Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Report - Social Science Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Undang: Jurnal Hukum
Koerniatmanto Soetoprawiro
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
MASALAH PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN KRISTEN PROTESTAN) Koerniatmanto Soetoprawiro; Ratna Riyanti
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.436 KB)

Abstract

There is no rule on the inter-religion marriage law in Indonesia post Regulation number 1, 1974 on Marriage Law. The Problem is, how can be it handled by the Indonesian Positive Law. This is the main problem of this legal research. It was studied with an empirical-legal approach.The results are:1. There is a dispensation rule in Protestant Christian Law. Otherwise, it is absent in Islamic Law.2. The inter-religion marriage law is legal according to the Regulation 1, 1974, because it accepted by Article 2 section (1) of the Regulation. It caused by a Letter of Sacred Marriage of a Protestant Church.3. The inter-religion marriages were registered by the Civil Register as the instruction of the Court.Key words: Inter-religion Marriage, Civil Register, Islamic Law, Protestant Law
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMULIHAN BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BREBES) Joni Minulyo; Koerniatmanto Soetoprawiro; Ratna Riyanti
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2012)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.248 KB)

Abstract

Social change that will be studied here is on a problem of family violances. Many cases showed that children and women were the victim of family violances. The problem is that the Indonesian social culture sees the fenomena were privat or family internal problem.This research concluded that Indonesian positive law has tried to change this fenomenon. There are two undangs-undangs those change this fenomenon. They are:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 on Children ProtectionUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 on Elimination to Violances in HouseholdsThe problem is in the implementation of those two undang-undangs.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SECARA ORGANISASIONAL MAUPUN PERSONAL Maria Ulfah; Koerniatmanto Soetoprawiro; Yudha Panji Prasetya Garna; Adrian Dimas Prasetyo
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1556.296 KB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. POLRI dapat dilihat secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini membahas sistem pertanggungjawaban hukum POLRI secara organisasional dan secara personal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI secara organisasional bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan POLRI secara personal bertanggung jawab kepada Praperadilan atau Peradilan Umum dan pihak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diharapkan nantinya terlaksana dan dapat menjadikan POLRI menjadi lebih baik lagi. Kata kunci: Kepolisian, POLRI, tanggung jawab, organisasional, personal
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Koerniatmanto Soetoprawiro; Ratna Riyanti; Soesi Idayanti
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 1 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.587 KB)

Abstract

Guna mengatasi kekerasan dalam keluarga, dasar hukum sudah ada. Mulai dari Undang-undang sampai pada Peraturan Pemerintah, agaknya sudah cukup sebagai dasar untuk mengatasi kekerasan ini. Namun pelaksanaan Undang-undang ini memerlukan upaya dan dukungan dari semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Untuk itu diselenggarakanlah Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Tujuan Pengabdian Masyarakat ini adalah :Memberikaan penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan social bukan individu.Memperkecil, menghapus/menghilangkan setiap perbuatan terhadap perempuan, suami, anak, atau anggota keluarga yang ikut dalam satu rumah tangga atau pihak yang ter-subordinasi yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, seksual, ekonomi, social, psikologi, termasuk ancaman pemaksaan dan pemerkosaan dalam lingkungan keluarga.Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER KDRT DALAM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL Koerniatmanto Soetoprawiro; Hamidah Abdurrachman; Soesi Idayanti; Dyah Irma Permanasari
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.46 KB)

Abstract

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilangsungkan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini perlu ditindak-lanjuti dengan Pengabdian Masyarakat kali ini. Hal ini perlu agar apa yang telah dirintis pada kegiatan yang lalu tidak hilang begitu saja.Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kali ini adalah suatu upaya untuk membina kader-kader yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan KDRT pada tingkat kecamatan. Sekaligus diharapkan terbentuknya jaringan kerja antar kader-kader tersebut.
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia Tristam Pascal Moeliono; Koerniatmanto Soetoprawiro
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.3.2.409-440

Abstract

Agricultural law is an emerging specialized field in Indonesian legal discourse and the public as well as academics has yet to get acquainted with this new perspective. The importance of agricultural law should be placed in relation with the fact that the Indonesian government, even after more then 75 year of independence, did not seriously address the plight of peasants and fishermen, living in rural areas throughout Indonesia. Agricultural law as a perspective is developed to bring back the focus of national development to agriculture in its widest sense. The focus of analysis of this approach will be on policies and rules regarding agriculture and how it affects peasants-farmers working in informal-semi formal setting as well those working in the agroindustry and business. Other basic concepts employed relates to ecological-social justice, food sovereignty, security, and safety. Hopefully, this new approach to human development and agriculture may contribute to a better analysis of the plight of agriculture in Indonesia and how to improve this particular sector. Abstrak Hukum pertanian sebagai suatu kajian belum begitu dikenal dalam khasanah ilmu hukum Indonesia. Masyarakat umum, akademisi dan praktisi hukum masih harus berkenalan dengan pendekatan ini. Pentignya hukum pertanian harus ditempatkan dalam konteks kurangnya kepedulian rezim pemerintah Indonesia, bahkan dalam kurun waktu 75 tahun sejak merdeka, pada pembangunan sektor pertanian rakyat. Hukum pertanian merupakan satu upaya untuk mendorong kehidupan pertanian di Indonesia dan mayoritas masyarakat petani (bukan semata-mata perkebunan besar) menjadi bagian dari kehidupan modern yang manusiawi. Fokus kajian hukum pertanian adalah kebijakan dan aturan hukum yang diterbitkan pemerintah dari waktu ke waktu di bidang pertanian dalam arti luas yang bersentuhan dengan kehidupan petani-nelayan, mereka yang bekerja di sektor-sektor informal maupun semi formal sampai dengan agrobisnis dan industri. Sebagai titik tolak, digunakan konsep-konsep dasar keadilan sosial-ekologi, ketahanan-kedaulatan dan keamanan pangan. Salah satu sumbangan yang diharapkan adalah munculnya perspektif pemikiran dan solusi konstruksif yang baru untuk membangun manusia serta agrikultur dalam rangka menangani persoalan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Indonesia.
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Abstract

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.
Co-Authors Aji Mulyana Dedi Mulyadi DIMAS WICAKSONO Dyah Irma Permanasari Hamidah Abdurrachman Joni Minulyo M. Rendi Aridhayandi Maria Ulfah Muhamad Fahreza Ramdhi Ratna Riyanti Soesi Idayanti Tristam Pascal Moeliono Yudha Panji Prasetya Garna