Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.646
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dimensi JURNAL ILMIAH ADVOKASI SIGn Jurnal Hukum AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal of Social Research International Journal of Humanities Education and Social Sciences IKA BINA EN PABOLO : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT International Journal of Science and Environment Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Sriono, Sriono
Universitas Labuhanbatu
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analysis Of The Calculation Of The Inheritance In The Family Sriono, Sriono; Sri Dewi; Hendra Sony Rambe
International Journal of Science, Technology & Management Vol. 1 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Publisher Cv. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46729/ijstm.v1i1.3

Abstract

This research discusses about the calculation of the division of the inheritance against his polygamous wives. the method used in this research is using a normative juridical approach, namely by using the approach to laws and regulations applicable in Indonesia as well as the norms that live in society, data obtained from secondary data, namely the rules and regulations and the material of literature. Marriage polygamy is a marriage which one of it where men have or marry more than one womenor wife. Inheritance is an integral part of a marriage where the legal heirs are divided into two principles of marriage including monogamy and polygamous marriage. As for the calculation part of the legacy of the wives of a polygamous marriage calculated from the wealth obtained from each mating that they do. The division of property in a law of inheritance i.e., by observing the position of each wife. While the right part of the wife is shared jointly by the part of the wife such as ¼ if there are no children and 1/8 if there are children.
The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Press the Spread of the Virus Covid-19 Pohan, Ibrahim; Sriono, Sriono; Kumalasari M, Indra
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2162

Abstract

The increasing number of Covid-19 sufferers in various parts of the world to districts, and creating new clusters due to community non-compliance with health protocols. The increase in Covid-10 cases has an impact on the occurrence of criminal cases that need serious handling from the authorities. The police use a preventive approach to support the implementation of health protocols during the Covid-19 pandemic in order to reduce the spread of the Coid-19 virus through the activities of Bhabinkamtibmas personnel. Efforts to prevent the Spread of the Corona Virus (Covid-19) continue to be carried out by Personal Bhabinkamtibmas in the Labuhanbatu Police area, namely actively socializing the dangers of Covid-19 through activities of swan visits, socialization, education, mask raids, and installation of banners to campaign health protocols to the public such as wearing masks, wash your hands and keep your distance. Bhabinkamtibmas also synergizes with Babinsa (TNI) in suppressing the spread of Covid-19. These activities are in the context of realizing a reduction in the transmission of the Covid-19 case, increasing people's purchasing power, decreasing crime rates, and in the end security and public order (kamtibmas) can be conducive.
TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1563

Abstract

Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitor seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima FidusiaPenelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut Kata kunci : Tanggung Jawab, Pemberi Fidusia, Perjanjian, Jaminan Fidusia
PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i2.336

Abstract

Perjanjian kawin untuk masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini karena, masalah perkawinan tidak terlepas dari adat. Pemahaman berdasarkan pemikiran adat merupakan ikatan yang sifatnya tidak dapat terpisahkan / putus kecuali maut atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh terlepas dari ketentuan adat mereka. Karena ada perkembangan, maka pengetahuan tentang masalah yang timbul di dalam suatu perkawinan maka perlu ada persetujuan untuk kepentingan masing-masing suami dan istri. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin yang dibuat tidak boleh dibatasi dengan agama, kesusilaan dan batas-batas hukum. Dalam parkateknya, perjanjian kawin lebih dari harta kekayaan jadi harta dalam perjanjian kawin dijadikan sebagai objek dalam perjanjian. Karena harta kekayaan sebagai objek maka ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pembedaan harta yaitu harta bendungan harta bersama, meskipun hal ini berbedan dalam Pasal 119 KUHPerdata menjadi persatuan lengkap harta kekayaan dalam perkawinan. Namun di dalam KUHPerdat, ditolak, diakui, diterima, setuju, kawin. Harta kekayaan yang sering muncul menimbulkan masalah perceraian yaitu masalah harta bawaan sebelum terjadi perubahan terhadap harta bawaan tersebut. Terkait dengan perjanjian kawin akan memberikan persetujuan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Perjanjian kawin yang dibuat dapat disetujui pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak pihak ketiga mendapat perlindungan hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut diatas. Sesuai persetujuan kawin tidak memberikan persetujuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal. Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Perlindungan Hukum, Harta Kekayaan dalam Perkawinan.
SISTEM PEWARISAN PADA WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA (CINA) MUSLIM Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.311

