Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction Jurnal Yudisial Jurnal Hukum dan Peradilan International Journal of Law Dynamics Review
Rosyadi, Imron
UIN Sunan Ampel Surabaya
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri di Kabupaten Gresik Imron Rosyadi; Isnaini Putri Wulandari
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 24 No 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2021.24.2.279-307

Abstract

In Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that the environment is a unitary space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and human welfare. and other living things. But the fact is that the environment around us has been damaged and polluted. In Gresik, for example, the large number of industries in the Gresik area makes Gresik the area with the worst air quality with a threshold level of air pollution, this is based on the results of monitoring the ambient air quality in the East Java region. Based on data held by DLH Gresik, this happens because there are still many industries that pollute and damage the environment, even though there are rules that prohibit business actors from taking actions that can damage and pollute the environment. Writing this journal is intended to find out how effective law enforcement by DLH Gresik is against air pollution due to industrial activities and what are the obstacles faced by DLH Gresik in enforcing the law against air pollution.  Abstrak: Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan jika lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tetapi kenyatannya saat ini lingkungan sekitar kita sudah banyak yang rusak dan tercemar. Di Gresik saja misalnya, banyaknya industri di wilayah Gresik membuat Gresik menjadi daerah dengan kualitas udara terburuk dengan tingkat pencemaran udara yang diambang batas, hal itu didasarkan pada hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data yang dimiliki DLH Gresik, hal ini terjadi karena masih banyaknya industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, padahal sudah ada aturan yang melarang para pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan. Penulisan jurnal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh DLH Gresik terhadap penemaran udara akibat aktivitas industri serta apa saja kendala yang dihadapi oleh DLH Gresik dalam menegakkan hukum terhadap pencemaran udara.
Relasi Kyai dan Jamaah Ditinjau dari Teori Pertukaran Sosial Imron Rosyadi
PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction Vol. 7 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32616/pgr.v7.1.442.1-10

Abstract

Status Kyai sebagai bentuk hormat atas kepemimpinannya yang karismatik. Hubungan Kyai dengan pengikutnya adalah berpaternalistik karena kehormatan yang dibutuhkan untuk peran Kyai dan ketaatan militan dari pengikut. Penelitian ini akan menganalisis relasi antara Kyai dan pengikutnya dari perspektif teori pertukaran sosial. Menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset perpustakaan, penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi, seperti artikel atau data ilmiah, yang terkait dengan hubungan antara Kyai dan pengikutnya melalui perspektif teori pertukaran sosial. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan mencari data penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis, didukung oleh berbagai sumber dengan kedalaman teoritis dari para ahli. Menurut teori pertukaran sosial, dakwah melibatkan hubungan antara pendakwah dan jamaah (mad'u). Pendakwah, dalam hal ini Kyai, melibatkan atribut dan status yang dikemas dengan baik untuk memberikan kepuasan pada Mad'u. Mad'u juga mengorbankan waktu, kekayaan, dan energi untuk menghadiri dakwah. Saat modernisasi menyerang dakwah, pendakwah juga membutuhkan perantara yang disebut agen komodifikasi agama. Pada akhirnya, dakwah ditentukan oleh agen komodifikasi, bukan Kyai sebagai pendakwah.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Imron Rosyadi; Syamsul Fatoni
Jurnal Yudisial Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.540

Abstract

ABSTRAK Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan terhadap pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam perkara ini, tersangka sebagai pendidik telah melakukan kekerasan yaitu pemaksaan terhadap anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3) dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Rumusan masalahnya bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Metode dalam penelitian ini adalah normatif di mana fokus kajiannya adalah data sekunder sehingga terlihat pertimbangan hakim dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga hak tersebut tidak absolut (non-derogable rights). Pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP. Diperlukan sinkronisasi di antara subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan, didukung lembaga terkait sehingga pemidanaannya mencerminkan nilai keadilan sesuai ajaran hukum dan moral untuk kepentingan pelaku, korban serta masyarakat.Kata kunci: kekerasan; seksual; pemidanaan; sistem peradilan pidana. ABSTRACT The criminal justice system must reflect the value of justice in punishing perpetrators of sexual violence. In this case, the suspect, as an educator, had committed violence by forcing the child to have intercourse with him. The judge’s decision stated that the defendant was guilty of committing sexual violence according to Article 81 paragraphs (1), (3), and (5) in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The formulation of the problem is: how is the punishment of sexual violence perpetrators in the criminal justice system associated with Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? The method in this research is normative, where the focus of the study is secondary data so that the judge’s consideration in his decision can be seen. The results showed that the punishment for defendants in sexual violence is the death penalty. And other disciplines, such as fines, restitution, and so on, are not contrary to human rights compatible with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28J paragraph (2) and Article 28I paragraph (1), so these rights are not absolute (non-derogable rights). Punishment for the perpetrators must be applied even though, so far, it has not been able to provide a deterrent and comprehensive effect in tackling criminal offenses. At the same time, chemical castration and restitution payments are left to the defendant contrary to Article 67 of the Criminal Code. Synchronization between criminal justice sub- systems, especially the courts, supported by related institutions is needed so that the punishment reflects the value of justice compatible with legal and moral teachings for the benefit of the perpetrator, victim, and society. Keywords: violence; sexual; criminalization/punishment; criminal justice system.
Smart Sukuk Berbasis Blockchain Tinjauan Maqasid Syariah Al-Najjar Dimyati Dimyati; Moh. Imron Rosyadi; Achmad Fageh
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 9, No 3 (2023): JIEI : Vol.9, No.3, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i3.10409

