Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Journal on Education HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam JURNAL ILMIAH ADVOKASI Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Zainal Abidin Pakpahan
Universitas Labuhanbatu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEBERADAAN PEKERJA DISABILITAS DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA Zainal Abidin Pakpahan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v9i1.2015

Abstract

Indonesia as a democratic country which has the freedom to enjoy its life legally must be protected, including disabilities, so that part of the constitutional right as regulated in Article 28 I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Persons with disabilities are far from the government's attention in accommodating their rights so that people with disabilities are often marginalized by other groups so that they are less confident in expression by social interaction with other communities so that their existence is still far from a sense of security and protection legally even though they are rights human rights with disabilities must be treated equally and equally, which should be treated specifically because they have physical limitations, this means that the existence of persons with disabilities can have legal protection. prevailed. The problems in this regard, first, how is the existence of persons with disabilities in human rights, and legal protection in an effort to fulfill their rights. This study is a normative legal study aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject matter. The technique of collecting legal materials is carried out by literature study. The approach used in this research is the statute approach, which is by examining the applicable legal rules relating to disabilities. This research concludes that the government seems still far from fulfilling the rights of persons with disabilities in human rights to obtain government understanding into multiple interpretations that can harm human rights with disabilities.Keywords: Existence, Disability, Human Rights
PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM ASPEK PERKAWINAN DI MASYARAKAT TEBING LINGGAHARA BARU BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 Zainal Abidin Pakpahan; Lelisari Lelisari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.14761

Abstract

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dimana pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari dari adanyanya perkawinan pasti akan menuntut untuk terjadinya perceraian diakibat adanya faktor-faktor yang mendasari akan terjadinya perceraian itu sendiri, namun perceraian yang sedini mungkin terjadi sehingga terjadinya berpisahan antara suami dan istri akan sulit dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Agama bagi orang muslim dan Pengadilan Negeri bagi non muslim, hal ini karena adanya sistem penerapan kamar di Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sesuai yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Kamar  menjadi instrumen untuk mewujujkan tujuan tersebut oleh Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut, hal ini yang menjadi mendasar untuk dilakukannya pengabdian pada masyarakat di desa Tebing Linggahara Baru atas lahirnya surat edaran mahkamah agung tersebut mulai membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya perpisahaan antara suami dan istri yang bisa dikabulkan perceraiannya oleh pengadilan setempat.
UPAYA PENCEGAHAN PENJUALAN BARANG ILEGAL YANG TIDAK DAPAT IZIN EDAR DARI PEMERINTAH DI DESA TEBING LINGGAHARA BARU, KECAMATAN BILAH BARAT, KABUPATEN LABUHANBATU Lelisari Lelisari; Zainal Abidin Pakpahan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i2.14468

Abstract

ABSTRAKBarang illegal merupakan barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena berapa alasan tertentu, barang illegal barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum. Permasalahan yang terjadi di desa Tebing Linggahara Baru adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang barang illegal, dimana dampak dari hasil penjualan barang illegal adalah kerugian bagi Negara, perusahaan tidak mendapat keadilan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan barang (garansi). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat desa Linggahara Baru tentang pentingnya sosialiasi mengenai pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa Tebing Linggahara Baru tentang pentingnya mencegah penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Kata Kunci: Barang; illegal; izin; edar ABSTRACTIllegal goods are goods or products that are not sold or circulated in a region for a certain number of reasons, illegal goods that do not have legal validity, prohibited distribution and sale for legal reasons. The problem that occurs in Tebing Linggahara Baru village is about the low knowledge of the village community about illegal goods, where the impact of the proceeds from the sale of illegal goods is a loss for the State, the company does not get justice and consumers do not get protection of goods (guarantee). This service activity aims to provide understanding and knowledge to the people of Linggahara Baru village about the importance of socialization regarding the prevention of the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government. The result of this activity was an increase in the understanding of the people of Tebing Linggahara Baru village about the importance of preventing the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government. Keywords: goods; illegal; permits; circulation
MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MEDIASI YANG EFEKTIF DALAM PROBLEMATIKA HUKUM YANG TERJADI DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MERBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Zainal Abidin Pakpahan; Sriono Sriono; Hilman Arfandy Siregar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16542