Abstract

Hukum waris merupakan ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal bagi ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia termasuk tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini terkait karena sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menggunakan sistem penggolongan sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan ini berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam. Masyarakat (warga negara Indonesia) memberlakukan hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 163 Ketentuan ini berlaku hukum waris perdata. Kecuali pada saat banyak orang Tionghoa menggunakan hukum kewarisan adat, hal ini karena sudah berlangsung sejak moyang mereka. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah masalah adalah bagaimana ketentuan tentang warga negara Indonesia yang berbahasa Tionghoa yang beragama islam? Bagaimana jika mereka tetap menggunakan hukum kewarisan adat dalam hal kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam hal kewarisan hukum bagi warga negara berbudaya Tionghoa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang sudah beragama islam maka berlakulah yang mengharuskan ketentuan hukum kewarislam islam. Sementara itu, orang Tionghoa tetap menggunakan hukum adat dalam hal kewarisan, Maka harus dipertimbangkan ketentuan yang berlaku di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan musyawarah kecuali ahli ahli. Kata kunci: Keturunan Tionghoa, Islam (muslim), Kewarisan
TELAAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA (AL IJARAH) DALAM PERBANKAN SYARIAH Sriono Sriono
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v1i1.476

Abstract

Perkembangan ekonomi disuatu Negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia perbankan. Untuk perkembangan perbankan di Indonesia sendiri saat ini sedang baik, dan dengan dukungan dari peraturan perundangan yang cukup. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank umum dibedakan menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan bank umum mengatur menjadi bank konvensional dan bank syariah. Khusus untuk bank syariah saat ini telah ada dasar hukum operasional bank tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Semua yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut. Bank syariah sendiri di Indonesia sedang mencapai posisi tinggi dalam bisnis perbankan.Salah satu produk dari perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa sewa (Ijarah). adapun transaksi yang dilakukan oleh bank syariah khusus tentang sewa, yaitu: transaksi sewa-sewa yang berbasis atas Akad Ijarah dengan opsi pengalihan hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariahyaitu: transaksi sewa-kontrak yang didasarkan pada Akad Ijarah dengan opsi transfer hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) yang disetujui dalam pasal 21 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah yaitu: transaksi sewa-kontrak yang didasarkan pada Akad Ijarah dengan opsi transfer hak milik (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) yang disetujui dalam pasal 21 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah Transaksi ijarah muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan dari transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi ijarah, maka ketentuannya juga ikut ketentuan Ijarah Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah
Juridic Analysis of Waste Management Supervision System in Labuhanbatu District Meso Wanolo; Bernat Panjaitan; Sriono Sriono
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2205

Abstract

Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes waste reduction and handling. Waste management is a problem that must be faced by the local government of Labuhanbatu Regency. The increasing population will affect the pattern of use of product materials and public consumption, it will indirectly affect the type and amount of waste produced. So that there is a need for supervision and law enforcement actions, both the application of administrative sanctions and criminal sanctions, then the problem of waste management will never be resolved. This study aims to determine the waste management monitoring system in Labuhanbatu Regency and to find out about the obstacles faced in the supervision of waste management in Labuhanbatu Regency. In this study, the authors used empirical juridical methods, as well as conducting field research and conducting interviews to obtain data to support the author's research. The results of the study show that the waste management and supervision system in Labuhanbatu Regency is regulated through the Labuhanbatu Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Waste Management with a management system that is still carried out by collecting, transporting, and disposing of. Meanwhile, it should be done by sorting, collecting, transporting, managing, and finalizing waste. Meanwhile, the monitoring system carried out is still limited to monitoring which is considered not running yet and is still not optimal. 
Settlement of Default Debtors on Amitra Financing (Hajj and Umrah) in Limited Liability Companies (Fif Group) Prapat Regional Branch Retni Ayu Syafitri; Elviana Sagala; Sriono Sriono; Risdalina Risdalina
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5316

