Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Social And Economics Research

PERAN AHLI GIZI DALAM REALISASI HAK ATAS PANGAN DAN KESEHATAN: STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN GIZI DI JEPANG, BRASIL DAN FINLANDIA Achmed Forest Khan; Stanly Harimisa; Dwi Imroatus Sholikah
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1204

Abstract

Hak atas pangan yang memadai dan hak atas kesehatan merupakan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Namun, dalam wacana hukum, kontribusi profesi non hukum khususnya ahli gizi dalam mewujudkan kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional masih minim diakui. Padahal, ketika ahli gizi merancang menu sekolah yang inklusif, mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat, atau memastikan intervensi gizi responsif terhadap kelompok rentan, mereka secara nyata menerapkan prinsip non diskriminasi, partisipasi, dan keadilan sosial inti dari pendekatan berbasis HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif, artikel ini menganalisis bagaimana Jepang, Brasil, dan Finlandia secara struktural mengintegrasikan ahli gizi dalam kebijakan publik, sehingga tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga merealisasikan prinsip-prinsip ICESCR. Di Jepang, program Kyūshoku menjadikan makan siang sebagai ruang pendidikan karakter; di Brasil, PNAE menghubungkan gizi dengan keadilan sosial dan ekonomi lokal; sementara di Finlandia, akses universal tanpa stigma menjadi wujud penghormatan terhadap martabat manusia.Bagi Indonesia, kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka landasan normatif kuat untuk mengakui ahli gizi sebagai aktor hak asasi manusia non tradisional. Namun, pengakuan ini perlu diwujudkan melalui regulasi turunan dan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam setiap intervensi gizi. Temuan penelitian menegaskan bahwa pemenuhan HAM bisa dimulai dari hal yang paling mendasar: satu piring makanan yang bergizi dan di baliknya, selalu ada peran strategis seorang ahli gizi.
KORELASI ANTARA PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) SEBAGAI FONDASI NORMATIF DENGAN PENERAPAN KEWAJIBAN PACTA SUNT SERVANDA DALAM DINAMIKA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL Bunga Imelda; Dwi Imroatus Sholikah
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.1221

Abstract

Prinsip itikad baik (good faith) dan pacta sunt servanda merupakan pilar hukum perjanjian internasional. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 mewajibkan negara menaati perjanjian secara itikad baik. Penelitian ini menganalisis hubungan kedua prinsip dalam dinamika hukum internasional, termasuk konsekuensi pelanggaran serta interaksi dengan jus cogens dan rebus sic stantibus. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan itikad baik berfungsi sebagai fondasi kualitatif yang mentransformasikan ketaatan formal menjadi kepatuhan substansial serta menjaga keseimbangan antara stabilitas perjanjian dan keadilan normatif dalam praktik hukum internasional kontemporer.