<![CDATA[Devi Arista Putri, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya deviaristaputri@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 mengatur beberapa poin penting mengenai pemberian perlindungan keselamatan bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi maupun bagi Pengguna jasa, salah satunya mengenai pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dengan fokus pada jaminan kecelakaan kerja. Sayangnya, pengaturan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi ini dinilai belum jelas sehingga masih banyak hal yang harus dikaji lebih cermat. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik memperoleh bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji bahan hukum primer, sekunder maupun tersier secara komprehensif berdasarkan pokok bahasan yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu uraian dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa menurut parameter kepastian hukum Jan M. Otto, Pasal 16 ayat (3) Huruf i Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tidak menimbulkan suatu kepastian hukum bagi objek atau sasaran yang dituju karena pengaturan jaminan kecelakaan kerja dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan parameter kepastian hukum. Untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan hukum dengan menyesuaikan parameter kepastian hukum yang dikemukakan Jan M. Otto. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi. Â ABSTRACT This research is aimed to analyse the regulation concerning arrangement of insurance for work accident for application-based motorbike riders providing public transportation service as governed in Article 16 paragraph (3) letter i of Regulation of Minister of Transportation Number PM 12 of 2019 concerning Safety Protection for Motorbike Riders providing Transportation Service. This regulation governs several essential points concerning giving protection for the safety of application-based motorbike riders or for people using the service, especially the provision of insurance for work accident. However, this regulation is regarded unclear and thus further assessment is essential. This research was conducted based on normative method, normative-juridical, and conceptual approach. The legal materials were obtained from library research, in which primary, secondary, and tertiary data were further analysed comprehensively. The analysis of the materials was performed based on qualitative-descriptive method that describes the research report in a structural and logical way. From the research result, it can be concluded that based on the theory of legal certainty by Jan M. Otto, Article 16 paragraph (3) Letter i of the Regulation of Minister of Transportation Number PM 12/2019 does not provide any legal certainty for the objects or target being addressed because the regulation of the insurance for work accident in the Article is not relevant to the parameter of legal certainty. Thus, to provide legal certainty, it is essential that the government take some legal measures by adjusting to the parameter of legal certainty proposed by Jan M. Otto. Keywords: legal certainty, insurance for work accident, application-based motorbike riders.]]>