Abstract

Limited Liability Company Federal international finance group is a finance company that provides conventional and sharia financing facilities. And one of the financing that is engaged in sharia is AMITRA. Amitra is one of the funds that has been regulated in accordance with the fatwas with the MUI national sharia and is supervised by the financial services authority. Amitra is sharia financing from the Fifgroup for Islamic Hajj, Umrah and gold financing, or even qurban and aqiqah submissions. In addition to federal international finance, there are also several finance companies that provide hajj and umrah financing, for example Adira, Bess finance, etc. So here the writer is interested in discussing the financing of Hajj and Umrah in federal international finance.
Death Sentences for Criminal Acts of Narcotics in a Juridical Review Taufiqqurrahman Siregar; Sriono Sriono; Bernat Panjaitan
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2151

Abstract

Narcotics crime is an extraordinary crime, also known as extraordinary crime, which can endanger or even kill the lives of others. Therefore, law enforcement must also be done in an extraordinary way so as to provide a deterrent effect to the perpetrators of narcotics crimes. The purpose of this study is to discuss the juridical review of the implementation of the death penalty for narcotics criminals, human rights views on the death penalty for narcotics criminals, as well as the factors that influence judges in deciding the death penalty for narcotics criminals. The research method used is normative legal research by collecting library data. The results of this study are the determination of the death penalty for narcotics criminals who are without rights or against the law to possess, store, control, or provide, produce, import, export, or distribute narcotics and exceed 1 (one) kilogram or exceed 5 kilograms. (five) tree trunks or in the form of non-plants weighing 5 (five) grams are valid and expressly regulated in Chapter XV concerning Criminal Provisions, especially in article 113, article 114, article 116, article 118, article 119, article 121, and Article 133 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Human rights views on the death penalty also cannot be categorized as a violation, because there are other human rights that must be protected from the dangers of narcotics abuse which can endanger the lives of others. Judges in deciding the death penalty have had strong considerations based on the principles of justice, legal certainty and expediency in each of their decisions.
Legal Examination of Corruption on Social Assistance in State Officers in State during Emergencies / National Disasters Eva Yunita Siregar; Sriono Sriono; Muhammad Yusuf Siregar
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 2 (2021): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i2.1877

Abstract

Abuse often occurs among politicians and state officials or officials who have authority or power over governance. Such misuse is like bribery for Social Funding, namely by receiving a certain amount of money to enrich oneself and fulfill all needs as suspected by the Corruption Eradication Commission to the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia in 2020. The acts of corruption are committed when the state is in an emergency (national disaster) will certainly have an impact on the types of lawsuits. Provisions regarding national disasters as determined by the State. This study aims to analyze from a legal point of view criminal acts in the form of corruption in covid-19 social assistance funds. The method used in this research is normative juridical. Juridical normative is a method using secondary data in the form of library materials and statutory approaches (Statute Approach) and an approach to cases related to the author's title (Case Approach). The results showed that an act of corruption committed by a government official could be punished by imprisonment, but if the act of corruption was committed in certain circumstances (emergency/disaster) then the perpetrator could be sentenced to death.
Co-Authors ADI SANJAYA Afri Rizki, Riki Ali Djamhuri Alwan Hadiyanto Amin, Saifuddin Anggrayni, Dea Anton Anton Aprizal, R. Ardo Arianto, Dian Bambang Hermanto Bernat Panjaitan Bestavianor, Arief Brian Werik Christo Funakosi Simorangkir, Shadrach Ciptono Ciptono, Ciptono Deviona, Ayu Anggi Donald Adrian Sihombing Elviana Sagala Emy Hajar Abra Eva Yunita Siregar Hanafi Hanafi Handoko, Juli Hendra Sony Rambe Hengki Syahyunan Herningtyas, Tuti Hilman Arfandy Siregar Hulzannah, Miftah Indra Kumalasari M. Jefri Rahmansyah Putra Khairani Amalia Tambunan Kumalasari M, Indra Kusno Kusno Kusno Kusno Kusno Laila, Saviarnis Lisa Ayu Ningsih Meso Wanolo Mifta Hulzannah Muhammad Rufli Zendri Batubara Muhammad Yusuf Siregar Muhammad Yusuf Siregar Nimrot Siahaan Nur Ainun Panggabean, Maria Pinandito, Satrio Pohan, Ibrahim Retni Ayu Syafitri Rian P. Siahaan, Nixxon Riki Afri Rizki Siahaan, Nimrot Sigalingging, Makmur Simon Tampubolon, Wahyu Siregar, Risdalina Siti Marfuah, Siti Sri Dewi Sri Dewi Taufiqqurrahman Siregar Toni, Toni Wahyu Simon Tampubolon Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan