Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PRIVATE LAW Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Hernawan Hadi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
DUALISME PENGATURAN DAN PENGERTIAN SENI TERAPAN (APPLIED ART) PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Hadi, Hernawan
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractApplied Arts has a duality setting, the first setting is set in the Undang-undang No. 19 Th.2002 about Copyrights, while the second setting is in the Undang-undang No. 31 TH.2000 about Industrial Desaign.Industrial design, a new design in the form of blueprints which is considered as a work of art can be protected by copyright. Copyright protects a work of applied art Copyright protection is through the declarative approach means that since the announcement by the creator, then by law already have legal protection as the Creator. When the blueprint is given a three-dimensional shape and only produced one fruit and emphasis on art, it will be protected by copyright, if the shape design has aesthetic value as well as the mass produced, these designs are protected by industrial design rights. Industrial design rights is the protection given to the work produced .Stelsel used in  Desain Industries is Constitutif means to gain legal protection for such works must be registered at the Ditjen HKI, and the registration is accepted. AbstrakSeni Terapan (Aplied Art) mempunyai dualisme pengaturan,pengaturan pertama di atur dalam Undang undang Nomor 19 Th.2002 tentang Hak Cipta,sedangkan pengaturan kedua ada dalam Undang undang No.31 Th.2000 tentan Desain Industri.Suatu karya seni,suatu desain (baru) dalam bentuk cetak biru (blue print) yang dianggap sebagai suatu karya seni dapat dilindungi dengan hak cipta. Hak cipta yang melindungi suatu karya seni terapan  (applied art).Perlindungan Hak cipta tersebut melalu pendekatan Deklaratif artinya sejak di umumkan oleh si pencipta,maka demi hukum sudah mendapat perlindungan hukum sebagai si Pencipta.Ketika cetak biru ini diberi bentuk tiga dimensi dan hanya diproduksi satu buah dan penekanannya pada seni, maka akan dilindungi dengan hak cipta,kalau bentuk desainnya mempunyai nilai estetika serta diproduksi masal, desain ini dilindungi oleh hak atas desain industri. Hak Desain industri adalah perlindungan  yang diberikan pada hasil karya yang diproduksi secara masal.Pendekatan yang dipakai dalam Undang Undang Desain Industri adalah Konstituif artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya tersebut harus di daftarkan di Ditjen HKI,dan pendaftarannya di terima.
PROPOSISI HUKUM ANTARA SURAT EDARAN BANKINDONESIA NOMOR 13/28/DPNP PERIHAL PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/25/2009TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Aprianto, Roy; Hadi, Hernawan; Pujiono, Pujiono
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Untuk mencegah kerugian pada bank, sebelumnyaBank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pada intinya, peraturan ini mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakanproduk terstruktur yang dapat mengontrol potensi kerugian yang timbul dari seluruh kegiatan bank. Aturan yang diharapkan dapat mencegah kerugian pada sektor perbankan tersebut ternyata kurang efektif. Untuk menanggulangi kelemahan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proposisi hukum antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum denganPeraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DAN DAYA PEMBEDA DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG BERSIFAT KETERANGAN BARANG (DESCRIPTIVE TRADEMARK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Wibowo, Ari; Hadi, Hernawan
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkanbahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme , dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa Prinsip itikad baik dan daya pembeda dalam pendaftaran merek dagang yang bersifat keterangan barang (descriptive trademark) di terapkan pada saat pemeriksaan subtantif sesuai ketentuan Pasal 18 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Hadi, Hernawan; Saputra, Ginanjar Bowo
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1078.128 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25592

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  determine  consideration  related  impacts  unfair  business  competition  in  the Commission’s Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2016. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The results showed that the impact of unfair business competition in Comission’s Decision Number 01 / KPPU-L / 2016 is still very simple, lacking in detail and still not in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999.Keywords: Conspiracy; Business Competition; Enforcement Rule of LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan terkait dampak persaingan usaha tidak sehat pada Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan terapan.. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 masih sangat sederhana, kurang menjelaskan secara detail dan masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Penegakan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015) Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.613 KB) | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40386

Abstract

AbstractThis article aims to legal protection for foreign brands (famous) against the removal of a foreign brand (famous) listed as well as knowing clearly study the sentence “usage” in section 74 subsection (1) of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, and prescriptive in nature. The source of the legal materials that are used in the form of primary and secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion of results that PT Inter IKEA Systems B.V. as famous foreign brands can use brand protection “right Priorities” that bersumberkan to the principles of the Paris Convention effect has been incorporated in the the Treaty of TRIPs, namely with the principle of national treatment. Last usage in section 74 subsection (1) o of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications stated that the use of the brand in the production of goods or services traded. When the last usage is calculated from the last date of usage even after that the goods concerned are still circulating in the community.Keywords: Legal Protection; Right; Famous Foreign BrandsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar serta mengetahui secara jelas kajian kalimat “pemakaian terakhir” dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggunakan perlindungan merek “Hak Prioritas” yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan principle of national treatment. Pemakaian Terakhir dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak; Merek Asing Terkenal
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN NIAGA JO PUTUSAN M.A NOMOR: 80 K/PDT.SUS-HKI/2016) Triantoro, R. Adhitya Nugraha; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Jurnal Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.084 KB)

Abstract

AbstractThis article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials  source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of  collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor:  80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta
TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA Katrinasari, Bella; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19364

