Kusno Kusno
STIH Labuhanbatu

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN PENGADUAN DIDINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (LABURA) Kusno Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v3i2.364

Abstract

Pemberian layanan kepada masyarakat merupakan keharusan bagi pemerintah. Pelayanan publik dalam pengembangan timbul dari keberadaan sebagai proses penyatuan kegiatan pemerintahan yang baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu metode pengumpulan yang mendeskripsikan fakta-fakta yang digali dari objek penelitian sesuai atau tidak dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik oleh pemerintah Kabuapten Labura di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dengan membentuk organisasi penyelenggara. Mengenai upaya hukum yang dilakukan dalam masalah pengawasan dan pelayanan pengaduan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal terhadap tindak pidana hukum adalah: masyarakat dapat meminta gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Kata Kunci: Pengawasan dan Pelayanan, Dinas Perzinan dan Penanaman Modal.
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Kusno Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v2i1.437

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara menerapkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, serta apa pun tantangan dan upaya dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode membahas hukum empiris, dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di masyarakat. Data dari lapangan dikumpulkan dan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab dan diminta secara lisan yang diperoleh data yang konkrit dan akurat. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada prinsipnya di terapkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan disiplin, ringan, disiplin, dan disiplin, dengan ketentuan Ditulis oleh teguh beberapa kali yang ditujukan untuk pegawai Negeri Sipil yang dikirim ke dengean pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan hasil penelitian yang menerapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang akuratnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dipertanyakan serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang harus bertanggung jawab atas profesionalisme dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dituntut serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang dikerapkan pada profesionalisme dan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil dalam pengerjaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Indonesia kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang dituntut serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang dikerapkan pada profesionalisme dan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil dalam pengerjaan tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN TANAH (IPT) UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL DI KABUPATEN LABUHAN BATU Kusno Kusno
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.303

Abstract

Proses pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur baik yang dilakukan pemerintah maupun investor di daerah meminta izin dalam proses pelaksanaannya agar dalam pembangunan sebuah properti memiliki izin serta pembangunan hukum dalam operasionalnya. Berkaitan dengan pembangunan yang akan dipindahkan di Kabupaten Labuhan Batu adalah pembangunan hotel tentang proses dan tatacara pemberian izin dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan konseptual (pendekatan konseptual) mengenai implementasi izin penggunaan tanah (IPT) untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu. Sementara Penegakkan hukum dalam perizinan terkait dengan penggunaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan hotel di Kabupaten Labuhan Batu pada prinsipnya diarahkan untuk pelaksanaan proses pembangunan dan hasil dari pembangunan. Kata kunci: Izin, Pemanfaatan Tanah, Hotel, Kabupaten Labuhan Batu