Abstract

Mekanisme Pelaksannaan mediasi merupakan sebua proses dalam melaksanakan mediasi dalam setiap terjadinya permasalahan hukum berupa kasus-kasu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui jalur mediasi sebagai penempuh solusinya, dimana mediasi sebagai sarana alternatif dalam menyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator, hal ini sebagai wadah dalam melakukan sebuah proses mediasi bagi tokoh-tokoh masyarakat, agama dan para prangkat desa terkhusus bagi kepala desa yang berada di desa Aek Hitetoras sebab awal permasalahan yang terjadi dimasyarkat pasti kepala desa sebagai andil utama yang berperan sebagai mediator nya dalam penyelesaian yang berada di masyakaratnya. Mitra dalam pelaksanaa pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan dosen pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para perangkat desa dan tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda dalam melaksanakan proses mediasi yang efektif agar menghasilkan berupa solusi dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan terkait dengan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di Desa Aek Hitetoras di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 20 orang berupa perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk kepala desa yang ada di Desa Aek Hitetoras. Hasil pengabdian kepada masyarakat menujukkan bahwa setelah diadakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, perangkat desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda termasuk kepala desa tersebut di Desa Aek Hitetoras pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan mediasi yang efektif dalam problematika hukum yang terjadi di tengah masyarakat semakin meningkat dan berkomitmen untuk dapat merealisasikannya jika terjadi masalah-masalah hukum untuk dilakukannya proses mediasi untuk mencapai perdamaian berupa win-win solution.
SOSIALIASASI SYARAT PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANGN NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Sriono Sriono; Zainal Abidin Pakpahan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16560

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Syahkan sebuah perkawinan harus apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing pihak, kemudian dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat perkawinan yang didasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa usia minimal baik pria atau wanita adalah 19 tahun. Apabila perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diperbolehkan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. Di desa Aek Hitetoras masih adanya perkawinan di bawah usia yang disyaratkan, sehingga diperlukan sosialisasi terhadap syarat perkawinan khususnya usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan di Desa Aek Hitetoras tidak lagi adanya perkawinan dibawah usia minimal yang diperbolehkan menikah dan apabila harus terjadi perkawinan dibawah usia minimal telah mengetahui ketentuan terhadap perkawinan yang dilakukan di bawah usia minimal tersebut.
Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis Suhaiy Batul Aslamiyah Nst; Zainal Abidin Pakpahan
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.4830

Abstract

The constitution maintains a balance of power between state institutions and prevents domination that has the potential to damage the constitutional system The importance of the constitution in maintaining political stability and national security, as well as in forming a strong foundation for economic and social development. A democratic constitution must be able to accommodate the changing and evolving times, and provide space for inclusive participation and representation. The Constitution serves as the legal basis that governs the structure and functioning of the State, as well as guarantees freedoms and human rights. Through its mechanisms, the constitution can ensure free and fair elections, inclusive political participation, and balanced power-sharing. The Constitution guarantees freedoms and human rights by establishing a list of rights guaranteed to every citizen.These rights include freedom of opinion, religion, association, as well as the right to legal protection and privacy. The constitution also protects individuals from abuse of power by the government through a balanced division of powers between the institutions of the State. The constitution also provides for oversight mechanisms over the government, such as independent watchdogs, to ensure that individual rights are not violated. A democratic constitution should provide space for people’s active participation in the political process, as well as provide a solid foundation for economic and social development. Thus, the public can be actively involved in the political process and the State can achieve sustainable political stability. The Constitution plays a very important role in promoting a transparent, accountable, and corruption-free government, with a strong foundation to ensure the integrity and sustainability of a government that is accountable to the people. With the principle of accountability, the constitution ensures that the government operates.Transparently and accountably for his actions. The constitution encourages a government free from corruption and ensures fair and efficient use of public resources
Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara dalam Pemerintahan di Aceh Zainal Abidin Pakpahan; Fitriani Irianti; Listina; Lela Khairani
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No 1 (2024): April
Publisher : HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aceh sebagai daerah yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewenaingain khusus dain daipait melaiksainaikain taitainain pemerintaihain berdaisairkain Syairiait Islaim. Pemerintaihain AIceh aidailaih pemerintaihain yaing subtanisionail yaing setingkait dengain pemerintaihain provinsi laiinnyai di Indonesiai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data penelitian adalah kepustakaan melalui bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, teknik penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna Qainun tidaiklaih saimai dengain Perdai, kairenai isi dairi Qainun hairuslaih berdaisairkain paidai aisais keislaimain aitaiu tidaik boleh bertentaingain dengain syair’iait Islaim. Akan tetaipi dailaim hail hirairki hukum Indonesiai tetap sesuaii dengain ketentuain UU No 11 Taihun 2012 tentaing pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain, yang pada eksistensinya kedudukain Qainun dipersaimaikain dengain Perdai didaieraih laiinnyai yang berada di Indonesia.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA KONSTITUSI: ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA Zainal Abidin Pakpahan; Indra Kumalasari M
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i4.8928

