<![CDATA[Lydi Ratu Setia Permata lydiratu89@gmail.com Hukum Perdata Bisnis Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis peraturan perundang-undangan No 19 tahun 2016 pasal 26 dan penerapnannya terhadap penghapusan data pribadi dalam bidang marketplace serta Untuk mengetahui perbandingan regulasi tentang penghapusan data pribadi di Indonesia, APEC Privacy Framework dan Uni Eropa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait isu hukum dan melakukan studi kepustakaan berupa buku literature, artikel, maupun jurnal yang berkaitan dengan Penghapusan data (data pribadi) dalam Marketplace yang ditinjau melalui pasal 26 UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE di Indoensia dirasa masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih teknis terkait dengan penghapusan data pribadi. Sehingga terdapat 6 (enam) poin revitalisasi pada penormaan perusahaan marketplace Kata Kunci : Penghapusan, Data Pribadi, Marketplace, UU ITE, Transaksi Elektronik  Abstract This research is aimed to analyse Act Number 19 of 2016 Article 26 and its implementation concerning deletion of personal data in marketplace and to find out the comparison the regulations concerning deletion of personal data in Indonesia, APEC Privacy Framework, and European Union. This research is categorised as a normative juridical study observing regulations or documents on legal issues and literature, articles, or journals that discuss personal data deletion in Marketplace according to Article 26 of Act Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Both statute and comparative approaches were employed in this study. This study reveals that the law regulating electronic information and transactions in Indonesia fails to provide more technical legal protection regarding personal data deletion, and this leads further to 6 points of revitalisation to set the norm in marketplace companies. Keywords: deletion, personal data, marketplace, Act concerning electronic information and transactions, electronic transactions ]]>
