Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Sriono, Sriono
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Press the Spread of the Virus Covid-19 Pohan, Ibrahim; Sriono, Sriono; Kumalasari M, Indra
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2162

Abstract

The increasing number of Covid-19 sufferers in various parts of the world to districts, and creating new clusters due to community non-compliance with health protocols. The increase in Covid-10 cases has an impact on the occurrence of criminal cases that need serious handling from the authorities. The police use a preventive approach to support the implementation of health protocols during the Covid-19 pandemic in order to reduce the spread of the Coid-19 virus through the activities of Bhabinkamtibmas personnel. Efforts to prevent the Spread of the Corona Virus (Covid-19) continue to be carried out by Personal Bhabinkamtibmas in the Labuhanbatu Police area, namely actively socializing the dangers of Covid-19 through activities of swan visits, socialization, education, mask raids, and installation of banners to campaign health protocols to the public such as wearing masks, wash your hands and keep your distance. Bhabinkamtibmas also synergizes with Babinsa (TNI) in suppressing the spread of Covid-19. These activities are in the context of realizing a reduction in the transmission of the Covid-19 case, increasing people's purchasing power, decreasing crime rates, and in the end security and public order (kamtibmas) can be conducive.
TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1563

Abstract

Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitor seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima FidusiaPenelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut Kata kunci : Tanggung Jawab, Pemberi Fidusia, Perjanjian, Jaminan Fidusia
PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i2.336

Abstract

Perjanjian kawin untuk masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan / putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh terlepas dari ketentuan adat mereka. Karena ada perkembangan, maka pengetahuan tentang masalah yang timbul di dalam suatu perkawinan maka perlu ada persetujuan untuk kepentingan masing-masing suami dan istri. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh dibatasi dengan agama, kesusilaan dan batas-batas hukum. Dalam parkateknya, perjanjian kawin lebih dari harta kekayaan jadi harta dalam perjanjian kawin dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Karena harta kekayaan sebagai objek maka ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pembedaan harta yaitu harta bendungan harta bersama, meskipun hal ini berbedan dalam Pasal 119 KUHPerdata menjadi persatuan lengkap harta kekayaan dalam perkawinan. Namun di dalam KUHPerdat, ditolak, diakui, diterima, setuju, kawin. Harta kekayaan yang sering muncul menimbulkan masalah perceraian yaitu masalah harta bawaan sebelum terjadi perubahan terhadap harta bawaan tersebut. Terkait dengan perjanjian kawin akan memberikan persetujuan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Perjanjian kawin yang dibuat dapat disetujui pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan.
SISTEM PEWARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (CINA) MUSLIM Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.311

Abstract

Hukum waris merupakan ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal bagi ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia termasuk tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini terkait karena sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menggunakan sistem penggolongan sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan ini berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam. Masyarakat (warga negara Indonesia) memberlakukan hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ketentuan ini berlaku hukum waris perdata. Kecuali pada saat banyak orang Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat, hal ini karena sudah berlangsung sejak moyang mereka. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah masalah adalah bagaimana ketentuan tentang warga negara Indonesia yang berbahasa Tionghoa yang beragama islam? Bagaimana jika mereka tetap menggunakan hukum kewarisan adat dalam hal kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam hal kewarisan hukum bagi warga negara berbudaya Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang sudah beragama islam maka berlakulah yang mengharuskan ketentuan hukum kewarislam islam. Sementara itu, orang Tionghoa tetap menggunakan hukum adat dalam hal kewarisan, Maka harus dipertimbangkan ketentuan yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan musyawarah kecuali ahli ahli. Kata kunci: Keturunan Tionghoa, Islam (muslim), Kewarisan
TELAAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA (AL IJARAH) DALAM PERBANKAN SYARIAH Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i1.476

