Maria Ulfah
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Research Report - Social Science

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA ORGANISASIONAL MAUPUN PERSONAL Maria Ulfah; Koerniatmanto Soetoprawiro; Yudha Panji Prasetya Garna; Adrian Dimas Prasetyo
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1556.296 KB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. POLRI dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini membahas sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara organisasional dan secara personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI secara organisasional bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan POLRI secara personal bertanggung jawab kepada Praperadilan atau Peradilan Umum dan pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diharapkan nantinya terlaksana dan dapat menjadikan POLRI menjadi lebih baik lagi. Kata kunci: Kepolisian, POLRI, tanggung jawab, organisasional, personal
Aspek Hukum Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Bandung Sri Rahayu Oktoberina; Feby Ivalerina; Ilva Nurftriati; Maria Ulfah; Rachmani Puspitadewi; Tristam P. Moeliono; Wurianalya Maria
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2014)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1247.461 KB)

Abstract

Taman Hutan Raya memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi beragam keanekaragaman hayati Indonesia, demikian pula Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. Kajian ini lebih menyoroti bagaimana pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda yang telah diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, masyarakat umumnya didudukkan sebagai pemangku kepentingan yang setiap saat perlu diikutsertakan olehpemerintah dalam pengelolaan tata ruang maupun lingkungan hidup. Bagaimana hak untuk berperan serta itu dapat diwujudkan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda yang terletak di Kawasan Bandung Utara dan dibelah oleh sub-das Citarum (Sungai Cikapundung) yang juga berfungsi sebagai penyangga daya dukung lingkungan cekungan Bandung, Jawa Barat bahkan DKI Jakarta, menjadi fokus utama penelitian ini. Temuan yang terpenting adalah mengungkapkan peluang hukum apa yang tersedia guna mewujudkan peran serta tersebut. Sebagai kajian yuridisi normatif, kajian akandifokuskan pada data hukum (sumber-sumber hukum) dan persepsi para pemangku kepentingan yang diungkap melalui wawancara, focus group discussion, dan pengamatan lapangan secara sekilas.