Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Nimrot Siahaan
STIH Labuhanbatu
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GANJA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN Nimrot Siahaan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i1.394

Abstract

Penyalahgunaan narkotika khusus ganja, telah meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia dan yang telah menjadi target remaja, khusus yang diterbitkan antara 12 dan 25 tahun. Berikut adalah faktor yang terjadi dan peredaran ganja di Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu: 1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Lingkungan Kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan terkhusus peredaran ganja. Faktor ekonomi sangat penting, karena di Kabupaten Tapanuli Selatan perekonimian masyarakat masih rendah sedangkan kebutuhan hidup tergolong tinggi. Faktor Lingkungan juga memiliki pengaruh, karena di wilayah Tapanuli Selatan sudah ada tanaman ganja sehingga sangat memudahkan pemanfaatannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus terungkapnya lahan ganja diwiliayah Tapanuli Selatan. Kata kunci: Penyalahgunaan, peredaran, ganja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PIDANA DI INDONESIA) Nimrot Siahaan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v4i1.352

Abstract

Para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan dan merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat sehingga efek jera dari masalah ini terhadap para pelaku pedofil menjadi fokus perhatian semua pihak, pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Kata kunci: Kejahatan seksual terhadap anak, penegakan hukum dan sistem hukum sangat ideal.
TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS JUAL-BELI KOMPUTER RAKITAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA RANTAUPRAPAT Nimrot Siahaan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.440

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana bertanggung jawab usaha atas produksi komputer rakitan yang dijual ke konsumen di kota Rantauprapat serta bagaimana memerlukannya jika diperlukan komputer rakitan yang dijual kepada konsumen yang memerlukan produk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis perspektif dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau peraturan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini akan digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan, pada prinsipnya konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan membeli komputer rakitan di Kota Rantauprapat pada prinsipnya telah menyusun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yang ada di dalam kaitannya dengan masalah yang terjadi di dalam perusahaan yang menawarkan produk yang benar dan mengenai bantuan yang terjadi yang dilakukan konsumen yang berkaitan dengan masalah produk dan informasi yang dilakukan penjual, maka dapat diakses melalui jalan yang ada . Diluar pengadilan melalui proses mediasi dan melalui pengadilan dapat dilakukan dengan menyelesaikan penyelesaian ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kata Kunci: Jual beli, Perlindungan Konsumen.
KEDUDUKAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Nimrot Siahaan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i2.370

Abstract

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya, memiliki kedudukan sebagai pejabat penyidik khusus di lingkungan yang ditentukan dalam undang-undang yang menjadi dasar otoritasya. 1. Pejabat pegawai negeri sipil dari lingkungan perikanan berkedudukan sebagai pejabat penyidik terhadap tindak diikutsertakan perikanan ikutan dimasukkan dalam UU No. 9 / 1985. 2. Pejabat pegawai negeri sipil dari lingkungan tempat tinggal berkedudukan sebagai penyidik terhadap tindak di bidang pengangkutan Diharapkan dalam UU No. 15/1992. 3. Pejabat pegawai negeri sipil dari lingkungan kepabeanan berkedudukan sebagai penyidik terhadap tindak lanjut di bidanag kepabean diundang dalam UU No. 10/1995. Kata kunci:
Co-Authors