Abstract

Perkembangan ekonomi disuatu Negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia perbankan. Untuk perkembangan perbankan di Indonesia sendiri saat ini sedang baik, dan dengan dukungan dari peraturan perundangan yang cukup. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank umum dibedakan menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan bank umum mengatur menjadi bank konvensional dan bank syariah. Khusus untuk bank syariah saat ini telah ada dasar hukum operasional bank tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Semua yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut. Bank syariah sendiri di Indonesia sedang mencapai posisi tinggi dalam bisnis perbankan.Salah satu produk dari perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa sewa (Ijarah). adapun transaksi yang dilakukan oleh bank syariah khusus tentang sewa, yaitu: transaksi sewa-sewa yang berbasis atas Akad Ijarah dengan opsi pengalihan hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariahyaitu: transaksi sewa-kontrak yang didasarkan pada Akad Ijarah dengan opsi transfer hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) yang disetujui dalam pasal 21 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah yaitu: transaksi sewa-kontrak yang didasarkan pada Akad Ijarah dengan opsi transfer hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) yang disetujui dalam pasal 21 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah
Legal Protection Against Bank Customers in Review of Banking Laws S Sriono; Sri Dewi; Miftah Hulzannah; Maria Panggabean; Riki Afri Rizki
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 1 No. 1 (2020): December 2020
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v1i1.7

Abstract

Legal protection for customers is reviewed in terms of banking laws and regulations, such as Law Number 21 of 2008 concerning Islamic banking. Both Islamic banks and conventional banks with regulatory control must comply with general banking regulations. Act Number 7 of 1992 concerning Banking. The Banking Law which regulates amendments to Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1999. there is an obligation for banks to become members of the Deposit Insurance Corporation (LPS) so as to provide protection for depositors customers against their deposits and the existence of customer rights conduct customer complaints, and use banking mediation forums for simple, cheap, and fast dispute resolution. Legal protection for customers in terms of the Consumer Protection Act lies in the obligation for banks to heed the procedure for making standard clauses.Settings via The Consumer Protection Law which is closely related to legal protection for customers as banking consumers is the provision regarding standard clauses. Meanwhile, from the laws and regulations in the banking sector, the provisions that provide legal protection for bank customers as consumers include the introduction of the Deposit Insurance Corporation (LPS) in Law Number 10 of 1998. At the technical level the legal umbrella protecting customers includes the existence of arrangements regarding the settlement of customer complaints and banking mediation in a Bank Indonesia Regulation (PBI).
Death Sentences for Criminal Acts of Narcotics in a Juridical Review Taufiqqurrahman Siregar; Sriono Sriono; Bernat Panjaitan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2151

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime, also known as extraordinary crime, which can endanger or even kill the lives of others. Therefore, law enforcement must also be done in an extraordinary way so as to provide a deterrent effect to the perpetrators of narcotics crimes. The purpose of this study is to discuss the juridical review of the implementation of the death penalty for narcotics criminals, human rights views on the death penalty for narcotics criminals, as well as the factors that influence judges in deciding the death penalty for narcotics criminals. The research method used is normative legal research by collecting library data. The results of this study are the determination of the death penalty for narcotics criminals who are without rights or against the law to possess, store, control, or provide, produce, import, export, or distribute narcotics and exceed 1 (one) kilogram or exceed 5 kilograms. (five) tree trunks or in the form of non-plants weighing 5 (five) grams are valid and expressly regulated in Chapter XV concerning Criminal Provisions, especially in article 113, article 114, article 116, article 118, article 119, article 121, and Article 133 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Human rights views on the death penalty also cannot be categorized as a violation, because there are other human rights that must be protected from the dangers of narcotics abuse which can endanger the lives of others. Judges in deciding the death penalty have had strong considerations based on the principles of justice, legal certainty and expediency in each of their decisions.
The Effectiveness of Police Patrols in Efforts to Reduce Criminality at Labuhanbatu Resort Police Hendra Sony Rambe; Sriono Sriono; Kusno Kusno
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2161