Abstract

The Constitutional Court constitutes a key institution within Indonesia’s post-reform constitutional system, designed to uphold the supremacy of the Constitution and to strengthen constitutionalism in a democratic rule-of-law state. This article aims to critically examine the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution in the context of the development of constitutionalism in Indonesia, as well as to identify the juridical and institutional challenges faced in the exercise of this role. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that the Constitutional Court plays a strategic role in safeguarding the Constitution through its authority to conduct judicial review of legislation against the 1945 Constitution, resolve disputes concerning the powers of state institutions, dissolve political parties, and adjudicate disputes over general election results. Nevertheless, the practice of exercising these powers reveals a number of constitutional issues, including inconsistencies in judicial decisions, an increasing tendency toward judicial activism, and potential political pressures that may affect the Court’s legitimacy and independence. These conditions demonstrate that the role of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution depends not only on its normative authority, but also on the consistency of constitutional interpretation and the strengthening of constitutional ethics in order to maintain a balance between constitutional supremacy and democratic principles. Keywords: Constitutional Court; Guardian of the Constitution; Constitutionalism; Rule of Law; Indonesia
KOLABORASI DAN INOVASI: STRATEGI MENUJU EKOSISTEM INDUSTRI HALAL YANG BERDAYA SAING GLOBAL Raja Sakti Putra; Zainal Abidin Pakpahan; Safaruddin Munthe
JURNAL PKM IKA BINA EN PABOLO Vol 6, No 1: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | JANUARI 2026
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/ikabinaenpabolo.v6i1.8475

Abstract

Ekosistem industri halal Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang menghambat daya saing global, terutama pada level Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Artikel ini membahas hasil pengabdian masyarakat yang berfokus pada identifikasi masalah mendasar meliputi keterbatasan modal, tingginya biaya produksi, kesulitan pengembangan usaha, beban utang, rendahnya inovasi dan literasi, lambatnya adopsi digital, serta kompleksitas regulasi sertifikasi halal  dan menawarkan solusi strategis berbasis kolaborasi multidisiplin. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diterapkan solusi integratif berupa pengelolaan keuangan yang sehat, adopsi teknologi dan Go Digital, peningkatan kreativitas dalam promosi, serta diversifikasi layanan yang didukung pelatihan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan 90% peserta mampu menerapkan ilmu, mengindikasikan efektivitas pendekatan kolaboratif-inovatif. Disimpulkan bahwa sinergi antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional merupakan kunci untuk membangun fondasi industri halal yang tangguh dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ekosistem Industri Halal, Kolaborasi, Inovasi, UMKM, Sertifikasi Halal, Digitalisasi, Literasi Keuangan, Daya Saing Global.
Co-Authors Fitriani Irianti Hilman Arfandy Siregar Indra Kumalasari M Lela Khairani Lelisari, Lelisari Listina Raja Sakti Putra Safaruddin Munthe Sriono, Sriono Suhaiy Batul Aslamiyah Nst