Abstract

The concept of Blockchain-based Smart Sukuk involves the use of Blockchain technology and smart contracts in the issuance and execution of Sukuk. Smart Sukuk and Blockchain: One of the innovations of Blockchain systems is smart sukuk. Effective issuance of smart sukuk allows small and medium enterprises (MSMEs) to take advantage of it. Because it increases transparency and eliminates the possibility of fraud or speculation in sukuk transactions, Blockchain is a technology that builds trust between issuers and investors. Smart Contracts: Smart contracts run on the Ethereum Blockchain and allow smart sukuk to be automated and executed digitally. Smart contracts eliminate some of the components and parties involved in conventional sukuk, such as trustees, registrars, payment agents, calculation agents, arrangers, listing agents, transfer agents, and security depository. MSME Financing Potential: Blockchain-based Smart Sukuk has the potential to support the development of MSMEs and the deepening of the Islamic financial sector. Efficiency and Transparency: The use of Blockchain technology in Smart Sukuk can increase efficiency, transparency, and cost, allowing companies to utilize sukuk structures more efficiently
Criminal Liability Against Perpetrators of HOAX Spread in Indonesia Rosyadi, Imron
International Journal of Law Dynamics Review Vol. 1 No. 1 (2023): May
Publisher : Nursyam Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62039/ijldr.v1i1.5

Abstract

The purpose of this article is to explain and examine the responsibility of perpetrators in the criminal act of disseminating information in the form of misleading fake news, especially based on Law Number 11 of 2008, let alone the blurring of norms related to the phrase fake and misleading news. One of the main problems of crime that occurs in society is the use of social media so the government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and regulation so that the use of information technology must be carried out safely to prevent its misuse by taking into account the religious and socio-cultural values of the Indonesian people. This article is in the form of normative juridical research that is useful for finding solutions to legal issues that are the focus of study. The results showed that the perpetrators of spreading false news apply the principle "what must be proven is about the inability to be criminally responsible, and not about the ability to be criminally responsible" so that it can produce a fair legal decision as well as certainty and usefulness. If proven, the perpetrator can be sentenced based on the provisions in Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law with criminal threats based on Article 45A paragraph (1) of Law 19 Number 2016 with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1 billion.
The Effectiveness of Correctional Institutions for Children, Female, and Elderly Inmates in Sidoarjo District Sri Warjiyati; Imron Rosyadi; Zeti Nofita Sari; Fariza MD Sham
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 3 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.3.2023.581-606

Abstract

Correctional Institutions are institutions implementing the criminal system whose function is to develop correctional inmates, including, in this case, women who are serving sentences and required to participate in the entire series of training activities in correctional institutions. In this case, the effectiveness of coaching prisoners can provide a good role model for others, especially prisoners of female, children, and the elderly. Then, the supporting factors can be used as examples to become even better in the future, and better solutions can be found for factors that can hinder development. This research aims to determine the pattern of coaching females, children, and elderly prisoners and to determine the factors that inhibit and support coaching. Synergy is needed between all parties involved, starting from prisoners, correctional officers, and related agencies, in cooperating with each other in carrying out training for female, child, and elderly prisoners to overcome problems in the implementation of training for female, child, and elderly prisoners, For this reason, it is necessary to carry out treatment and guidance to achieve better goals, and if the convict leaves, he will create an independent character and have a better leadership spirit.
Co-Authors Achmad Fageh Dimyati Dimyati Fariza MD Sham Isnaini Putri Wulandari Sri Warjiyati Syamsul Fatoni Zeti Nofita Sari