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to review the form of the breach law and the legal protection of trade secrets in franchisor business in Indonesia. Collecting primary and secondary law material through literature review technique. Agreement arranged in III KUHP about engagement. In Komala restaurant franchise agreement there are due to law in case of breach, that is when the franchisee do not pay the royalty fee to the franchisor, so franchisee obliged to pay the royalty fee who have not paid to the franchisor interest expense in payment royalty fee. In an culinary enterprise which is franchised must be have a secret like secret ingredients also the business implementation method. Trade secrets in franchise need to be protected to prevent recipe burglaries and unhealthy business competition. The franchisee must replace the loss of the secret company ownership. The franchise agreement is one of the law protection aspects. It is because agreement can be used as strong legal fundament to enforce legal protection of trade secrets and for both sides.Keywords: Franchise, Trade Secrets, Breach.AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari kelalaian dalam perjanjian serta perlindungan hukum rahasia dagang dalam bisnis waralaba kuliner di Indonesia. Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perjanjian waralaba Komala restaurant terdapat akibat hukum dalam hal terjadi wanprestasi, yaitu apabila pihak penerima waralaba tidak membayar royalty fee yang menjadi hak pihak pemberi waralaba, maka diwajibkan membayar royalty fee yang belum dibayarkan kepada pihak pemberi waralaba/franchisor serta bunga keterlambatan dalam pembayaran royalty fee. Dalam suatu perusahaan kuliner yang diwaralabakan pasti memiliki rahasia perusahaan berupa resep rahasia serta metode pelaksanaan bisnis tersebut. Rahasia dagang perlu dilindungi untuk mencegah pencurian resep dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pihak penerima waralaba diwajibkan mengganti kerugian terhadap hak kemilikan rahasia perusahaan. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum rahasia dagang dan bagi para pihak.Kata Kunci: Waralaba, Rahasia Dagang, Wanprestasi.
UPAYA KPPU DALAM MENCEGAH PRAKTIK KARTEL DAGING AYAM BROILER Dionesius, Daud; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39320

Abstract

AbstractThis article describes the suggestion and also efforts made by KPPU in preventing the occurrence of cartel poultry practice in Indonesia. The duties and authorities of KPPU in preventing and avoiding monopolistic practices and unfair business competition conducted by business actors is by giving advice to the government (case study of cartel practice of broiler chicken in Indonesia). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s poultry industry is due to the impact of cartel allegations that occurred in2015 by some manufacturers. This is done by doing an early rejection of 2 million parent stock, so that broiler chickens circulating in society / consumers to be limited. As a result, the price of broiler chicken meat in the market can rise due to the decrease in the number of offer from the producers. In order to prove the violation and Article 11 (cartel) of Law Number 5 Year 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. Nevertheless it has become the duty and authority of KPPU in giving advice to the government and efforts in order to prevent cartel practices especially in the field of poultry happen again. So writer interested to discuss about suggestion and effort of KPPU in preventing poultry cartel.Keywords: Cartel; KPPU; Broiler ChickenAbstrakArtikel ini menjabarkan tentang saran dan juga upaya yang dilakukan KPPU dalam mencegah terjadinya praktik kartel perunggasan di indonesia. Tugas dan kewenangan KPPU dalam mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan memberikan saran kepada pemerintah (studi kasus praktik kartel daging ayam broiler di indonesia). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan sumber hukum menggunakan bahan hukum primer dimana bahan hukum utama berasal dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri perunggasan Indonesia tekena dampak dari dugaan kartel yang terjadi pada tahun 2015 oleh beberapa produsen . Hal ini dilakukan dengan cara melakukan afkir dini terhadap 2 juta parent stock, sehingga ayam broiler yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga daging ayam broiler di pasaran bisa naik karena berkurangnya jumlah peawaran dari produsen. Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian sudah menjadi tugas dan kewenangan KPPU dalam memberikan saran kepada pemerintah serta upaya dalam rangka mencegah praktik kartel khususnya dibidang perunggasan terjadi kembali. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenaisaran serta upaya KPPU dalam mencegah kartel unggas.Kata kunci : Kartel; KPPU; Daging Ayam Broiler
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dwi Prabawa, Andryan; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.24762

Abstract

AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender CommitteeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dikategorikan  sebagai  unsur  pihak  lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Saputra, Ginanjar Bowo; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25592

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  determine  consideration  related  impacts  unfair  business  competition  in  the Commission’s Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2016. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The results showed that the impact of unfair business competition in Comission’s Decision Number 01 / KPPU-L / 2016 is still very simple, lacking in detail and still not in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999.Keywords: Conspiracy; Business Competition; Enforcement Rule of LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan terkait dampak persaingan usaha tidak sehat pada Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan terapan.. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 masih sangat sederhana, kurang menjelaskan secara detail dan masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Penegakan Hukum
Co-Authors ' Luthfia Andryan Dwi Prabawa Anggit Maynurohmah Ari Wibowo Arum, Oriza Sekar Ayu Saraswati, Nandhina Bagaskara Aji, Ilham Bella Katrinasari Clements Laso Jati Daud Dionesius Dimas Surya Pranata Dionesius, Daud Dwi Prabawa, Andryan Indrani, Sarah Meilita Katrinasari, Bella M. Rangga Yusuf Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie Mr. Pujiono, Mr. Prabawa, Andryan Dwi Pujiono Pujiono Roy Aprianto, Roy Saputra, Ginanjar Bowo Saputra, Ginanjar Bowo Sarah Meilita Indrani Surya Pranata, Dimas Suwandi, Pujiyono Triantoro, R. Adhitya Nugraha