Abstract

One of the state threats due to the Covid-19 case is the disturbance of the stability of the security of public order due to the occurrence of crime. Cumulatively, there is an increase in criminal cases in Indonesia in 2020 compared to 2019. The dominating cases are cases of narcotics abuse, then cases of weighted theft, theft of two-wheeled motor vehicles and cases of theft with violence. The main role and duties of the National Police are at realizing domestic security which includes maintaining security and public order, law and order, providing protection, protection and services to the community and upholding human rights. Police patrol is one of the roles of the police in an effort to reduce the crime rate. The implementation of police patrols at the Labuhanbatu Police in an effort to suppress crime in the jurisdiction of the Labuhanbatu Police, namely: Exploring the areas, routes and targets that have been determined and seeing any vulnerabilities. Taking the First Action at the Place of the Case, Committing Minor Crime, Labuhanbatu Police carried out Tipiring in case of being caught red-handed. Limited repressive actions were taken when there was disruption of social security and security. Police patrols are effective in reducing the crime rate at the Labuhanbatu Police. The obstacles that exist are Labuhanbatu Police personnel not proportional to the population, insufficient patrol operational funds, inadequate patrol equipment, and the community is not proactive in helping the police work in reducing the crime rate.
Legal Aspect of an Agreement Cancellation in the State of Majeure Force during the Pandemic Covid-19 Mifta Hulzannah; Sriono Sriono; Elviana Sagala
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1958

Abstract

Many parties can cancel an agreement or contract during the Covid-19 pandemic in Indonesia. WHO Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus determined the status of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a Pandemic This happened because the government issued Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Disaster in the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. The covid-19 pandemic falls into the force majeure category or a state of force because it causes the economic sector to experience a decline. The community cannot do work as usual, all activities carried out are very limited. A contract is an agreement made by the parties in written form. An agreement is an act that binds one or more people to one or more people. This event resulted in a legal relationship between the parties, which included rights and obligations. Circumstances compel or force majeure may be earthquakes, fires, floods, landslides, wars, military coups, embargoes, epidemics, and so forth. In the time of the corona pandemic which is currently hitting all parts of the world, of course, it has an impact on the implementation of an agreement / contract. The purpose of this paper is to examine the force majeure in an agreement that occurs during the corona virus pandemic, which cannot automatically be used as a reason for cancellation of an agreement / contract, but can be used as a way to negotiate in canceling or changing the contents of the agreement / contract. The contract / agreement is canceled unilaterally without regard to the sense of justice, in accordance with Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, it is stated that the contract is a law for the parties. So the cancellation of the contract with due regard to aspects in the law and Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code cannot be carried out in a covid-19 pandemic force majeure situation. The parties are required to carry out good faith in accordance with Article 1338 of the Civil Code by reviewing the agreement / contract or renegotiating by adding a contract clause to postpone carrying out obligations.  
Legality of Execution of Collateral Based on Electronic Mortgage Certificate in Bank Credit Agreement Sriono Sriono; Kusno Kusno; Risdalina Risdalina; Wahyu Simon Tampubolon; Indra Kumalasari M.
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 1 (2021): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i1.1532

Abstract

This study aims to analyze the legality of the electronic certificate of mortgage in the context of executing the guarantee if the debtor defaults or defaults if there is a data error in the bank credit agreement. The method used in this research is the literature method with reference to the normative juridical method, namely using data sourced from secondary legal materials, namely from the prevailing laws and regulations in Indonesia. The regulations used as material are the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services. The research results show that the certificate generated from the electronic mortgage registration system has executorial power because the mortgage certificate contains the sentence for Justice Based on the One Godhead. The sentence shows that the mortgage certificate can be used as a tool for executing collateral if the debtor defaults or defaults to pay without a court order. Sentences for Justice based on the One Godhead are equated as a judge's decision in a court. If there is a data error in the certificate and no changes are made, the execution cannot be carried out and the certificate can be canceled and the agreement in guarantee can also be canceled.
Co-Authors Alwan Hadiyanto Amin, Saifuddin Anggrayni, Dea Aprizal, R. Ardo Arianto, Dian Bernat Panjaitan Bestavianor, Arief Ciptono Ciptono, Ciptono Deviona, Ayu Anggi Elviana Sagala Emy Hajar Abra Hanafi Hanafi Handoko, Juli Hendra Sony Rambe Herningtyas, Tuti Hilman Arfandy Siregar Indra Kumalasari M. Kumalasari M, Indra Kusno Kusno Laila, Saviarnis Maria Panggabean Mifta Hulzannah Miftah Hulzannah Muhammad Yusuf Siregar Pinandito, Satrio Pohan, Ibrahim Riki Afri Rizki Siahaan, Nimrot Sigalingging, Makmur Siregar, Risdalina Siti Marfuah, Siti Sri Dewi Taufiqqurrahman Siregar Toni, Toni Wahyu Simon Tampubolon Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan