Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KERANCUAN PENATAAN HAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA Supriyanto -
Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2011.10.2.256

Abstract

AbstractDespite the attention of human rights has existed since long, but the struggle to get legal protection in state constitution looks after the birth of Magna Charta in England in 1215 which is followed by Declaration of Independence in the United States of America in 1776 and Declaration des droits de “I” home et du citoyen in France in 1780. In Indonesia this right has received legal protection in 1945 Constitution, RIS Constitution, or Temporary Constitution, and become much stronger after the birth of MPR Decree Number XVII year 1998 which is followed by Act Number 39 year 1999 on Human Rights, Act Number 26 year 2000 on Human Rights Court which is followed by Amendment of 1945 Constitution which govern specifically Human Rights Chapter in chapter X A which consist of 10 articles. Even though human rights in Indonesia have evolved considerably, but when we look further there is still many weaknesses which contradict one and another. For example: Article 281 Amendment of 1945 Constitution and Article 4 Act of Human Rights which adheres the principle of non retroactive absolutely with Article 43:1 Act of Human Rights Court and Explanation of Article 4 Human Rights Act which adheres the principle of retroactive for gross violation of human rights. Contradiction is also occurs in Article 4 Human Rights Act body and its explanation. Keywords: human rights.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Supriyanto -
Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2011.10.1.268

Abstract

Abstract : Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Court governing the protection of children by giving preferential treatment on juvenile delinquents, but the imposition of penalty is not the only effort to educate juvenile delinquents. Forward required the criminal justice system for children is not oriented to punishment but rather aim to educate and nurture children for the welfare of juvenile delinquents. Keywords : criminal justice system, child protection  
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT LANSIA TERHADAP PELAYANAN POSYANDU LANSIA Rigoan Malawat; Supriyanto -; Endah Fitriasari
GLOBAL HEALTH SCIENCE Vol 1, No 1 (2016): Maret 2016
Publisher : Communication and Social Dinamics (CSD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.062 KB) | DOI: 10.33846/ghs.v1i1.6

Abstract

Usia lanjut akan dialami oleh semua orang, dan akan mengalami penurunan fungsi tubuh. Sampai saat ini telah tercatat oleh WHO jumlah lansia di Asia Tenggara dengan penduduk berusia di atas 60 tahun di Asia Tenggara mencapai 142 juta jiwa atau 8 persen dari total jumlah penduduk, sedangkan peningkatan jumlah warga lansia juga dialami Indonesia. ”Jumlah lansia di Indonesia mencapai 19,5 juta jiwa tahun 2011 (8,2 persen dari total penduduk), mayoritas perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan minat lansia terhadap pelayanan posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2014. Metode yang digunakan adalah crosectional study dengan mewawancarai 187 lansia sebagai responden. Pengambilan sampel dilakukan secara Simple Random Sampling. Data dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lansia (p = 0,000), jarak rumah (p= 0,000), dukungan keluarga dan pelayanan petugas (p= 0,000). Selanjutnya disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan, jarak rumah, dukungan keluarga, dan pelayanan tugas dengan minat lansia terhadap pelayanan posyandu. Kata Kunci: posyandu lansia, minat, pengetahuan, jarak rumah, dukungan keluarga, pelayanan petugas.
STRATEGI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN KAWASAN PESISIR PANTAI Supriyanto -
JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM VOLUME XVI, NOMOR 2, MARET 2017
Publisher : UNIMAR AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.436 KB) | DOI: 10.33556/jstm.v0i2.148

Abstract

A large number of areas in indonesia consisting of the sea so long. So that areas in indonesia being in the region coast. Not be denied that the area around parts of the coast has great potential to make in the coastal areas in the shore as livelihoods the people in the surrounding. Not only optimize fisheries products, but people in the area parts of the coast and eventually made the region for areas object tourism. Its strategic location make coastal into a center for trade and industry because they are too strategic. However , currently , coastal most not well managed , so coastal environment is weak consideration , many pollution and environmental damage that eventually threatening the development of regional potential the coastal. Hence , need to the concrete steps of management , control and environmental monitoring sustainable. It was because the sources of pollution and environmental damage derived from activities of land and sea. Management measures to do is waste management and application of integrated management ( integrated coastal management ) involving all parties. The pollution control over the of the coastal areas needs to be undertaken by preventing, handling and recovery destruction or pollution that has happenedKeywords : Control, Pollution, Damage, Coastal areas Sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia terdiri dari lautan yang sangat luas. Sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia berada di wilayah pesisir pantai. Tak dipungkiri bahwa daerah sekitar pesisir pantai memiliki potensi yang besar untuk menjadikan wilayah pesisir pantai sebagai mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Tidak hanya mengoptimalkan hasil laut, tetapi masyarakat di wilayah pesisir pantai juga berpotensi menjadikan daerahnya sebagai daerah objek pariwisata. Letaknya yang strategis dapat menjadikan daerah pesisir pantai menjadi pusat perdagangan dan industri karena letaknya yang strategis. Namun demikian, saat ini, daerah pesisir pantai sebagian besar belum dikelola secara baik, sehingga kualitas lingkungan pesisir masih kurang diperhatikan, banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akhirnya mengancam pengembangan potensi daerah pesisir tersebut. Oleh karena itu, perlu langkah nyata berupa pengelolaan, pengendalian dan pemantauan lingkungan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan sumber pencemar dan kerusakan lingkungan berasal dari kegiatan di daratan dan lautan. Langkah pengelolaan yang harus dilakukan adalah pengelolaan limbah dan penerapan manajemen terpadu (Integrated Coastal Management) yang melibatkan semua pihak. Langkah pengendalian terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan daerah pesisir perlu dilakukan dengan melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan atau pencemaran yang telah terjadi.Kata kunci : Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan, Daerah pesisir.