Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PENGAKUISISIAN PT. UBER OLEH PT.GRAB DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Muhammad Fernando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fernando, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Muhamadfernandoo@gmail.com  ABSTRAK Akuisisi yang dilakukan oleh Grab terhadap Uber merupakan akuisisi aset. Akuisisi aset adalah salah satu bentuk akuisisi yang dikenal diberbagai negara. Sayangnya, di Indonesia sendiri belum diatur mengenai akuisisi aset. Hal ini menimbulkan suatu kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah analisa praktik akuisisi uber oleh grab ditinjau dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimanakah analisa perbandingan ketentuan mengenai akuisisi di Indonesia dan Singapura menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Competition Act 2004. Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akuisisi Uber oleh Grab didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sejatinya adalah diperbolehkan karena didalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai akuisisi aset dan ketentuan mengenai akuisisi di Indonesia dan Singapura berbeda karena belum mengatur mengenai akuisisi aset tetapi di Singapura telah mengatur lebih lanjut mengenai akuisisi aset. Kata Kunci : Akuisisi Aset, Pendekatan Rule of Reason   ABSTRACT Acquisition of Uber performed by Grab is restricted to asset acquisition recognised in most countries. However there is no regulation concerning this type of acquisition in Indonesia, leading to legal loophole. This research is focused on the issues over how is the analysis of the acquisition seen from the perspective of Article 28 of Act Number of 1999 concerning Ban on Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition? And how is the comparative analysis of the provision regarding acquisition in Indonesia and Singapore according to Act Number 5 of 1999 and Competition Act 2004? To answer the questions, this research employed normative juridical method, and it reveals that Act Number 5 of 1999 principally allows the acquisition since it does not regulate asset acquisition, and the provisions concerning the acquisition in Indonesia and Singapore are different, where the latter further regulates asset acquisition. Keywords: Asset Aqcuisition, Rule-of-reason Approach
Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris Gana Prajogo; Lydi Ratu Setia Permata; Muhammad Fernando
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.923 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan oleh kepastian waktu, maupun tempat pembuatan akta, dan tempat pelaksanaan akta. Tanda tangan elektronik dapat diberlakukan apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah harmonisasikan.Kata Kunci : Notaris, Akta Partij, Tanda Tangan Elektronik
Maggot Optimization as Organic Waste Bioconversion in Sembubuk Village, Muaro Jambi Regency Ade Adriadi; Rizky Desryan Syah; M. Khafid Rizaldi; Muhammad Fernando; Nur Umi Hasanah; Arel Del Kita Putra; Angely Ignatia Silalahi; Shinta Khana Afriya; Elisa Tri Erawati; Suci Rahmadhani; Rizky Fariz Diouf; Pandu Tulus Pambudi; Bela Apriani Br. Panjaitan; Ahmad Abdan Solikhin; Yuliniar Senjaya; M. Saiful Muarif
Journal Of Rural Community Development Vol. 3 No. 1 (2026): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/7a32kv27

Abstract

Sembubuk Village has great potential in the agricultural and livestock sectors, yet it faces challenges in sub-optimal organic waste management. This study aims to implement the MAGGOTIN innovation as an integrated solution through waste bioconversion technology using Black Soldier Fly (BSF) larvae. The methods included regional potential identification, community knowledge surveys, technical cultivation training, and the construction of "Rumah Maggot" as a controlled production facility. The results showed success in creating a self-sustaining BSF cultivation cycle and producing high-value derivatives, including high-protein feed pellets, ruminant vitamins, roasted dried maggots, and high-quality biofertilizer (frass). The program's implementation was not only effective in reducing environmental pollution but also succeeded in increasing the capacity of farmer groups to achieve feed and fertilizer independence. The conclusion of this study is that the MAGGOTIN innovation effectively transforms waste into productive products that support creative economy and sustainable agriculture in Sembubuk Village.