Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB JURNAL USM LAW REVIEW
Indra Purwanto
Unknown Affiliation
Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA MENURUT METODE RISK BASED BANK RATING Indra Purwanto
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 6, No 1: Semester Ganjil 2017/2018
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran lembaga keuangan sangat penting dalam perekonomian, salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah bank. Bank berperan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat  banyak.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji dan  menganalisis  perbedaan  tingkat  kesehatan  bank antara bank umum syariah dan bank bank umum konvensional berdasarkan rasio kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan Risk Based Bank Rating pada tahun   2012-2015   yang   terdiri   dari   faktor   Risk   profile,   Good   corporate governance, Earning, dan Capital. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan bank yang terdaftar di Bank Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012-2015 yang berjumlah 115 bank umum. Metode penentuan sampel yang digunakan  adalah purposive sampling  yang kemudian diperoleh sebanyak 7 bank umum syariah dan bank 7 bank umum konvensional sampel   yang   memenuhi   kriteria.   Pengujian   hipotesis  menggunakan   uji Independent Sample T-Test dan uji Mann-Whitney Test dengan aplikasi SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional pada rasio kinerja keuangan NPF/NPL, FDR/LDR, BOPO, dan ROA. Sedangkan pada rasio kinerja keuangan GCG dan CAR tidak terdapat perbedaan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional.Kata kunci: Tingkat kesehatan bank, NPF/NPL, FDR/LDR, GCG, BOPO, ROA, CAR.
Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Indra Purwanto; Ali Maskur
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11768

Abstract

This research aims to analyze the President's partisanship in political campaigns based on Article 281 of Law Number 7/2017 on General Elections. This issue is important because it concerns the integrity of democracy and public trust in the institution of the presidency. The urgency of this study increased after the President of the Republic of Indonesia showed a symbolic gesture of support for one of the candidate pairs and conveyed his intention to “cawe-cawe” in organizing the 2024 Election. This research uses an empirical juridical method with a literature study approach to legislation, legal literature, and content analysis of print and electronic media coverage. The novelty of this research lies in the focus of analysis on the ambiguity of Article 281 norms that have not specifically regulated the role of the president as a political actor as well as head of state in the context of the campaign. The results show that the President's actions have the potential to violate the principle of neutrality as stipulated in Article 281. On the other hand, the norm is considered multi-interpretive and potentially contradicts Article 4 of the 1945 Constitution, which places the President as the holder of government power. This study concludes that Article 281 of Law No. 7/2017 needs to be revised because it has the potential for multiple interpretations of the President's position in the constitutional system, and risks blurring the line between political authority and ethics of state office.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberpihakan Presiden dalam kampanye politik berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Isu ini penting karena menyangkut integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan. Urgensi kajian ini meningkat setelah Presiden Republik Indonesia menunjukkan gestur simbol dukungan kepada salah satu pasangan calon serta menyampaikan niat untuk “cawe-cawe” dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis konten dari pemberitaan media cetak dan elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap ambiguitas norma Pasal 281 yang belum secara spesifik mengatur peran presiden sebagai aktor politik sekaligus kepala negara dalam konteks kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Presiden berpotensi melanggar prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 281. Di sisi lain, norma tersebut dinilai multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 UUD 1945 yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 281 UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi karena berpotensi multitafsir terhadap posisi Presiden dalam sistem ketatanegaraan, serta berisiko mengaburkan batas antara kewenangan politik dan etika jabatan kenegaraan.  
Co-Authors Ali Maskur