Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum
Muhammad Akbar Nursasmita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG SESUAI DENGAN TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Muhammad Akbar Nursasmita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Akbar Nursasmita Fakultas Hukum - Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono 169, Kota Malang, Jawa Timur Email: akbar.sasmita09@gmail.com  Abstrak Organisasi Kemasyrakatan sedang menjadi salah satu topik yang cukup sering dikaji pada satu tahun terakhir ini. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi awal diskursus mengenai pengaturan Organisasi Kemasyarakatan. Membahas lebih lanjut mengenai substansi dari Perppu tersebut, banyak pihak yang kurang sepakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pandangan yang terjadi adalah pemerintah ditakutkan melakukan tindakan-tindakan pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasatan atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta dapat melahirkan rezim pemerintah yang bersifat otoriter. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan sebuah analisis dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, hingga pada akhirnya dirubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Selain itu dalam penelitian ini akan melihat seperti apa pengaturan organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan tujuan negara republik Indonesia. ata kunci: organisasi kemasyarakatan, dinamika pengaturan, tujuan negara Abstract Community organisation has become the topic mostly discussed recently. The issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 has begun the discourse regarding the community organisation. In further discussion of the substance of the Government Regulation in lieu of Law, there were several parties that were not willing to go in line with the objective of the government. There was some apprehensiveness that government would limit human rights, especially the rights to be involved in an association, to gather, and to express opinion. Some also worried that this could create regime of government that is authoritarian. This research analysed the dynamic of regulation of community organisation started from the Law Number 8 of 1985, revised with Law Number 17 of 2013, amended to Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017. This research also observed how the community organisation is regulated according to the objective of the Republic of Indonesia. Keywords: community organisation, dynamic of regulation, state’s objective 
PENGHIDUPAN KEMBALI BADAN HUKUM PENDIDIKAN TINGGI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Muhammad Akbar Nursasmita
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.33

Abstract

ABSTRAK Pendidikan tinggi mengalami berbagai dinamika perkembangan, salah satunya pengelolaan perguruan tinggi dengan sistem badan hukum. Dalam sejarahnya konsep badan hukum pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2012, DPR bersama Pemerintah membahas dan mengesahkan UU Perguruan Tinggi (UU PT), dimana dalam UU PT tersebut mencantumkan kembali klausul badan hukum dengan berbagai atribut otonomi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan polemik pada masyarakat. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bagaimana proses pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi dilanjutkan proses pembahasan UU PT sehingga konsep badan hukum kembali dimasukkan di dalam UU PT, hingga pada akhirnya penulis membahas mengenai relasi antara MK dan DPR khususnya dalam hal pelaksanaan putusan MK di dalam proses pembuatan Undang-Undang. Metode penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa relasi antara MK dan DPR memiliki dinamika yang sangat bergantung pada kemauan para aktor politik serta dapat menggambarkan berjalannya sistem check and balances dalam kehidupan bernegara. Kata kunci: badan hukum pendidikan; mahkamah konstitusi; pendidikan tinggi. ABSTRACT Higher education experiences various developmental dynamics, one of which is the management of higher education institutions with a legal entity system. Historically, the concept of an educational legal entity has been canceled by the Constitutional Court. In 2012, the DPR and Government discussed and ratified the PT Act, which PT Act re-included clauses of legal entities with various attributes of autonomy. This has led to a polemic in society. In this article, the writer explains how the process of cancellation of the BHP Act by the Constitutional Court, then discussion process of PT Act until the concept of legal entities is re-included in PT Act, finally author discusses the relationship between Constitutional Court and DPR, especially in terms of implementing the Constitutional Court's decision in law making process. The research method chosen was normative juridical, with a statutate, conceptual and historical approach. The conclusion that can be drawn is that the relationship between Constitutional Court and DPR was dynamic which is highly dependent on the will of political actors and can describe the operation of the system of checks and balances in state life. Keywords: constitutional court; educational legal entities; higher education.
Co-Authors