualisme hukum yang membingungkan pada undang-nndang hak cipta, Instagram belum memberikan perlindungan maksimal kepada para penggunanya terkait hak cipta.Kata Kunci: Hak Cipta; Foto Produk Digital.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Prabawa, Andryan Dwi]]>;
<![CDATA[Hadi, Hernawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i1.19934
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study, the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee. Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender Committee AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender. Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender]]>
<![CDATA[KEBERADAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA ( STUDI DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Sarah Meilita Indrani]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v5i2.19386
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine online arbitration conformity with the legal system in Indonesia and to determine about the application of online arbitration in Indonesia as one of the alternative dispute resolution business. In this article also contains the online arbitration procedure and also contains about weaknesses and advantages online arbitration as a means of dispute resolution business.This article is an empiric legal research. The location of the research at the BANI Arbitration Center, Jakarta. The specification of this article is the descriptive reserach, which is a research meant to give descriptions concerning research results accompanied by the analysis of the prevailing law. The article approach in this study is the approach of legislation and qualitative approach. This type of article data used include primary and secondary data. Source of research data collection techniques used is field study and literature study. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique.The result showed that online arbitration does not conflct with the Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution. While about the application of online arbitration actually have not been applied in Indonesia, it’s just that the online arbitration procedure is the same thing with the conventional arbitration procedure, the difference in online arbitration conduct online using internet network.Keywords: Online Arbitration, Act No. 30 of 1999 about Arbitration and Alternative Dispute Resolution, BANI Arbitration CenterAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Dalam artikel ini juga berisikan mengenai prosedur daripada arbitrase online serta kelebihan dan kelemahan arbitrase online sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yaitu di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta. Spesifikasi artikel ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian disertai analisa mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan artikel dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Jenis data artikel yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase online tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk penerapan dari arbitrase online itu sendiri sebenarnya belum diterapkan di Indonesia, hanya saja prosedur untuk melakukan arbitrase online sama hal nya dengan prosedur arbitrase konvensional, perbedaannya pada arbitrase online dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet.Kata kunci: Arbitrase Online, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (IndIrect evIdence) TERHADAP PRAKTIK KARTEL ]]>
<![CDATA[Dimas Surya Pranata]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v8i2.48418
<![CDATA[AbstractThis article aims to know the enforcement of business competition law in the implementation of indirect evidence on cartel practices.This article belongs to legal principles and legal doctrines in order to answer the legal problems encountered who based focus read and study materials primary and secondary law. For law drafting to be able to produce arguments for new theories or concepts, it is a prescription for solving the problems of this legal research. The results of the research indicate that the enforcement of business competition law against cartel practices in Indonesia continues to face obstacles and has not been maximized. This indirect evidence can be used as a solution to the difficulty of proving the practice of cartels in business competition laws, provided that they are equipped with other evidence. Indirect evidence may be included in the category of evidence in Article 42 of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition.Keywords: Law Enforcement; Indirect evidence; Cartel PracticesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap penerapan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) terhadap praktik kartel. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulisan hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang terkait dalam penelitian hukum ini. Hasil Penelitian menyatakan penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik kartel di Indonesia masih menemui kendala dan belum maksimal. Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) ini dapat dijadikan solusi atas sulitnya pembuktikan praktik kartel dalam hukum persaingan usaha, Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dapat dimasukkan dalam kategori alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Indirect evidence; Praktik Kartel]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI PERSEROAN TERBATAS DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[' Luthfia]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60053
<![CDATA[Abstract This article describes and examines the problems regarding how the merger, acquisition, and consolidation of incorporated can lead to monopolistic practices and unfair business competition.This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials, secondary and tertiary. Data collection techniques used is library study and through regulation in the act no.5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition and Govermant Regulation no.57 Year 2010 concerning merger, acquisition, and consolidation can lead to monopolistic practices and unfair business competition. Technical analysis is deductive method.The results shows that the merger, acquisition, and consolidation are a natural thing in the world of business, but such action would be not fair when doing business use the market power in order to increase the price of goods or services above the level of competition or create barrier to entry for the beginner bussines. Keyword: Merger;Acquisition;Consolodation; Competition Law. Abstrak Artikel ini mendeskripsikan permasalahan bagaimana tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi sebagai bentuk restrukturisasi dalam mengembangakan perusahaan dapat menyebabkan atau mengakibatkan praktek monopoli sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga peraturan pendukungnya, dengan teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan merger, akuisisi, dan konsolidasi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha, namun tindakan tersebut akan menjadi tidak wajar ketika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya dengan tujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa diatas tingkat persaingan yang ada atau menciptakan hambatan masuk pasar (barrier to entry) bagi para pesaing baru. Hal ini tentunya akan sangat membahayakan kondisi dalam pasar dan dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kata Kunci: merger; akuisisi; konsolidasi; hukum persaingan usaha]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA ]]>
<![CDATA[Bella Katrinasari]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v5i1.19364
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to review the form of the breach law and the legal protection of trade secrets in franchisor business in Indonesia. Collecting primary and secondary law material through literature review technique. Agreement arranged in III KUHP about engagement. In Komala restaurant franchise agreement there are due to law in case of breach, that is when the franchisee do not pay the royalty fee to the franchisor, so franchisee obliged to pay the royalty fee who have not paid to the franchisor interest expense in payment royalty fee. In an culinary enterprise which is franchised must be have a secret like secret ingredients also the business implementation method. Trade secrets in franchise need to be protected to prevent recipe burglaries and unhealthy business competition. The franchisee must replace the loss of the secret company ownership. The franchise agreement is one of the law protection aspects. It is because agreement can be used as strong legal fundament to enforce legal protection of trade secrets and for both sides.Keywords: Franchise, Trade Secrets, Breach.AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kuliner di Indonesia. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian waralaba Komala restaurant terdapat akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran royalty fee. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.]]>
<![CDATA[UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER ]]>
<![CDATA[Daud Dionesius]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (796.097 KB)
|
DOI: 10.20961/privat.v7i2.39320
<![CDATA[AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi pada tahun 2015 oleh beberapa produsen . Hal ini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta parent stock, sehingga ayam broiler yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga daging ayam broiler di pasaran bisa naik karena berkurangnya jumlah peawaran dari produsen. Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewenangan KPPU dalam memberikan saran kepada pemerintah serta upaya dalam rangka mencegah praktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenaisaran serta upaya KPPU dalam mencegah kartel unggas.Kata kunci : Kartel; KPPU; Daging Ayam Broiler]]>
